BUTON, BP-Pasar Wajah Jaya, Desa Wajah Jaya, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton diresmikan penggunaannya oleh Pj. Bupati Buton yang diwaikili Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, Asnawi Jamaluddin, SPd, MSi, Kamis, 7 September 2023. “Layani Depan Desa, Pasar Wajah Jaya Lasalimu Selatan Diresmikan Oleh Sekda Buton Asnawi Jamaluddin.”
Pasar Rakyat Wajah Jaya akan menopang 8 desa di Kecamatan Lasalimu Selatan.
Peresmian ditandai dengan pengguntingan penandatanganan Prasasti oleh Sekda Buton, Asnawi Jamaluddin, SPd, MSi mewakili Pj. Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari, MSi. Peresmian juga ditandai dnegan pengguntingan pita oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Buton, Ny. Kiki Amalia Asnawi.
Peresmian pasar juga dirangkaikan dengan Ritual Adat Tahunan Masyarakat Wajah Jaya “Sedekah Bumi” yang merupakan wujud syukur Masyarakat Wajah Jaya atas limpahan panen selama setahun.
Hasil-hasil panen Masyarakat Wajah Jaya disuguhkjan pada tamu undangan dengan berbagai kemasan.
“Pasar ini sudah dinantikan Masyarakat. Sehingga sekitar dua tahun lalu masyaraka
t di sini (Wajah Jaya) sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan pasar tersebut,” kata Sekda Buton dalam sambutannya mewakili Pj. Bupati Buton..
“Terimakasih kepada Ibu Kepala Desa Wajah Jaya yang selalu aktif dan kreatif untuk memperjuangkan kepentingan Masyarakat di desanya,” lanjutnya.
Sekda juga berharap agar agar pasar tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Selain itu kiranya pasar Wajah Jaya juga dapat dikelola dengan baik terlebih manajamen termasuk bagaimana caranya meramaikan pasar.
Di tempat yang sama Kadis Perdagangan, Asruddin, SSos, MSi melaporkan pembangunan pasar wajah jaya merupakan anggaran dari APBN tahun 2022 dari 10 kios, 72 Los, Kantor, Ruangan Pos Keamanan.
“Insya Allah kita akan lot dalam waktu dekat. Dan sudah ada 360 pedagang yang mendaftar untuk pemanfaatan pasar tersebut,” katanya.
baca juga:
La Ode Mustari dan Sukanto Resmi Dilantik jadi Pj Bupati Buton dan Pj Bupati Kolaka Utara
“Semoga antusias warga disini, bisa meramaikan pasar. Mudah mudahan niat baik dan tulus hari ini yang ingin berdagang menjadikan berkah untuk masyarakat Buton sehingga perputaran ekonomi dapat berjalan dengan baik,” tutup Kadis Perdagangan.
Sementara itu Camat Lasalimu Selatan, La Ode Muhammad Hidayat Taslim, menyampaikan Pasar Wajah Jaya menjadi pusat ekonomi di 8 desa di Kecamatan yang dipimpinnya.
“Kami berharap Pasar Wajah jaya bisa di manfaatkan sebaik mungkin sehingga ekonomi bisa berjalan sebagai mana mestinya. Pengaturan penggunaan pasar akan disesuaikan dengan pasr-pasar rakyat yang di sekitar Desa Wajah Jaya, utamanya hari pasar. Sehingga keberadaan semua pasar di Lasalimu Selatan dan termanajemen dengan baik,” pungkasnya.
Peresmian Pasar Wajah Jaya dihadiri Para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Kepala Bagian, Camat Lingkup Pemkab Buton, serta Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat Lasalimu Selatan.(*)
Berita Lainnya:
Capaian tersebut menjadikan Pemkab Buton meraih prestasi dengan opini WTP 10 kali berturut-turut.
Opini WTP dari BPK RI Sultra itu, berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Buton Tahun 2022. Hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK RI tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Dadek Nandemar S.E., MIT., Ak., CFE, CA, CSFA
Penyerahan hasil pemeriksaan diterima oleh Penjabat Bupati Buton, Drs. Basiran, MSi dan Ketua DPRD Kabupaten Buton, Hj. Wa Ode Nurnia Kahar, SH, di Ruang Rapat BPK RI Provinsi Sultra.
“Saya ingin menyampaikan terima kasih pada TIM penyusun LKPD Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2022 dan Tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Sultra yang telah melaksanakan pemeriksaan intern dan terinci atas LKPD Kabupaten Buton dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala masukan, koreksi, dan langkah-langkah perbaikan selama pemeriksaan tersebut. Tentu saja banyak kelemahan dan kekurangan kami dalam menyusun laporan keuangan sehingga masih terdapat temuan-temuan yang harus kami tindak lanjuti demi perbaikan ke depan,” ujar Pj. Bupati Buton, Drs. Basiran, MSi usai penyerahan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022.
Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan tindak lanjut atas temuan-temuan BPK tersebut, pihaknya selaku Pj Bupati Buton akan mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki dan melaksanakan Rencana Aksi (Action Plan) dengan tetap meminta bimbingan dan arahan dari BPK dan atau Tim Pemeriksa agar tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat segera kami selesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kamipun akan mengambil Langkah-langkah untuk mengefektifkan upaya penyelesaian tindak lanjut temuan sebelumnya, peningkatan peran dan fungsi Inspektorat Daerah dan Majelis TP/TGR. Hal ini penting mengingat Pemerintah Kabupaten Buton perlu menjaga kepercayaan dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang selama ini telah diberikan oleh BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara. Olehnya itu segala bentuk masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan sangat kami butuhkan guna meminimalisir temuan-temuan berulang dan dapat melaksanakan tindak lanjut atas temuan/rekomendasi secara maksimal,” katanya.
Senada hal itu juga disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Buton, Hj. Wa Ode Nurnia Kahar, SH. “Kami sangat mengapresiasi kerja tim Penyusun LKPD Pemkab Buton atas kerja kerasnya serta apresiasi Tim BPK RI Perwakilan Sultra sehingga Buton kembali meraih Opini WTP berturut-turut,” katanya.
Selanjutnya kata Ketua DPRD, pihak DPRD Buton akan mengawal apapun, yang telah menjadi rekomendasi dar BPK agar dapat dilaksanakan oleh Pemkab Buton dengan sebaik-baiknya.
“Dan Alhamdulillah tahun ini Buton kembali meraih opini WTP pada Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2022,” katanya.
Ketua BPK RI Perwakilan Sultra, Dadek Nandemar S.E., MIT., Ak., CFE, CA, CSFA, mengatakan Pemkab Buton telah menyerahkan Laporan Keuangan Daerah TA 2022 kepada BPK RI Sultra. Menurutnya, hal itu sudah sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
“BPK mendapatkan amanat untuk menyampaikan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah laporan keuangan diterima. Selama pemerikasaan ini BPK memiliki kewajiban melaksanakan fungsi pemeriksaan. BPK melakukan pemeriksaan eksternal yakni pos audit, pemeriksaan yang dilakukan sampai selesai tahun anggaran.
Kami juga mengharapkan fungsi dari internal pemerintah yakni pengawasan BPKP dan Inspektorat untuk mendukung fungsi BPK dalam pos audit tersebut. Sehingga tidak banyak lagi menemukan permasalahan di dalam. Tentunya pengawasan internal itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
baca juga: Pj. Bupati Buton Basiran Ikuti Rakor Rutin Pengendalian Inflasi
“Selamat kepada Pemkab Buton yang telah meraih opini WTP untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut. Raihan ini merupakan apresiasi BPK RI Perwakilan Sultra atas kerja keras Pemkab Buton dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Semoga opini WTP yang diperoleh Pemkab Buton ini menjadi penyemangat untuk bekerja lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton,” katanya.
Turut hadir pada kesempatan tersebut, Kepala Inspektorat Kabupaten Buton, Drs. Gandid Bungaya Sioni, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Sunardin Dani, SE, Sekwan Buton, Drs. Harsila. (*)
