cover, e-Paper Koran Baubau Post Edisi 04 Maret 2024cover, e-Paper Koran Baubau Post Edisi 04 Maret 2024

e-Paper Koran Baubau Post Edisi 04 Maret 2024

Download e-Paper Koran Baubau Post Edisi 04 Maret 2024 versi PDF

Baca e-Paper Koran Baubau Post Edisi 04 Maret 2024

01 2 rotated 02 1 rotated 03 1 rotated 04 1 rotated 05 1 rotated 06 1 rotated 07 1 rotated 08 1 rotated

Baca juga e-paper e-Paper Koran Baubau Post lainnya:

Baca Berita Lainnya:

 

 

BUTENG, BP – Kegiatan penambangan dan penjualan batu gamping mengandung mineral kalsit di Kabupaten Buton Tengah (Buteng) oleh PT Diamond Alfa Propertindo, diduga belum memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2024. “PT Diamond Alfa Propertindo Diduga Lakukan Penambangan di Buteng Tanpa RKAB, Pemda Buteng Tetap Terima Pembayaran Pajak Penjualan Dari Perusahaan.”

Aktivitas pemuatan batu gamping ke atas kapal tongkang masih terlihat hingga Minggu (25/2/2024) dan unit kapal lainnya masih berlabu menunggu antrean pengisian, meskipun perusahaan tersebut belum diberikan RKAB dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) karena laporan kegiatan tahun 2023 belum dilengkapi secara aturan.

PT Diamond Alfa Propertindo Diduga Lakukan Penambangan di Buteng Tanpa RKAB, Pemda Buteng Tetap Terima Pembayaran Pajak Penjualan Dari Perusahaan
PT Diamond Alfa Propertindo Diduga Lakukan Penambangan di Buteng Tanpa RKAB, Pemda Buteng Tetap Terima Pembayaran Pajak Penjualan Dari Perusahaan

Pengangkutan yang dilakukan pihak PT Qingtuo Miining Indonesia yang tidak lain berstatus perusahaan join operation (JO) dengan pemilik IUP PT Diamond Alfa Propertindo, terus dilakukan di dua bulan terakhir, dengan pemuatan kapal tongkang sekitar delapan kali.

 

“Status laporan harus dinyatakan lengkap dan benar oleh kami dan jika RKAB tahun berjalan belum dikeluarkan maka itu bukan kesalahan dari kami,” ungkap Muh Hasbullah Idris, Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Provinsi Sultra, saat dikonfirmasi, Senin (26/12/2024)

Lanjutnya, dari perusahaan yang ada hanya satu perusahaan yang baru diterima laporannya dan dinyatakan lengkap. Untuk diketahui, bagi perusahaan yang belum disetujui laporannya oleh Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara maka tidak boleh melakukan aktivitas penjualan.

Hal tersebut mengacu berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 tahun 2023, Gubernur bisa memberikan sanksi kepada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa memiliki persetujuan RKAB.

Untuk itu bagi perusahaan yang tidak menyampaikan RKAB, dianggap tidak aktif dan tidak melakukan kegiatan akan mengenakan sanksi administratif hingga pencabutan izin jika perusahaan tidak menyusun dan menyampaikan RKAB.

“Meski pihak Dinas ESDM Provinsi Sultra belum mengeluarkan RKAB ke PT Diamond Alfa Propertindo namun pihak Pemerintah Buton Tengah menerima pembayaran pajak dari pemilik perusahaan yaitu Jurni,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Evaluasi dan Pendapatan Daerah, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buteng Aksar uddin, mengatakan awal tahun ini pihaknya telah menerima pajak penjualan dari PT Diamond Alfa Propertindo.

“Setiap melakukan pengapalan langsung membayar pajaknya. Untuk nilai pajak yang diterima setiap pengapalan atau pertongkang kurang lebih Rp 17 juta sampai Rp 25 juta,” tuturnya.

baca juga:

 

Pada prinsipnya, pajak tidak melihat proses perizinannya, sepanjang perusahaan itu memenuhi syarat, yaitu syarat objektif maka wajib dipungut pajaknya tanpa melihat ada izinnya atau tidak ada izinnya.

Ditempat terpisah, Kepala Dinas PUTR Kabupaten Buteng, Muhammad Said mengatakan soal pelanggaran ada RKAB atau tidak ada RKAB PT Diamond Alfa Propertindo itu menjadi kewenangan dari Dinas ESDM Provinsi.

“Kami hanya keluarkan rekomendasi kelayakan di keluar IUP, soal kegiatan penjualan batu gamping di wilayah Kecamatan Mawasangka Tengah sampai saat ini masih berjalan dan memang itu di lakukan PT Diamiond Alfa Propertindo,” tutupnya.(*)

Berita Lainnya:

Pj Bupati Buteng, Andy Muhammad Yusuf usai menyerahkan SK Plt PUTR ke Syamsuddin Pamone, Syamsuddin Pamone Ditunjuk Jadi Plt Kadis PUTR Oleh Pj Bupati Buteng Andi Muh Yusuf

 

LABUNGKARI, BP – Pj Bupati Buton Tengah (Buteng) Andy Muhammad Yusuf, menunjuk Asisten III Administrasi Umum, Syamsuddin Pamone sebagai Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) yang menggantikam Muhammad Said. “Syamsuddin Pamone Ditunjuk Jadi Plt Kadis PUTR Oleh Pj Bupati Buteng Andi Muh Yusuf.”

 

Hal tersebut, berdasarkan Permenpan dan surat edaran nomor 2/SE/VII/2019, tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian. Adapun serah terima jabatan ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) dari Pj Bupati Buteng, Senin (23/10/2023)

Pj Bupati Buteng, Andy Muhammad Yusuf usai menyerahkan SK Plt PUTR ke Syamsuddin Pamone, Syamsuddin Pamone Ditunjuk Jadi Plt Kadis PUTR Oleh Pj Bupati Buteng Andi Muh Yusuf
Pj Bupati Buteng, Andy Muhammad Yusuf usai menyerahkan SK Plt PUTR ke Syamsuddin Pamone, Syamsuddin Pamone Ditunjuk Jadi Plt Kadis PUTR Oleh Pj Bupati Buteng Andi Muh Yusuf

“Plt sebelumnya, Muhammad Said, sudah selesai pengangkatan Plt nya sebanyak dua kali, maka saya menyerahkan SK Plt PU selannjunya ke Syamsuddin Pamone, untuk melanjutkan program program yang ada di PU,” ungkap Andi Muhammad Yusuf, Pj Bupati Buteng saat dikonfirmasi.

 

Lanjutnya, sesuai dengan poin 3 isi surat edaran bagian b poin 11 dikatakan, pegawai negeri sipil yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 bulan.

baca juga:

“Sampai saat, semua program di Dinas PUTR berjalan normal, rencananya akan melaksanakan lelang jabatan, untuk mengisi jabatan definitif di instansi tersebut dan membuka lelang jabatan, yang bisa diikuti secara umum,” tutupnya.(*)

Berita Lainnya:
 

LABUNGKARI, BP – Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Buteng) telah menetapkan kuota sebanyak 154 untuk Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Terdiri dari formasi guru, kesehatan dan tenaga teknis. “Buteng Porsikan 154 Orang Kuota P3k Untuk Formasi Guru, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Tekhnis.”

 

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM), Wujuddin saat dikonfirmasi mengatakan, 154 kuota yang diusulkan yaitu, formasi formasi guru sebanyak 30 orang, kesehatan 102 orang dan tenaga teknis 22 orang.

Kepala BKPSDM Buteng, Wujuddin, Buteng Porsikan 154 Orang Kuota P3k Untuk Formasi Guru, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Tekhnis
Kepala BKPSDM Buteng, Wujuddin, Buteng Porsikan 154 Orang Kuota P3k Untuk Formasi Guru, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Tekhnis
 

“Hal ini dalam rangka memberi solusi yang non honorer yang masih ada di pemerintahan khususnya Buteng, sehingga hadirnya PPPK ini,” jelasnya

 

Lanjutnya, terdapat beberapa formasi yang sudah di tetapkan, dimana 80 persen untuk THK 2 dan non ASN yang sudah terdata sementara 20 persen untuk pelamar umum. Dimana, untuk non ASN pegawai yang melamar di istansi pemerintah tempat bekerja saat ini.

baca juga:

“Jadi minimal memiliki pengalaman kerja dua tahun, apa bila kurang dari dua tahun maka tidak kategorikan khusus,” tutupnya.(*)