KENDARI, BP- Para kepala daerah di Sulawesi Tenggara (Sultra) diminta untuk terus melakukan pemantauan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Khususnya pada sektor pertanian, perkebunan, pertenakan, perikanan dan sektor jasa kontruksi lainya.
Hal itu diungkapkan Gubernur Sultra H Ali Mazi SH, usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2019, melalui rilis Plt Kadis Kominfo Sultra, Syaifullah SE, Kamis (25/07).
” Pendapat Gubernur terkait Rakornas TPID, bahwa Pemerintah Daerah Sultra wajib mengawasi laju pertumbuhan ekonomi, di mana semua sektor diantaranya pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, jasa konstruksi, dan lainnya berjalan cepat dan tepat,” kata Syaifullah mengutip penyampaian Ali Mazi.
Dikatakan, selain mengawasi laju pertumbuhan ekonomi, pemerintah Provinsi dan daerah juga mengontrol perputaran daya saing ekonomi masyarakat dan swasta. Sehingga Sultra ke depannya menjadi daerah yang maju, berkembang, serta membangun kepercayaan terhadap nilai inflasi yang terjaga stabil setiap tahunnya, melalui pendampingan Bank Indonesia perwakilan Sultra.
Rakornas Pengendalian Inflasi diselenggarakan setiap tahunnya, sebagai bagian sinergi antara pemangku kebijakan terkait pengendalian inflasi, baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Selain itu juga kegiatan ini, merupakan langkah strategis yang dilakukan secara terpadu untuk memitigasi berbagai tekanan inflasi yang dihadapi di daerah.
” Selama 4 tahun berturut turut, pencapaian sasaran inflasi Nasional telah berkontribusi positif dalam menjaga daya beli masyarakat dan menopang pertumbuhan ekonomi nasional,” terangnya.
Lanjut Syafullah, masih terdapat berbagai tantangan dalam pengendalian inflasi daerah. Tantangan yang mengemuka antara lain, masih rentannya pergerakan harga komoditas pangan strategis yang dipengaruhi oleh faktor kesinambungan pasokan pangan antara waktu dan antara wilayah.
Untuk menghadapi dan mengatasi tantangan tersebut diperlukan strategis pengendalian inflasi, khususnya inflasi pangan, melalui kerangka 4K yakni, Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Untuk diketahui, Rakornas TPID diawali pemberian penghargaan “TPID AWARDS 2018”, selanjutnya dibuka bukanya kegiatan ditandai dengan pemukulan gong oleh, Wakil Presiden RI Yusuf Kalla, didampingi Menko Perekonomian dan Gubernur BI.
Peliput: Risnawati