BUTON SELATAN, DT – Pemerintah Kabupaten Buton Selatan tetap memprioritaskan pembangunan Kantor Bupati sebagai program strategis daerah, meski kebijakan efisiensi anggaran tengah melanda pemerintah pusat maupun daerah. “Pembangunan Kantor Bupati Busel di Laompo Segera Dimulai dengan Skema Multi-Years, Tahun 2026 Dianggarkan Rp 20 Miliar,”
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Buton Selatan, La Ode Haerudin, S.Pd., M.Pd, menjelaskan bahwa pembangunan kantor Bupati telah ditetapkan sebagai program besar melalui Peraturan Daerah (Perda) dan dirancang dengan skema multi-years.
“Walaupun saat ini semua daerah terdampak efisiensi anggaran, kami tetap mengancang-ancang program prioritas. Salah satunya pembangunan kantor bupati yang sudah diputuskan melalui Perda,” tutur La Ode Haerudin saat diwawancara pada awak media BaubauPos, Senin (26/1/2026).
Ia menyebutkan, pada tahun anggaran 2026, proses pembangunan telah mulai dipersiapkan. Bappeda bersama Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) tengah menjalankan tahapan administrasi dan persiapan lelang.
“Anggaran sudah siap dan dikelola melalui PU. Saat ini ULP sementara membasis proses untuk persiapan tayang,” jelasnya.
La Ode Haerudin menambahkan, Pembangunan kantor Bupati ini akan berlokasi di kawasan perkantoran di Daerah Laompo di jalur 30, sesuai perencanaan awal dan tidak mengalami pergeseran lokasi.
“Kesepakatan pembangunan tersebut telah difinalisasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah pada penghujung tahun 2025,” ungkapnya.
Menurut La Ode Haerudin, kantor bupati akan menjadi ikon baru Buton Selatan, sekaligus simbol persatuan pemerintahan daerah yang selama kurang lebih 12 tahun belum berada dalam satu kawasan terpadu.
“Ini menjadi produk keunggulan daerah. Ikon Buton Selatan ke depan adalah pusat pemerintahan yang terintegrasi,” katanya.
Pembangunan kantor bupati direncanakan berlangsung selama tiga tahun dengan total anggaran diperkirakan lebih dari Rp50 miliar. Pada tahap awal, alokasi anggaran sekitar Rp20 miliar telah dibahas dan disetujui bersama DPRD.
La Ode Haerudin menambahkan, apabila terdapat bangunan yang telah rampung dan layak digunakan sebelum proyek selesai seluruhnya, maka akan langsung dimanfaatkan.
“Kalau sudah ada bangunan yang bisa digunakan, tentu kita pakai. Yang penting akses pendukung seperti listrik dan infrastruktur lainnya kita siapkan,” ujarnya.
Selain kantor bupati, Pemkab Buton Selatan juga mulai menyiapkan lahan untuk pembangunan kantor kejaksaan serta perkantoran instansi vertikal lainnya agar seluruh layanan pemerintahan dapat terpusat.
Di luar pembangunan fisik, Bappeda juga menjalankan berbagai program pendampingan, termasuk dukungan terhadap penanganan stunting, pengendalian kemiskinan ekstrem, serta program prioritas daerah lainnya.
baca juga:
- Bupati Busel H Muh Adios Launcing Gerakan Buselku Bersih, Sekaligus Serahkan Bingkisan Ramadan…
- Perikanan Jadi Andalan Baru Ketahanan Pangan Buton Selatan, Naviruddin: Akan Rintis Kerjasama Dengan Batalion Lamaindo
Pemkab Buton Selatan juga memperkuat kolaborasi dengan dunia akademik. Pada Juli–Agustus 2026, mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dijadwalkan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di wilayah Buton Selatan.
Ia menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mendorong percepatan pembangunan Buton Selatan ke depan.
“Ini sudah kali ketiga kolaborasi kami dengan akademisi. Harapannya, ilmu dari mahasiswa bisa diadopsi masyarakat khususnya di Desa Gaya Baru,” tutup Kepala Bappeda Busel.(*)
baca berita lainnya:
Aris Hardian: SDI Jadi Prioritas, Kominfo–Bappeda Busel Koordinasi ke Bappenas Percepat Satu Data Indonesia
ByFirman
Jan 26, 2026
Aris Hardian: SDI Jadi Prioritas, Kominfo–Bappeda Busel Koordinasi ke Bappenas Percepat Satu Data Indonesia
Langkah percepatan tersebut dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), termasuk rencana konsultasi teknis langsung ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Kepala Dinas Kominfo Buton Selatan Aris Hardian mengatakan bahwa pengaktifan SDI menjadi #prioritas strategis karena data yang terintegrasi akan menjadi rujukan utama pemerintah maupun masyarakat.
Menurut Aris, keberadaan SDI sangat penting dalam mendukung penyusunan kebijakan pembangunan jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang agar benar-benar berbasis data yang valid, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Dengan satu data, permintaan data sektoral akan lebih mudah, dan perencanaan daerah bisa disusun berdasarkan data resmi yang lengkap,” ujar Aris saat diwawancarai awak media BaubauPos, Senin (26/1/2026).
Saat ini, implementasi SDI di Buton Selatan belum berjalan optimal akibat kendala teknis pada proses instalasi sistem. Gangguan tersebut menyebabkan platform belum dapat diakses secara normal melalui laman web pemerintah daerah.
“Kemarin sempat gagal instalasi. Ketika dibuka melalui web masih bermasalah, sehingga kami masih melakukan pembenahan,” jelas Aris.
Sebagai tindak lanjut, Kominfo bersama Bappeda berencana melakukan koordinasi langsung ke Bappenas untuk melaksanakan instalasi ulang sistem SDI agar dapat segera difungsikan.
Setelah sistem berhasil diaktifkan kembali, SDI akan diintegrasikan dengan website resmi Pemerintah Kabupaten Buton Selatan sehingga data dapat diakses lebih luas oleh pemerintah, pemangku kepentingan, maupun masyarakat umum.
Dalam struktur pelaksanaan SDI di tingkat daerah, Kominfo berperan sebagai wali data yang bertugas mengawal kualitas, keamanan, dan keterbukaan data, sementara Bappeda berfungsi sebagai koordinator antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Data yang dihimpun dalam SDI berasal dari seluruh OPD dan selanjutnya akan diolah bersama Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menjadi sumber utama publikasi data daerah.
Aris juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan SDI di Buton Selatan mulai dirintis sejak 2023, namun sempat terkendala keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan sumber daya manusia.
baca juga:
- Bupati Busel H Muh Adios Launcing Gerakan Buselku Bersih, Sekaligus Serahkan Bingkisan Ramadan…
- Bupati Busel Muh Adios Lantik 283 P3K Formasi 2024
“Dulu infrastruktur belum memadai. Alhamdulillah sekarang sudah cukup siap, meskipun SDM masih terbatas,” katanya.
Untuk mempercepat proses integrasi, Pemkab Buton Selatan berencana mengirim tim teknis ke Bappenas, yang terdiri atas satu personel Kominfo dengan kemampuan pemrograman, satu perwakilan Bappeda, serta pendamping teknis lainnya.
Selain pembenahan SDI, Kominfo Buton Selatan juga memprioritaskan penguatan diseminasi informasi publik melalui pengaktifan kembali media sosial resmi pemerintah daerah.
Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat tetap memperoleh informasi yang akurat dan transparan mengenai aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik, meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran.
“Ke depan, Kominfo diharapkan menjadi corong utama informasi pemerintah, baik melalui kanal resmi Pemda maupun melalui kerja sama dengan media massa,” tutup Aris.(*)