F01.5

Peliput : Kasrun

BURANGA,BP – Ketua Lembaga Pemerhati Infrastruktur Daerah dan Anti Korupsi Sulawesi Tenggara (Lepidak-Sultra), La ode Hermawan meminta Pemerintah Daerah Buton Utara untuk menindak tegas pelaku ilegal fishing (Pemboman ikan) di wilayah pesisir Kulisusu Utara.

“Kepada Pemda Butur, Polres, dan Kodim 1429 Buton Utara untuk segera melakukan tindakan tegas terhadap manusia – manusia yang tidak bertanggung jawab melakukan pemboman ikan di pesisir pantai Utara Kecamatan Kulisusu Utara”,tulis Mawan Rabu, (21/09/2022).

F01.5

Harmawan juga mengungkapkan, peristiwa pemboman ikan di pesisir pantai Kulisusu Utara itu sudah berjalan dua hari. Namun Pemda Butur belum juga mengambil langkah-langkah yang kongrik untuk mengatasi para pelaku pemboman itu.

“Pemboman ikan sesuka hatinya, dilain sisi para pemangku kebijakan hanya sibuk dengan giat rutinitas dan kadang hanya berorientasi kepada kepentingan personnya tanpa memperhatikan peristiwa yang terjadi di sekitarnya, lingkungannya dan saya hawatir dengan melupakan tugas tanggung jawabnya akan ada kutukan alam”, katanya.

Dia juga mengingatkan, para pejabat Butur jika masyarakat sudah muak dan mencapai puncaknya, maka akan ada gelombang kekuatan masyarakat yang akan menghantam kewenangan para pejabat.

“Karena saya amati tata kelola pemerintahan di Butur ini sudah tidak jelas berganti pimpinan sama saja, arahnya hanya sibuk mengurusi dirinya tanpa memperhatikan tugas tanggung jawabnya, termasuk anggota legislatis dapil 2 tidak ada suara yang berpihak kepada kepentingan masyarkat”, pungkasnya.

Lebih lanjut Mawan mengatakan, penangkapan ikan secara ilegal dapat menyebabkan kerugian yang besar terutama terhadap kelestarian ekosistem perairan yang ada di wilayah Butur.

“Untuk itu, Pemda Butur terutama Dinas perikanan lakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk bertindak mencegah bom ikan yang marak ini. Jangan hanya sibuk urusan bagi – bagi jaring, katinting itupun juga tidak jelas peruntukannya. Alasannya karena sudah ada arahan dan merupakan hasil pikiran sedangkan tugas pokoknya Dinas Perikanan tidak paham untuk mengolah Kelautan dan Perikanan yang ada di butur terutama pengelolaan hasil laut untuk ABD Butur padahal setiap tahun miliaran uang negara untuk Dinas Perikanan tetapi data kami keseimbangan ekonomi yang didapat dari Dinas Perikanan untuk ABD Butur Nihil”, jelasnya.

Kata Mawan, pengawasan sumber daya jelautan dan perikanan harus berupaya terus untuk menjaga laut dari ancaman destructive fishing.
Kegiatan destructive fishing yang dilakukan oleh oknum masyarakat umumnya menggunakan bahan peledak, dan penggunaan bahan beracun untuk menangkap ikan.

“Penggunaan bahan-bahan tersebut mengakibatkan kerusakan terumbu karang dan ekosistem di sekitarnya, serta menyebabkan kematian berbagai jenis dan ukuran yang ada di perairan tersebut”, sebutnya.

Lebih lanjut Mawan meminta kepada Bupati Butur untuk mengevaluasi kinerja para kepala dinas. Menurut Mawan Kadis di Butur sumberdaya masusianya masih perlu belajar lagi.

baca juga: Wabup Butur Ahali Pantau Pelatihan Berbasis Kompetensi Non Institusional

“Kami berharap kepada pa Bupati tolonglah para Kadis ini di evaluasi kinerjanya, karena rata-rata Kadis di Butur ini Sumberdaya manusianya masih perlu banyak belajar, yang jadi masalah bukan prestasi yang ditampilkan tapi pelanggaran utamanya banyaknya ASN Butur yang berpoligami ini jelas tanggung jawabnya hanya urusan keluarga dan keputusan pun untuk keluarganya. Pa Bupati jangan diam karena ini bagian dari kinerja bapak juga kasian nasib Daerah Lipu Tinadeakonosara ini”, tutupnya.(*)