Bertemu Menkes, Bupati Buton Alvin Akawijaya Dorong Penguatan RSUD dan Puskesmas

JAKARTA, BAUBAUPOST.COM – Pemerintah Kabupaten Buton memperjuangkan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk memperkuat pelayanan kesehatan melalui pembangunan dan peningkatan sarana Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) serta puskesmas. Upaya tersebut disampaikan langsung Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, S.H., saat melakukan audiensi dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC., CLU., di Ruang Rapat 215 Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu (29/7/2026). “Bertemu Menkes, Bupati Buton Alvin Akawijaya Dorong Penguatan RSUD dan Puskesmas,”

Audiensi tersebut dipimpin Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, dan dihadiri Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, S.E., Wakil Wali Kota Baubau Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc., serta sejumlah pejabat daerah. Bupati Buton hadir didampingi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Muliadin Masra, SKM., M.Si., dan Direktur RSUD Kabupaten Buton Ridwan Saifun, S.Kep., Ners., M.Kes.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Buton mengusulkan dukungan DAK untuk meningkatkan infrastruktur pelayanan kesehatan. Penguatan fasilitas RSUD dan puskesmas dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas, merata, dan mudah dijangkau hingga ke wilayah pelosok.

“Kami berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan DAK agar pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan di Kabupaten Buton dapat berjalan lebih optimal demi pelayanan masyarakat,” ujar Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra dalam audiensi tersebut.

Selain membahas usulan DAK, pertemuan juga mengulas strategi peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, pemerataan tenaga kesehatan, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembahasan tersebut menjadi bagian dari langkah bersama untuk mempercepat pembangunan sektor kesehatan di Sulawesi Tenggara.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa transformasi sistem kesehatan membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. “Penguatan layanan kesehatan harus dilakukan secara terintegrasi agar masyarakat memperoleh pelayanan yang semakin baik dan merata,” ujarnya.

Audiensi tersebut juga membahas dukungan terhadap implementasi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Transformasi Sistem Kesehatan. Program tersebut merupakan bagian dari agenda reformasi kesehatan nasional yang menitikberatkan pada penguatan layanan primer, peningkatan kualitas rumah sakit, digitalisasi kesehatan, serta ketahanan sistem kesehatan nasional.

Secara historis, transformasi kesehatan nasional mulai dipercepat pascapandemi COVID-19 melalui enam pilar Transformasi Sistem Kesehatan yang diluncurkan Kementerian Kesehatan pada 2021. Reformasi tersebut sejalan dengan tren global yang didorong Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni memperkuat layanan kesehatan primer, meningkatkan ketahanan sistem kesehatan, dan memperluas akses layanan yang berkualitas sebagai pelajaran dari pandemi yang melanda hampir seluruh negara di dunia.

baca berita lainnya:

Kolaborasi TNI dan Warga Percepat Proyek Drainase TMMD ke 129 di Ambuau Indah di Buton

BUTON, BAUBAUPOST.COM – Satuan Tugas (Satgas) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-129 Kodim 1413/Buton terus mempercepat penyelesaian pembangunan drainase di Desa Ambuau Indah, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton. Hingga Senin (27/7/2026), proses pengecoran masih berlangsung secara bertahap dengan melibatkan personel TNI bersama masyarakat sebagai upaya memastikan sasaran fisik program selesai sesuai target. “Kolaborasi TNI dan Warga Percepat Proyek Drainase TMMD ke 129 di Ambuau Indah di Buton,”

Percepatan pekerjaan dilakukan melalui pola kerja yang terorganisasi. Saat satu bagian drainase memasuki tahap pengecoran, tim lainnya secara bersamaan mempersiapkan ruas berikutnya. Strategi tersebut diterapkan agar setiap tahapan pembangunan berjalan berkesinambungan tanpa mengabaikan mutu konstruksi.

Kekompakan antara Satgas TMMD dan masyarakat menjadi pemandangan yang menonjol di lokasi pekerjaan. Warga bersama personel TNI berbagi tugas mulai dari mengangkut material, mencampur adukan beton hingga melakukan pengecoran. Kolaborasi itu dinilai menjadi faktor utama yang mendorong percepatan pembangunan infrastruktur desa.

“Pekerjaan kami percepat dengan tetap mengutamakan kualitas sehingga hasilnya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujar salah seorang personel Satgas TMMD di lokasi kegiatan.

Ia menambahkan, keberhasilan pelaksanaan sasaran fisik tidak hanya bergantung pada personel Satgas, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat yang setiap hari bergotong royong di lapangan. “Sinergi antara Satgas TMMD dan masyarakat menjadi modal utama agar seluruh sasaran fisik dapat diselesaikan sesuai target,” katanya.

Program TMMD merupakan salah satu bentuk operasi bakti TNI yang telah dilaksanakan selama puluhan tahun sebagai bagian dari upaya membantu percepatan pembangunan di daerah. Melalui program ini, TNI tidak hanya membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, rumah, dan drainase, tetapi juga melaksanakan kegiatan nonfisik berupa penyuluhan kebangsaan, kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan masyarakat guna memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

4 4

Secara historis, TMMD merupakan pengembangan dari program ABRI Masuk Desa (AMD) yang mulai digelar secara nasional pada 1980. Sejak berubah menjadi TMMD pada akhir 1990-an, program tersebut terus menjadi salah satu instrumen percepatan pembangunan di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal. Di berbagai negara, konsep kolaborasi militer dengan masyarakat dalam pembangunan sipil juga diterapkan sebagai bagian dari civil-military cooperation untuk memperkuat ketahanan wilayah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.