Peliput : Amirul
BATAUGA, BP-Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Busel diwacanakan untuk dihapus oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, pasalnya setelah melakukan pengkajian lebih dalam, ditemukan bahwa jika anggaran kesehatan itu dikerjasamakan dengan BPJS akan lebih menguntungkan dari pada Jamkesda
Pj Bupati Busel Dr Ir H OMN Ilah Ladamay MS mengaku, berdasarkan hasil kajian perhitungan yang dilakukan bersama dinas kesehatan Busel, akan lebih terjamin kesehatan masyarakat Busel jika berkerjasama dengan BPJS Indonesia. Pasalnya penggunaan Jamkesda yang diperuntukan untuk masyarakat miskin, meskipun Jamkesda tidak membayar iuran setiap bulan, tetapi tidak menjamin pasien dapat dilayani disemua rumah sakit dan sangat berbeda dengan program BPJS dapat dilayani di rumah diseluruh Indonesia. Namun BPJS membayar iuran tiao bulannya.
Artinya dengan menggunakan program BPJS lebih baik daripada Jamkesda.
“jika pemerintah daerah sejak dulu bekerjasama dengan
pihak BPJS. Tentu lebih menguntungkan dan segi pelayanan kesehatan masyarakat karena lebih terjamin dan terjangkau. Selain itu juga lebih memperirit keuangan sehingga lebih efektif, efisien dan proporsional,” ucap
Jika dirinci sebanyak 54 persen biaya kesehatan masyarakat yang ditanggung pemerintah selebihnya atau 46
persennya akan di tanggung oleh desa. Jika tiap desa ini bisa membayar
kapitasi Rp 23 ribu dari 46 persen penduduk, itu berarti semua penduduk
desa bisa berobat di kelas tiga di rumah Sakit Siloam Baubau atau dirumah sakit manapun di Indonesia.
“Apakah uang itu akan hilang begitu saja, tidak. Karena ternyata BPJS akan
mengembalikan uang itu yang disalurkan lewat puskesmas. Misalnya untuk biaya transportasi orang sakit, rujukan orang sakit, pengobatan orang sakit. Yang kalau kita hitung-hitung itu hanya Rp 3-4 ribu yang tidak kembali
kepada masyarakat. Termasuk senam-senam dan upaya pembinaan kesehatan masyarakat yang diberikan kepada masyarakat itu semua kembali disitu,” papar Ilah di aula Lamaindo, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, kerjasama pemkab dan pihak penyelenggara kesehatan BPJS jauh lebih murah, baik dan lebih terjamin tempat pengobatanya dibandingkan dengan program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) yang sudah dicanangkan dan diprogramkan sebelumnya.
Dana sebanyak Rp 1,2 miliar yang dianggarkan oleh pemerintah untuk Jamkesda itu hanya bisa melayani satu orang pasien penderita penyakit kronis. Sementara di BPJS jaminan kesehatan masyarakat Busel bisa terlayani seluruhnya
Contohnya, jika satu orang penderita penyakit kanker dengan biaya pengobatanya kurang lebih Rp 800 juta menggunakan Jamkesda, berarti tersisa tinggal Rp 400 juta dari total anggaran 1,2 miliar. Kemudian bila sisa uang Rp 400 juta itu dipakai untuk pengobatan lain maka hanya dua atau tiga orang yang bisa dilayani menggunakan Jamkesda. Berbeda berkerjasam dengan BPJS dengan anggaran Rp 1,2 miliar dapat mengobati pasien dari berbagai macam penyakit bagi seluruh masyarakat, bahkan menjadi subsidi kepada pemerintah.
“Banyak program pemerintah yang bisa dikerjasamakan dengan masyarakat kemudian dikelolah oleh masyarakat asal pemerintah setempat mau proaktif dalam menjalankan tugas itu. Dengan demikian masyarakat akan percaya kepada pemerintah. Sebab indikator kepercayan masyarakat kepada pemerintah adalah transparansi dan partisipasif sertaketerlibatan masyarakat,” pungkasnya (*)