Peliput: Iman Supa
RAHA, BP – Sebanyak 105 pejabat eselon II dan III lingkup Kabupaten Muna dirotasi. Hal ini berdasarkan PP No 18/2016, agar dilakukan pengukuhan dan pelantikan sebagai bentuk penyegaran dalam masa kepemimpinan Bupati Rusman Emba dan Wakil Bupati Malik Ditu.
Rusman Emba dalam sambutannya mengatakan, rotasi jabatan merupakan hal biasa dalam suatu pemerintahan. Pelantikan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan maupun menempati SKPD yang baru dibentuk.
“Persoalan pelantikan siklus tentu sebagai bupati dan wakil bupati baru memiliki pemikiran dan penyegaran, akan berbeda seseorang dalam jabatan A berada di jabatan B satu hal yang pasti sesuai RPJMD tentu banyak hal yang dibuat harapannya bahwa SKPD energi dan fikiran tercurahkan sehingga apa yang menjadi keinginan publik bisa disahuti,” ungkapnya.
Pada empat bulan terakir pemantauannya, Rusman menyesalkan banyaknya aparatur sipil lingkup Muna yang tidak mengikuti apel pagi. Melalui momentum tahun baru dan rotasi jabatan ini, Rusman berharap disiplin SKPD sebagai langkah awal dalam membangun Kabupaten Muna kearah yang lebih baik.
“Bagaimana memikirkan hal besar sedangkan disiplin saja tidak dilaksanakan, disiplin sangat penting untuk diperhatikan, mengenai enam hari kerja harus ditinjau kembali. Kita harus lima hari kerja, sebab di tingkat provinsi dan pusat hanya lima hari kerja sementara Kabupaten Muna enam hari kerja,” tuturnya.
Mulai minggu ini, pihaknya akan mulai menerapkan lima hari kerja. Kapasitas dan kapabilitas para SKPD berada sudah diatas rata-rata, yang membedakan satu dengan yang lain bukan persoalan visi dan misi, melainkan kecepatan dalam mengambil tindakan.
“Mari kita benahi semua ketertinggalan kita, kami terus memantau kinerja para SKPD karena pertanggungjawabannya terlalu besar kalau bermain-main dengan dana APBD maupun hal lain. Kita harus berbuat banyak untuk merubah image Muna yang tertinggal, kebersihan perlu menjadi perhatian khusus untuk seluruh SKPD maupun stabilitas keamanan yang perlu dijaga bersama. Persoalan kebijakan ada sama kami, tapi teknisnya ada para SKPD,” tutupnya. (*)