BUTON SELATAN, BAUBAUPOST.COM – Penutupan Reuni ke-8 Desa Lipumangau dan Desa Gunung Sejuk menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Buton Selatan untuk menguatkan komitmen membangun masyarakat yang sehat, aman, dan produktif. Bupati Buton Selatan, H. Muhammad Adios, S.Sos., M.B.A., yang hadir sekaligus menutup kegiatan tersebut pada Senin malam (6/7/2026), mengajak seluruh warga menjadikan kebersamaan dalam reuni sebagai titik awal perubahan menuju kehidupan sosial yang lebih berkualitas. “Bupati Buton Selatan H Muh Adios Hadiri Penutupan Reuni Ke-8 Desa Lipumangau dan Gunung Sejuk, Ajak Warga Bangun Desa Sehat dan Harmonis,”
Menurut Bupati, pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia serta lingkungan sosial yang kondusif. Karena itu, ia mengajak masyarakat meninggalkan kebiasaan yang dinilai berdampak negatif terhadap kehidupan keluarga maupun masyarakat.
“Mari kita tinggalkan kebiasaan yang tidak bermanfaat, seperti mengonsumsi minuman beralkohol, dan menggantinya dengan aktivitas yang lebih produktif demi kesejahteraan keluarga dan keberkahan bagi daerah kita,” kata Muhammad Adios di hadapan masyarakat yang menghadiri penutupan reuni.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong pencanangan Desa Lipumangau dan Desa Gunung Sejuk sebagai kawasan yang bebas dari minuman keras. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman, sehat, serta mendukung tumbuhnya generasi muda yang produktif.
“Keberhasilan membangun daerah harus dimulai dari perubahan pola hidup masyarakat. Desa yang aman dan sehat akan menjadi fondasi utama bagi kemajuan Buton Selatan,” ujar Bupati.
Untuk merealisasikan program tersebut, pemerintah daerah meminta dukungan seluruh unsur masyarakat, termasuk aparat TNI dan Polri, agar terus bersinergi memberikan pembinaan, edukasi, serta pengawasan kepada masyarakat. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga ketertiban sekaligus memperkuat kesadaran warga terhadap pentingnya gaya hidup sehat.
“Saya berharap seluruh elemen masyarakat bersama aparat keamanan dapat terus bersinergi membina warga sehingga cita-cita mewujudkan desa yang tertib, aman, dan bebas dari minuman keras dapat terwujud,” katanya.
Reuni yang mempertemukan warga dari berbagai daerah tersebut juga menjadi ajang mempererat silaturahmi dan memperkuat ikatan emosional antarmasyarakat. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan berharap nilai-nilai persaudaraan yang tumbuh selama kegiatan berlangsung dapat terus dipelihara sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan.
Secara historis, kegiatan reuni masyarakat desa merupakan tradisi yang telah lama berkembang di berbagai daerah di Indonesia sebagai media mempererat hubungan sosial, memperkuat identitas kampung halaman, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Di tingkat internasional, konsep community reunion juga dikenal di banyak negara sebagai sarana membangun modal sosial (social capital), yang oleh berbagai lembaga pembangunan dunia dinilai berperan penting dalam memperkuat solidaritas masyarakat, meningkatkan partisipasi publik, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
baca juga:
- Sambut HUT ke-12, Busel Gaungkan Tari Badendang dan Gotong Royong …
- ATR/BPN dan p-emda Busel Sosialisasikan Pendaftaran Tanah Ulayat di Buton Selatan Sekaligus Perkuat Hak Komunal Masyarakat Adat
Melalui penutupan Reuni ke-8 Desa Lipumangau dan Desa Gunung Sejuk, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan berharap semangat persaudaraan tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata, tetapi menjadi energi kolektif untuk mewujudkan desa yang lebih maju, harmonis, sehat, dan berdaya saing.(*)
baca berita lainnya:
Kabid Dinkes Buton Selatan M Arafah Tegaskan Pelatihan PTM di Baubau Sesuai Juknis Pemerintah, IKRAR Kepton Perpandangan Lain
Byadmin
Jul 4, 2026
BUTON SELATAN, BAUBAUPOST.COM – Polemik pelaksanaan Pelatihan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Pandu PTM) yang digelar di Hotel Mira, Kota Baubau, pada 3–9 Juni 2026 masih menjadi perhatian publik. Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan menegaskan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai petunjuk teknis pemerintah dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan, sementara Institute Advokasi Kerakyatan (IKRAR) Kepulauan Buton tetap mempertanyakan aspek efisiensi pelaksanaannya dan menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut melalui mekanisme yang berlaku. “Kabid Dinkes Buton Selatan M Arafah Tegaskan Pelatihan PTM di Baubau Sesuai Juknis Pemerintah, IKRAR Kepton Perpandangan Lain,”
Kepala Bidang Dinas Kesehatan Buton Selatan, M. Arafah B., menjelaskan bahwa seluruh pembiayaan pelatihan berasal dari DAK Nonfisik Bidang Kesehatan yang dialokasikan pemerintah pusat untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan. Menurutnya, anggaran tersebut tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga tudingan mengenai pemborosan anggaran tidak berdasar. “Anggaran ini bukan APBD, tetapi DAK Nonfisik yang telah disetujui pemerintah pusat untuk peningkatan SDM kesehatan. Jadi tidak benar jika disebut sebagai pemborosan anggaran,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (1/7/2026).
Ia menerangkan, pelatihan diikuti 40 tenaga kesehatan dari puskesmas dengan kebutuhan sekitar 20 kamar penginapan. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi petugas dalam penerapan Program Pandu PTM, termasuk memperkuat sistem pelaporan yang selama ini masih menjadi kendala di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan. Program Pandu PTM sendiri merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat deteksi dini dan pengendalian penyakit tidak menular di tingkat pelayanan kesehatan primer.
Menurut Arafah, lokasi pelaksanaan dipilih berdasarkan pertimbangan teknis dan arahan Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) selaku penyelenggara kegiatan. Awalnya pelatihan dijadwalkan berlangsung di Hotel Adios, Kota Baubau, namun dipindahkan ke Hotel Mira karena kapasitas hotel yang direncanakan sebelumnya telah penuh. “Kami mengikuti petunjuk dari provinsi melalui Bapelkes. Di mana pun lokasi yang ditentukan penyelenggara, kami harus mengikuti. Pemilihan Hotel Mira juga karena lokasi yang direncanakan sebelumnya sudah penuh, bukan karena alasan lain,” katanya.
Ia menambahkan, penyelenggaraan pelatihan di Kabupaten Buton Selatan belum memungkinkan mengingat keterbatasan fasilitas penunjang. Selain melibatkan narasumber, fasilitator, dan panitia dari luar daerah, pelaksanaan pelatihan selama beberapa hari membutuhkan hotel yang mampu menyediakan ruang belajar, akomodasi, serta layanan konsumsi sesuai standar. Arafah juga membantah adanya dugaan konflik kepentingan dalam penentuan lokasi kegiatan. “Pemberitaan yang mengaitkan kegiatan ini dengan kepentingan tertentu sangat tendensius. Tidak ada hubungan seperti yang dituduhkan. Jika ada kritik, sebaiknya didasarkan pada data yang valid,” tegasnya.
Di sisi lain, Institute Advokasi Kerakyatan (IKRAR) Kepulauan Buton sebelumnya menilai pelaksanaan pelatihan di luar wilayah Kabupaten Buton Selatan berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran dan dugaan benturan kepentingan. Organisasi tersebut bahkan sempat menjadwalkan aksi unjuk rasa pada 29 Juni 2026 dengan sejumlah tuntutan, antara lain meminta Dinas Kesehatan membuka dokumen pelaksanaan kegiatan secara transparan, mendesak Bupati Buton Selatan mencopot Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan, meminta DPRD membentuk Panitia Khusus Hak Angket terkait penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan, serta mendorong Kejaksaan Negeri Buton melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran ketentuan mengenai penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Ketua IKRAR Kepulauan Buton, La Ode Saliadin, mengatakan aksi tersebut ditunda karena bertepatan dengan agenda internal organisasi meskipun surat pemberitahuan telah disampaikan kepada kepolisian. Ia menegaskan pihaknya masih mengumpulkan bukti sebelum menempuh jalur hukum. “Kami masih terus mengumpulkan bukti. Jika nantinya ditemukan adanya unsur KKN maupun pemborosan anggaran, kami akan melaporkannya kepada aparat penegak hukum,” katanya.
Secara historis, pemerintah Indonesia terus memperkuat upaya pengendalian penyakit tidak menular sejak meningkatnya prevalensi penyakit jantung, stroke, diabetes melitus, kanker, dan hipertensi dalam dua dekade terakhir. Melalui Kementerian Kesehatan, Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM, serta Program Pandu PTM dikembangkan untuk memperkuat layanan promotif dan preventif di puskesmas. Upaya tersebut juga sejalan dengan target Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam Global Action Plan for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases yang mendorong setiap negara meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan guna menekan angka kematian akibat penyakit tidak menular sebelum 2030.
baca juga:
- PMB Hafizah Baubau Kembangkan Layanan Persalinan Modern dan Berorientasi Pasien, Fasilitas …
- BPOM Perkuat Pencegahan Penyalahgunaan OOT Lewat Festival Musik dan Edukasi Digital
Hingga kini, polemik mengenai pelaksanaan Pelatihan Pandu PTM tersebut belum memasuki proses pembuktian hukum. Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan tetap menyatakan seluruh kegiatan telah mengikuti petunjuk teknis dan ketentuan penggunaan DAK Nonfisik, sedangkan IKRAR Kepulauan Buton menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut melalui mekanisme yang berlaku. Seluruh tuduhan yang disampaikan organisasi tersebut masih berupa dugaan dan belum dibuktikan melalui pemeriksaan maupun putusan lembaga yang berwenang.(*)
Precisely what I was looking for, regards for putting up.
Thank you, I have just been looking for info about this topic for ages and yours is the best I have discovered so far. But, what about the conclusion? Are you sure about the source?