Oleh: Iron Albaroza
(Penulis adalah: Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang)
DALAM kamus bahasa Indonesia, partisipasi berkaitan dengan mengikuti suatu kegiatan. Dengan partisipasi, artinya ia telah ikut serta dalam dirinya sendiri berupa pikiran dan perasaan. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa partisipasi merupakan salah satu bentuk kerjasama yang diberikan para pihak selama kegiatan berlangsung. Sebagaimana dapat dilihat dari uraian di atas, pengertian partisipasi adalah aktivitas seseorang atau sekelompok orang yang berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan, yang melibatkan pemikiran, tenaga, keahlian dan fasilitasnya.
Partisipasi politik merupakan aspek penting dari demokrasi dan merupakan tanda modernisasi politik. Jika pemerintah membuat keputusan politik yang mempengaruhi kehidupan warga negara, warga negara berhak ikut serta dalam menentukan isi keputusan politik tersebut. Maka dari itu yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Dalam proses pelaksanaannya, semakin tinggi derajat keikutsertaan masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat peduli dan memahami isu politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan tersebut. Begitu pula jika tingkat partisipasinya rendah akan dianggap sebagai sinyal yang buruk karena dapat dijelaskan bahwa banyak warga negara yang kurang memperhatikan isu nasional. Terkait demokrasi, partisipasi politik tentunya akan mempengaruhi legitimasi penyelenggaraan pemerintahan oleh masyarakat. Wujudnya dalam hak politik adalah bahwa setiap warga negara berhak atas kebebasan berekspresi sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945, yaitu undang-undang memberikan kebebasan berserikat dan berkumpul untuk menyampaikan gagasan dalam bentuk lisan dan tertulis.
Adanya andil masyarakat yang efektif menjadi kunci bagi stakeholders dalam menjalankan tugasnya. Dalam arti lain, jika sistem dan prosedur digunakan untuk membangun partisipasi publik dalam politik perkotaan akan lebih mudah, tidak hanya bagi pengambil keputusan. Menurut sebagian besar situasi yang kita ketahui, selama partisipasi dapat membawa manfaat nyata, masyarakat akan memutuskan untuk bersuka rela untuk ikut serta. Oleh karena itu, pembuat kebijakan harus terus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam politik. Secara keseluruhan peran serta masyarakat sangat penting untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan lingkungan setempat, sebagai persiapan bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk bersedia menerima tanggung jawab dan kegiatan dalam pengelolaan lingkungan. Melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan menunjukkan bahwa pengambil keputusan tidak hanya membabi buta, akan tetapi masyarakat berinisiatif untuk lebih giat dan sergep dalam melaksanakan kegiatan yang diadakan oleh pemangku kekuasaan, yang tidak hanya setiap kali harus diarahkan dan disuruh tetapi masyarakat juga bergotong-royong, sehingga masyarakat dapat diberdayakan dalam kegiatan setiap program.
Dengan mengadopsi teori Partisipasi warga / kewarganegaraan kita akan menekankan pengambilan keputusan lembaga dan prosedur pemerintah. Partisipasi warga mengubah konsep ini. Dengan mengangkat tema komunitas akan mampu berperan aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi. Apalagi jika cara tersebut dilakukan dengan semangat lokal. Komunitas lokal yang paling mengetahui situasi lokal pasti akan memberikan nasehat yang berharga. Masyarakat lokal dengan pengetahuan dan pengalaman adalah aset besar dalam melaksanakan rencana kerja pemerintah. Masyarakat setempatlah yang mengetahui masalah yang mereka hadapi dan memiliki potensi daerah tersebut.
baca juga: KONSPIRASI AS MENYEMATKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA MAJU
Untuk mewujudkan demokrasi, partisipasi politik merupakan faktor penting yang harus ada di setiap daerah. Fase partisipasi dari setiap aktivitas politik lokal pasti akan menentukan apakah tujuan tersebut tercapai. Secara umum bentuk keikutsertaan masyarakat diharapkan dapat mencapai partisipasi yang tinggi, karena semakin tinggi campur tangan masyarakat maka akan semakin baik derajat partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan dan rencana pemilik kekuasaan. Maka partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Selain itu, setiap kota juga membutuhkan partisipasi masyarakat yang antusias dan aktif, masyarakat secara langsung ikut andil dalam mengemukakan pendapat dan berkecimpung dalam kegiatan yang direncanakan dan diusulkan. Kemudian masyarakat berinisiatif menerima kegiatan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan, tidak hanya harus mendapat arahan setiap saat, tetapi masyarakat juga harus bekerja sama agar masyarakat dapat berdaya dalam setiap kegiatan yang direncanakan.(*)
Nonton Video Berikut dari YouTube BaubauPost TV Channel
Asek Goyangnya…! Ada Acara Joget di Desa Bubu-Buton Utara Ditengah Pandemik Covid19
Acara joget malam yang diadakan pemerintah Desa Bubu, Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara (Butur) yang dimana disaat pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara tengah berjibaku melawan Covid-19.
Pj Kades Bubu Riswan mengatakan bahwa acara joget malam tersebut berlangsung karena mereka sudah ada izin dari pihak kepolisian dalam hal ini Polsek Bonegunu dan mereka tidak akan berani melakukan kegiatan tersebut jika ada penyampaian dari pihak kepolisian bahwa tidak bisa melakukan acara joget malam.
Kapolsek Bonegunu Iptu Muhtar Abudu pada saat di hubungi Baubau Post melalui via WhatsAppnya membatah jika pihaknya mengeluarkan izin keramaian malam pada acara joget di desa Bubu.
Senada dengan Kapolres Butur AKBP Wasis Santoso SIK pada saat dikonfirmasi Baubau Post beberapa waktu lalu, terkait acara joget yang diadakan pemerintah desa Bubu mengakui jika dirinya tidak mengetahui bahwa di desa Bubu ada acara joget dan pihak polres tidak mengeluarkan izin untuk acara malam di desa tersebut.@baubaupost tv channel