JAKARTA, BP — Kota Baubau dipastikan masuk dalam tahap ketiga pelaksanaan Program Sekolah Rakyat secara nasional setelah usulan pemerintah daerah mendapat respons positif dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Proses administrasi dan tahapan tender direncanakan mulai berjalan pada Maret 2026. “Kemensos Respon Program Sekolah Rakyat di Baubau Masuk Tahap Ketiga, H Yusran Fahin: Tender Dimulai Maret 2026,”
Kepastian tersebut disampaikan dalam audiensi antara Wali Kota Baubau, H. Yusran Fahim, SE, dengan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (28/01/2026).
Dalam pertemuan itu, Pemerintah Kota Baubau juga memperoleh dukungan tambahan berupa sejumlah program sosial lainnya, seperti Program Kampung Siaga Bencana, Lumbung Sosial, serta Program Pemberdayaan Sosial (PPS).
Wali Kota Baubau H Yusran Fahim menyambut baik respons tersebut dan menyatakan kesiapan penuh pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan seluruh program yang diberikan pemerintah pusat.
Ia mengungkapkan, sebagai langkah konkret percepatan, Pemerintah Kota Baubau akan membentuk tim lintas organisasi perangkat daerah (OPD) guna memastikan kesiapan administrasi dan teknis sejak awal.
“Alhamdulillah, Kemensos merespons usulan Kota Baubau. Kita masuk tahap tiga, dan tentu ini peluang besar yang harus kita persiapkan dengan serius,” ujar Yusran Fahim.
Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu prioritas Presiden yang pelaksanaannya harus mengedepankan sinergi lintas sektor.
“Perintah Presiden jelas, semua harus disinergikan dan dikolaborasikan antara pusat dan daerah,” kata Agus Jabo.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan melalui skema pembagian peran antar-kementerian. Untuk pembangunan fisik sekolah menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Adapun setelah pembangunan rampung, pengelolaan operasional Sekolah Rakyat akan berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial.
baca juga:
- Ratusan Mahasiswa STAI Baubau Ikuti UAS Selama Tiga Hari Tahun Akademik 2025/2026
- Hebat, SDN 3 Kotebengke Baubau ke Tingkat Nasional Pada Lomba FLS3N Bawakan Tari Sala Mbolio
Agus Jabo juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Baubau telah mengusulkan lahan seluas 7,9 hektare sebagai lokasi pembangunan. Lahan tersebut dinyatakan telah memenuhi persyaratan teknis.
Berdasarkan hasil evaluasi itu, Kota Baubau diarahkan masuk ke tahap ketiga pembangunan Sekolah Rakyat secara nasional dengan syarat utama kelengkapan proposal dan dokumen administrasi.
“Yang penting proposal dan administrasinya beres, lalu teknisnya kita kunci bersama,” pungkasnya.(*)
baca berita lainnya:
Program Sekolah Penggerak Berakhir, Buton Selatan Fokus Pelajaran Mendalam,Coding, dan Kecerdasan Artifisial
ByFirman
Jan 28, 2026
Sekretaris Dinas Pendidikan Buton Selatan, Rusmin, S.Pd,
Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Selatan memastikan bahwa perubahan kebijakan tersebut tidak menghambat peningkatan mutu pendidikan di daerah. Justru sebaliknya, sebagian besar sekolah dan tenaga pendidik yang sebelumnya terlibat dalam Program Sekolah Penggerak tetap diberdayakan dalam program baru.
Sekretaris Dinas Pendidikan Buton Selatan, Rusmin, S.Pd, melalui Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, La Amiru, S.Pd., M.Pd., menegaskan bahwa penghentian Program Sekolah Penggerak merupakan keputusan pemerintah pusat, bukan kebijakan pemerintah daerah.
“Penghentian ini bukan dari daerah, tetapi langsung dari kementerian karena ada arah kebijakan baru dalam pengembangan kualitas pembelajaran,” kata La Amiru saat ditemui, Rabu (28/1/2026).
Ia menjelaskan bahwa pelantikan terakhir Guru Penggerak telah dilaksanakan pada 3 Desember 2024. Sejak itu, program tersebut tidak lagi dilanjutkan dan secara resmi tidak berjalan memasuki tahun 2026.
Meski demikian, substansi penguatan kualitas guru dan sekolah tetap berlanjut. Menurut La Amiru, program pembelajaran mendalam dan coding pada dasarnya melanjutkan semangat Sekolah Penggerak dengan pendekatan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.
“Tidak ada dampak signifikan bagi sekolah. Sekolah dan guru penggerak tetap terlibat, hanya istilah programnya yang berubah,” ujarnya.
Di Kabupaten Buton Selatan, sebelumnya terdapat delapan Sekolah Penggerak. Seluruh sekolah tersebut kini masuk dalam cakupan program baru. Bahkan jumlah sekolah penerima program mengalami peningkatan.
Untuk pelaksanaan pembelajaran mendalam dan coding, terdapat 16 SD yang terlibat, 16 sekolah penerima program coding, serta 18 sekolah yang terintegrasi melalui kerja sama dengan jenjang SMA. Sekolah yang terlibat dipilih berdasarkan kriteria tertentu, khususnya penerima BOS Kinerja.
Program tersebut telah dilaksanakan selama tiga bulan, mulai Agustus hingga Desember 2025. Namun, untuk kelanjutan pada tahun 2026, pihak Dinas Pendidikan masih menunggu kepastian kebijakan lanjutan karena proses penyusunan DPA dan perencanaan anggaran masih berlangsung.
Dukungan terhadap transformasi digital pendidikan juga diperkuat dengan adanya bantuan perangkat Smart TV dari pemerintah pusat. La Amiru menyebut hampir seluruh sekolah di Buton Selatan, mulai dari TK, SD hingga SMP, telah menerima bantuan tersebut.
baca juga:
- Tari Sala Mbolio Persembahan SDN 3 Kotebengke Baubau Masuk ke Tingkat Nasional Pada Lomba…
- 18 Barisan Ikut Lomba LKBB Tingkat Kota Baubau yang Digelar Dispora
“Smart TV menjadi sarana penting untuk mendukung pembelajaran digital, termasuk implementasi coding dan pembelajaran mendalam. Sebagian sekolah sudah mulai memanfaatkannya sejak 2025 dan akan lebih maksimal pada 2026,” jelasnya.
Sementara itu, Rusmin juga mengungkapkan bahwa kebijakan pendidikan nasional tahun 2026 mengusung tujuh fokus utama, yakni redistribusi guru ASN, pembaruan manajemen kinerja guru dan kepala sekolah, transformasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), penguatan pendidikan karakter, penerapan deep learning, pengenalan coding dan AI, serta penerapan Tes Kemampuan Akademik (TKA).
“TKA nantinya akan diikuti siswa kelas 6 SD dan kelas 9 SMP sebagai instrumen evaluasi nasional, menggantikan ujian nasional yang sebelumnya dihapus,” kata Rusmin.
Pemerintah daerah berharap, implementasi kebijakan dan program baru tersebut dapat memperkuat kualitas pendidikan di Buton Selatan, baik dari aspek akademik, karakter, maupun literasi digital peserta didik.(*)