KENDARI, BAUBAUPOST.COM – Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menawarkan model pengelolaan sumber daya alam yang menggabungkan kepentingan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan nilai spiritual. Gagasan tersebut disampaikan dalam Forum Ekonomi Regional Sulawesi bertema “Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Ekoteologi” di Kendari, Rabu (26/8/2026). “Forum Ekonomi Regional, Buton Selatan Tawarkan Model Ekonomi Berbasis Ekoteologi,”
Gagasan itu disampaikan Tim Ahli Bupati Buton Selatan Urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Basiran, M.Si., yang mewakili Bupati Buton Selatan H. Muhammad Adios, S.Sos., M.B.A. Adios sebelumnya diundang sebagai salah satu pembicara dalam forum yang dibuka Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Dr. Ir. Hugua, M.Ling., dengan Menteri Agama Republik Indonesia sebagai pembicara utama secara daring.
Dalam paparannya, Basiran menawarkan konsep Eco-Agro-Marine Economy dengan menempatkan sektor kelautan, pertanian, perkebunan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pariwisata sebagai bagian dari satu ekosistem ekonomi. Pendekatan itu dinilai sesuai dengan struktur ekonomi Buton Selatan yang masih memiliki keterkaitan kuat dengan pertanian, kehutanan, dan perikanan.
Basiran menekankan, kekayaan alam tidak semestinya dinilai semata dari volume produksi atau besarnya nilai ekonomi. Pemanfaatannya harus menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus menjaga sumber penghidupan agar tetap tersedia bagi generasi berikutnya. “Sumber daya alam bukan sekadar kekayaan. Ia adalah anugerah sekaligus amanah,” ujar Basiran.
Dalam konteks kelautan, Pemkab Buton Selatan mendorong perubahan orientasi dari sekadar meningkatkan jumlah tangkapan menuju penguatan nilai tambah. Rantai ekonomi perlu dibangun dari nelayan, tempat pelelangan ikan, fasilitas rantai dingin, industri pengolahan, pengemasan hingga pemasaran. Dengan demikian, pendapatan nelayan dapat ditingkatkan tanpa harus terus-menerus menambah tekanan terhadap sumber daya ikan. “Laut bukan halaman belakang Buton Selatan. Laut adalah halaman depan pembangunan Buton Selatan,” kata Basiran.
Gagasan serupa diterapkan pada pengelolaan Aspal Buton dan sumber daya mineral lainnya. Menurut Basiran, persoalan pertambangan tidak cukup dipandang dalam pilihan menambang atau tidak menambang, tetapi bagaimana pemanfaatannya menghasilkan hilirisasi, industri, lapangan kerja, nilai tambah, reklamasi, dan pemulihan lingkungan. “Kita tidak ingin bahan mentah keluar dari daerah, nilai tambah dinikmati di tempat lain, lapangan pekerjaan tercipta di tempat lain, sementara yang tertinggal di daerah justru persoalan lingkungan,” ujarnya.
Untuk memastikan pembangunan tidak mengorbankan lingkungan, pemerintah daerah juga dinilai perlu memperkuat data dasar mengenai mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Basiran menilai inventarisasi dan pengukuran kondisi lingkungan merupakan fondasi penting sebelum pemerintah menentukan arah pemanfaatan sumber daya alam. Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan kebijakan lingkungan global sejak Konferensi Stockholm 1972, yang menempatkan lingkungan hidup sebagai bagian penting dalam agenda pembangunan internasional, hingga konsep pembangunan berkelanjutan yang mengemuka dalam KTT Bumi Rio de Janeiro 1992.
Pemkab Buton Selatan selanjutnya mendorong agar ekoteologi tidak berhenti sebagai gagasan dalam forum akademik atau diskusi pembangunan. Nilai tersebut perlu diterjemahkan ke dalam RPJMD, RKPD, APBD, tata ruang, kebijakan investasi, perizinan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan. Setiap keputusan pemanfaatan SDA setidaknya harus mempertimbangkan manfaat ekonomi, pihak yang menikmati manfaat, dampak ekologis, serta warisan bagi generasi mendatang. “Ketika pertanyaan-pertanyaan itu masuk dalam proses perencanaan, penganggaran dan pengambilan keputusan, maka ekoteologi tidak lagi berhenti sebagai nilai spiritual, tetapi telah menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan,” jelas Basiran.
baca juga:
- Bupati Adios- Wali Kota Yusran Perkuat Konektivitas Pulau Buton, Bandara dan Infrastruktur Jadi …
- Cegah Kebakaran dan Kekeringan, BPBD Buton Selatan dan Polsek Batauga Turun Langsung Edukasi Warga dan Perkuat Pengawasan Sumber Api
Pendekatan tersebut kemudian dikaitkan dengan falsafah masyarakat Buton yang menempatkan nilai kehidupan secara bertingkat: “Yinda Yindamo Arata Somanamo Karo; Yinda Yindamo Karo Somanamo Lipu; Yinda Yindamo Lipu Somanamo Sara; Yinda Yindamo Sara Somanamo Agama.” Falsafah yang menempatkan Arata (harta), Karo (diri), Lipu (negeri), Sara (tatanan pemerintahan/hukum), dan Agama dalam jenjang nilai itu menjadi landasan filosofis yang ditawarkan Buton Selatan untuk mempertemukan kepentingan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, tata kelola pemerintahan, dan tanggung jawab spiritual.(*)
baca berita lainnya:
Bupati Buton Selatan H Muh Adios Sambut 29 Peserta Sail to Indonesia di Pantai Singku Buton Selatan, Dorong Dampak Ekonomi untuk UMKM
ByFirman
Agu 18, 2026
Kegiatan yang digelar dalam suasana peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut mengangkat tema “Semangat Kemerdekaan RI ke-81, Mengikat Persaudaraan Antarbangsa melalui Pesona Bahari dan Budaya Buton Selatan”. Pemerintah daerah menempatkan kunjungan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, tetapi sebagai sarana membangun jejaring persahabatan sekaligus membuka peluang promosi pariwisata Buton Selatan.
Bupati Buton Selatan Muhammad Adios mengatakan kehadiran para peserta memberikan warna tersendiri bagi masyarakat, terutama warga Desa Gerak Makmur dan wilayah sekitarnya. Menurut dia, interaksi antara peserta dan masyarakat dapat menjadi pengalaman yang memperkenalkan karakter alam serta kebudayaan Buton Selatan kepada komunitas internasional.
“Atas nama Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Buton Selatan, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para peserta Sail to Indonesia yang telah berlabuh dan tinggal bersama kami di Desa Gerak Makmur,” kata Adios.
Selain menikmati panorama pesisir, para peserta memperoleh kesempatan mengenal potensi wisata bahari dan budaya setempat. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan berharap pengalaman tersebut dapat memperluas promosi destinasi daerah sekaligus menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang terlibat dalam aktivitas pelayanan wisata dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
“Kedatangan peserta Sail to Indonesia ini akan membawa dampak positif bagi perputaran ekonomi yang dirasakan oleh UMKM Buton Selatan,” ujar Adios.
Kehadiran rombongan itu juga memiliki konteks historis dalam perkembangan wisata bahari Indonesia. Sail Indonesia tercatat mulai berlangsung pada Juli 2001, sementara gagasan pengembangan reli pelayaran internasional tersebut telah dirancang sejak 2000. Dalam perjalanannya, kegiatan ini berkembang menjadi sarana memperkenalkan destinasi maritim Indonesia kepada pelayar internasional. Pada 2006 tercatat 96 yacht mengikuti kegiatan tersebut, meningkat menjadi 123 yacht pada 2007. Hingga 2022, penyelenggara mencatat lebih dari 1.200 yacht telah mengikuti rangkaian pelayaran Sail Indonesia.
Sejumlah pejabat turut menghadiri acara tersebut, antara lain Ketua DPRD Buton Selatan Dodi Hasri, Dandim 1413/Buton Letkol Inf Yoni, Kapolres Buton AKBP Ali Rais Ndraha, Kapolres Baubau AKBP Nur Alam, Kepala Kejaksaan Negeri Buton Sterry Fendy Andih, Danyon TP 871/La Maindo Letkol Inf Wahyu Dwi Kriswanto, serta perwakilan Danpos AL Baubau Paur Ops Kamla Lettu Laut (E) Umar Hatib. Hadir pula Sekda Buton Selatan La Ode Harwanto, Ketua KPU Hastun, Kepala BPN Asnani, anggota DPRD, kepala OPD, para camat, Ketua TP PKK Sitti Norma Adios, Ketua Persit KCK Cabang 48 Kodim 1413/Buton Ny. Anggit Yoni, dan sekitar 100 tamu undangan.
baca juga:
- 500 Pelajar Buton Selatan Ikuti Taptu HUT Ke-81 RI, Bupati H Muh Adios Serukan Persatuan …
- Bupati Adios Pimpin Upacara HUT RI, Serukan Kerja Nyata untuk Buton Selatan Maju, 72 Paskibraka Sukses Kibarkan Merah Putih
Adios mengapresiasi Dinas Pariwisata Buton Selatan dan seluruh panitia yang menyiapkan kegiatan beserta fasilitas pendukung. Sebagai bentuk penghargaan, pemerintah daerah menyerahkan plakat kepada perwakilan peserta sebelum rombongan melanjutkan pelayaran menuju check point berikutnya di Kabupaten Muna Barat. Dengan demikian, persinggahan di Pantai Singku menjadi bagian dari perjalanan panjang Sail to Indonesia yang memadukan pelayaran, pertukaran budaya, promosi pariwisata, dan interaksi ekonomi masyarakat pesisir.(*)
