Peliput: Risnawati
SULTRA, BP- Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Endang Abbas mewakili Gubernur Sultra H. Ali Mazi, SH., menghadiri acara Penandatanganan Kontrak Paket Tender/ Seleksi Dini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2021 secara virtual melalui konferensi video dari Ruang Merah Putih, Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Jumat (15/01/2021).
Turut hadir mendampingi Sekda Pemprov Sultra, antara lain Kadis SDA dan Bina Marga Abdul Rahim, Kadis Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Prov Sultra Muh. Nurjaya, Kadis Cipta Karya Bina Konstruksi Tata Ruang Prov. Sultra Pahri Yamsul, bersama Muh. Rajulan.
Acara Penandatanganan Kontrak Paket Tender/Seleksi Dini Kementerian PUPR TA 2021 itu sendiri berlangsung di Istana Kepresidenan Bogor dan dihadiri dan disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo.
Menteri PUPR Mochamad Basoeki Hadimoeljono dalam laporannya menyampaikan bahwa gelaran kegiatan ini untuk menindaklanjuti arahan Presiden RI terkait percepatan pelaksanaan anggaran Tahun 2021 dalam rangka memperkuat dan mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Menteri M. Basoeki Hadimoeljono mengatakan, “sejak Oktober 2020, Kementerian PUPR telah melaksanakan tender seleksi dini untuk 3.175 paket dengan nilai total Rp.38,6 triliun. Hingga pada tanggal 15 Januari 2021 telah diselesaikan proses tender sebanyak 1.191 paket senilai Rp.14,6 triliun.”
Keseluruhan paket tersebut dapat dirinci sebagai berikut; sebanyak 209 paket senilai Rp.2,1 triliun telah selesai tender dan dikontrak pada bulan Desember 2020. Sebanyak 982 paket senilai Rp.12,5 triliun akan ditandatangani kontraknya secara serentak pada tanggal 15 Januari 2021 (pagi hari tadi) dan disaksikan langsung oleh Presiden RI. Acara penandatangan kontrak dilaksanakan secara serentak oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Jasa di Kantor-Kantor Balai PUPR di 34 Provinsi.
Menteri Basoeki menargetkan di akhir Februari 2021 sebanyak 1.984 paket dengan nilai Rp.24 triliun akan ditandatangani kontraknya. Pada Maret 2021, PUPR bakal menyelesaikan penandatangan kontrak untuk 1.553 paket senilai Rp.40 triliun.
“Dengan pembayaran uang muka terhadap kontrak-kontrak paket yang ditandatangani hari ini dan pembayaran uang muka terhadap kontrak-kontrak paket yang baru ditandatangani hari ini termasuk pembayaran termin multiyears kontrak lanjutan dari tahun 2021, kami perkirakan penyerapan anggaran PUPR hingga akhir Januari 2021 mencapai Rp.14,8 triliun atau 9,9 persen dari total pagu DIPA PUPR sebesar Rp.149,7 triliun,” jelas Menteri Basoeki.
Presiden RI Joko Widodo dalam arahannya menyampaikan bahwa Kementerian PUPR mendapatkan porsi anggaran yang terbesar, nilainya Rp.149,8 triliun.
Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh jajaran di Kementerian PUPR agar anggaran yang besar tersebut memiliki dampak yang signifikan, memberikan daya ungkit bagi ekonomi, membuat sektor kontruksi Nasional bergeliat kembali. “Bergeraknya kembali sektor kontruksi bukan saja memberikan kesempatan kerja bagi para pekerja kontruksi tetapi juga akan menggerakan rantai pasok sektor kontruksi dan sektor kontraktor,” kata Presiden Joko Widodo.
Presiden RI juga memberikan penghargaan serta apresiasi atas kinerja Kementerian PUPR yang sejak Bulan Oktober 2020, telah melakukan percepatan dengan proses tender atau seleksi dini.
Terkait masih banyaknya sisa tender yang belum selesai, Presiden Joko Widodo meminta Menteri PUPR melakukan percepatan sehingga di kwartal pertama semua paket sudah ditenderkan dan tandatangani kontraknya. Presiden RI juga mengingatkan kepada seluruh jajaran PUPR di Tahun 2021 agar bekerja lebih cepat lagi.
baca juga: Vaksinasi Covid-19 Perdana di Sultra, Ali Mazi Pastikan Setiap Warga Dapatkan Vaksin Lengkap
“Semangatnya harus berbeda, auranya harus berbeda, harus pindah channel ke extraordinary. Dengan bekerja lebih cepat maka kita bisa bangkit pada pertumbuhan ekonomi,” tambah Presiden Joko Widodo.
Pandemi Covid-19 yang melanda, membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020, meski minus, tetapi tetap membaik dibanding banyak negara lainnya. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi cukup dalam, yang sempat turun di -5,32 persen di kwartal kedua, dan membaik menjadi -3,49 persen pada kwartal ketiga.
Sehingga itu, Presiden RI berharap di kwartal keempat 2020 dan kwartal pertama 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pemulihan kembali (reborn). []
