BAUBAU, BAUBAUPOST.COM – Persoalan bantuan sosial dan kerusakan infrastruktur mendominasi aspirasi warga dalam kegiatan reses masa sidang II Tahun 2026 anggota DPRD Kota Baubau yang digelar di Aula Kantor Camat Kokalukuna, Jumat (22/5/2026). Warga berharap berbagai usulan yang selama ini disampaikan dapat diprioritaskan dalam penyusunan anggaran daerah tahun 2027. “Warga Kokalukuna Curhat Soal Bansos dan Infrastruktur SaaT Reses DPRD Baubau H Masri,”
Camat Kokalukuna Muslidin mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan besarnya harapan warga terhadap percepatan realisasi program pembangunan maupun bantuan sosial di wilayah mereka. Menurut dia, masyarakat menilai jalur reses DPRD lebih memungkinkan aspirasi dikawal secara langsung dibanding proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang tahapannya cukup panjang.
“Antusias masyarakat luar biasa. Mereka berharap usulan yang selama ini disampaikan bisa diprioritaskan dan dikawal langsung oleh anggota DPRD,” ujar Muslidin.
Dalam forum tersebut, anggota DPRD Kota Baubau Drs H Masri menegaskan seluruh aspirasi masyarakat akan dibahas bersama pemerintah daerah dalam penyusunan APBD Tahun 2027. Ia menyebutkan sebagian besar usulan sebenarnya telah masuk dalam Musrenbang Februari lalu, namun melalui reses pihaknya dapat melihat langsung kebutuhan yang paling mendesak di lapangan.
Masri menjelaskan, usulan pembangunan fisik masih menjadi perhatian utama masyarakat, terutama terkait fasilitas umum dan gedung yang mengalami kerusakan berat. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi prioritas pemerintah daerah agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.
“Kalau ada gedung yang sudah rusak berat tentu lebih diprioritaskan,” katanya.
Selain infrastruktur, warga juga menyoroti sistem pendataan bantuan sosial berbasis desil yang dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil masyarakat. Sejumlah keluarga disebut kehilangan bantuan hanya karena salah satu anggota keluarga telah bekerja, padahal pendapatan yang diperoleh masih tergolong rendah.
“Kasihan kalau hanya karena satu orang bekerja lalu bantuan keluarga lainnya terputus, apalagi kalau penghasilannya masih di bawah UMR,” ujar Masri.
Secara historis, persoalan validitas data bantuan sosial bukan hanya terjadi di Baubau, tetapi juga menjadi tantangan nasional sejak pemerintah mulai menerapkan integrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) beberapa tahun terakhir. Di tingkat internasional, sejumlah negara berkembang seperti India dan Brasil juga menghadapi persoalan serupa dalam proses digitalisasi data penerima bantuan sosial guna memastikan bantuan tepat sasaran. Pemerintah Indonesia sendiri sejak masa pandemi Covid-19 terus melakukan pembaruan data sosial ekonomi masyarakat untuk meminimalkan kesalahan distribusi bantuan.
BACA JUGA:
- Raperda Prioritas dan Pengawasan Publik Warnai Dua Masa Sidang DPRD Busel
- Jumhur Hidayat Resmi Jadi Menteri LH, Aktivis Buruh Masuk Kabinet
Masri menambahkan, tugas anggota DPRD tidak hanya menyerap aspirasi melalui forum resmi, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan pendampingan ketika menghadapi persoalan di lapangan. Ia turut mengapresiasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mulai menindaklanjuti sejumlah usulan masyarakat yang sebelumnya telah disampaikan melalui DPRD Kota Baubau.(*)
INFO GRAFIS
BACA BERITA LAINNYA:
H Yusran Fahim Terpilih Kembali, PPP Baubau Bidik Kursi Lebih Banyak di Pemilu 2029
ByArdi Toris
Apr 14, 2026
Kegiatan yang dihadiri kader dari Kota Baubau, Kabupaten Buton, dan Kabupaten Buton Tengah itu menjadi ajang konsolidasi penting bagi partai berlambang Ka’bah tersebut. Muscaber dibuka langsung oleh Wali Kota Baubau, Yusran Fahim, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PPP Kota Baubau.
Dalam arahannya, Yusran menegaskan bahwa PPP harus mampu merumuskan strategi politik yang berpijak pada kebutuhan nyata masyarakat. “Strategi kita ke depan harus membumi, lahir dari kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar konsep di atas kertas,” ujarnya.
Ia menambahkan, upaya peningkatan kursi DPRD hanya dapat dicapai melalui kerja kolektif dan konsolidasi yang solid di semua tingkatan partai. Oleh karena itu, seluruh kader diminta memperkuat jaringan dan komunikasi politik hingga ke akar rumput.
Menurut Yusran, Muscaber bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan momentum penting untuk mengevaluasi capaian dan menyusun langkah strategis ke depan. “Ini bukan kegiatan seremonial, tetapi momentum sakral kebangkitan PPP di jazirah Buton,” katanya.
Ia juga menyoroti perlunya introspeksi menyeluruh terhadap hasil pemilu sebelumnya yang dinilai belum maksimal. Evaluasi tersebut, lanjutnya, harus menjadi dasar untuk memperbaiki kinerja partai secara menyeluruh.
“Mari kita jadikan kekurangan sebagai bahan bakar untuk melompat lebih tinggi. Dengan kepemimpinan kuat dan kekompakan kader, kita bisa sampai pada kemenangan,” ucap Yusran di hadapan ratusan peserta.
Lebih lanjut, Yusran mengingatkan pentingnya soliditas internal sebagaimana ditekankan oleh Ketua Umum DPP PPP, Muhamad Mardiono. Ia menyebut persatuan kader sebagai kunci utama untuk mengembalikan kejayaan PPP di tingkat nasional.
“Kunci kita satu, soliditas. Jika kita bersatu dan bergerak bersama, PPP akan kembali berjaya pada 2029,” tegasnya.
Secara historis, PPP merupakan salah satu partai politik tertua di Indonesia yang berdiri pada 1973 melalui fusi beberapa partai Islam. Dalam perjalanan politik nasional, PPP pernah menjadi kekuatan utama di parlemen, khususnya pada era Orde Baru hingga awal reformasi.
Namun, dalam beberapa pemilu terakhir, perolehan suara PPP cenderung mengalami fluktuasi. Pada Pemilu 2019 misalnya, PPP berhasil lolos ambang batas parlemen, tetapi dengan perolehan suara yang relatif menurun dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk melakukan pembenahan internal.
baca juga:
- Regulasi Baru PAW Diperkenalkan KPU Buton Selatan dalam Sosialisasi PKPU 3/2025, Sekaligus…
- Bahlil Mantap Maju Caleg 2029, Targetkan Kebangkitan Golkar di Papua
Fenomena kebangkitan partai politik berbasis ideologi atau identitas juga terjadi di berbagai negara. Di sejumlah negara Eropa dan Asia, partai-partai lama mampu bangkit kembali melalui penguatan basis kader dan adaptasi terhadap isu-isu kontemporer, seperti kesejahteraan sosial dan ekonomi kerakyatan.
Yusran menegaskan, perjuangan PPP tidak semata-mata berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga pengabdian kepada masyarakat. “Kita tidak sedang berjuang untuk diri sendiri, tetapi untuk masa depan generasi mendatang,” katanya.
Ia berharap Muscaber IX PPP dapat menjadi titik awal konsolidasi besar menuju Pemilu 2029, dengan semangat baru dan strategi yang lebih adaptif. Dengan demikian, PPP di Buton Raya diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat posisinya di legislatif.(*)
