Pembangunan RSUD Busel Disepakati Warga
Peliput: Amirul
BATAUGA, BP – Pj Bupati Buton Selatan Dr Ir OMN Ilah Ladamay MS menyetujui permintaan pemilik lahan yang masuk dalam lokasi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buton Selatan, dan lahan akses jalan dengan sistem tanah ganti tanah bukan tanah ganti uang.
LPM Kelurahan Masiri La Ode Hamsa mengatakan, berdasarkan pertemuan sebelumnya yang dilakukan sebanyak dua kali antara Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dan pemilik lahan, disepakati bahwa lahan masyarakat yang masuk dalam pembangunan RSUD Busel maupun lahan yang masuk dalam akses jalan, akan diganti dengan lahan pula, bukan diganti dengan nominal.
“Kami sudah sepakati bahwa tanah ganti tanah, bukan lahan ganti uang,” ucap Hamsa usai mengikuti rapat bersama Pj Bupati Buton Selatan di Aula Kantor Lurah Masiri.
Dijelaskan, awalnya terdapat dua alternatif pilihan terkait akses jalan yang direncanakan dengan lebar 30 meter ke lokasi pembangunan RSUD Busel. Opis pertama yakni mengambil jalan tepat disisi hutan lindung dengan kondisi akses terdapat belokan, sedangkan alternatif kedua adalah akses jalan poros lurus tanpa belokan yang langsung menuju RSUD Busel yang akan dibangun, namun dianggap hal itu cukup berisiko.
Kata Hamsa, jika mengambil pilihan kedua maka akses jalan harus melewati bantaran Sungai Masiri yang kontur tanahnya mudah longsor, kemudian terdapat jalur tanjakan dengan ketinggan mencapai 40 meter.
“Artinya kondisi jalannya jika menggunakan pilihan kedua banyak resikonya, keinginan masyarakat, Pemkab mengambil jalan pada pilihan pertama yakni jalan menuju RSUD itu dibuat disisi hutan lindung. Memang ada sedikit membelok, kemudian jaraknya cukup pendek hanya 1.300 meter (1,3 kilometer), dari jalan poros Batauga – Masiri ke lokasi RSUD,” pungkasnya.
Sementara Pj Bupati Buton Selatan Dr Ir OMN Ilah Ladamay MS mengatakan, selama pilihan pertama yang diambil dan tidak menyalahi aturan dimana akses jalan tidak membelah hutan lindung, maka hal itu tidak akan menjadi masalah.
“Yang jelas pembuatan jalan itu harus memperhatikan hutan lindung, meminimalis resiko. Jangan sampai melanggar dan bupatinya bisa di diskriminalisasi,” ucap Ilah Ladamay saat ditemui sebelum meninggalkan lokasi pertemuan di Kantor Lurah Masiri, Kamis (12/01).
Dilanjutkan kata Ilah, pembangunan untuk kemajuan bukan hanya di Buton Selatan tetapi terjadi dimana-mana, oleh karena itu dalam rapat terdapat penjelasan yang memadai, persamaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat, terkait apa yang akan dicapai dan manfaat apa yang diperoleh masyarakat.
“Jika pemerintah dan masyarakat sudah saling memahami maka hal-hal yang sifatnya teknis dilapangan itu akan berjalan dengan mulus dan baik,” katanya.
Lanjutnya, jika sudah terjalin kesepakatan dan persamaan persepsi antar masyarakat dan pemerintah, maka secara teknis pekerjaan tersebut akan dijadwalkan dan dilaksanakan dengan baik, sehingga dana-dana untuk pembangunan RSUD Busel tidak tertinggal atau mengedap.
“Pembangunan lain termasuk pembangunan perkantoran akan dipercepat, Buton Selatan sudah mau tiga tahun, masa belum ada kantornya. Sekedar perbandingannya, Pemkab Bombana umur satu tahun sudah memiliki perkatoran, begitu juga Konsel diumur dua tahun sudah banyak dibangun perkantorannya,” jelasnya.
Tambahnya, untuk menuju pembangunan yang maju, memang harus dimulai dengan membuat kesepahaman, persamaan persepsi antara masyarakat dan pemkab, sehingga mempercepat laju pembangunan yang baik. Bukan hanya itu, tindakan tersebut juga untuk meminimalisir resiko yang menghambat pembangunan.
“Pemkab itu membangun harus mencari lokasi, bagaimana masyarakat bisa menjangkau kegiatan pelayanan itu. Saya harap pembuatan jalan ini dapat segera diselesaikan dan bisa memasuki tahapan selanjutnya, serta ketika ada Bupati defenitif tinggal melanjutkan ketahap berikutnya,” pungkas Ilah mengakhiri wawancara.(*)