BUTON SELATAN, BP– Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buton Selatan tetap optimistis penerimaan retribusi pasar pada 2026 dapat kembali melampaui target, meskipun menghadapi keterbatasan anggaran dan berkurangnya dukungan operasional di tingkat lapangan. “50 Persen Los Tak Aktif di Pasar Batauga dan Mambulu Jadi Kendala Optimalisasi Retribusi Pasar di Buton Selatan,”
Kepala Dinas Perdagangan dan perindustrian Buton Selatan, Drs Ganefo, M.H, mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 realisasi penerimaan retribusi pasar berhasil menembus angka lebih dari Rp150 juta, jauh di atas target yang ditetapkan sebesar Rp100 juta.
Capaian tersebut dinilai sebagai indikator adanya perbaikan dalam pengelolaan pasar rakyat, sekaligus mencerminkan potensi pendapatan daerah yang masih dapat terus dioptimalkan apabila tata kelola pasar diperkuat.
Namun demikian, Ganefo mengakui masih terdapat sejumlah pasar yang belum berkontribusi maksimal terhadap penerimaan. Pasar Lapola dan Pasar Mambulu, misalnya, masih menghadapi persoalan rendahnya tingkat pemanfaatan los oleh pedagang.
“Tidak semua los digunakan secara aktif. Ada yang terdaftar, tetapi tidak menjalankan kegiatan jual beli,” ujar Ganefo saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (29/1/2026).
Ia menjelaskan bahwa tarif retribusi telah ditetapkan secara proporsional berdasarkan ukuran los. Los berukuran 2 x 2,5 meter dikenakan tarif Rp25.000 per bulan, sedangkan los berukuran sekitar 3 x 3,5 meter dikenakan tarif Rp45.000 per bulan.
Persoalan utama yang sering terjadi adalah sebagian pengguna los tidak mampu mempertahankan aktivitas usaha. Banyak di antaranya terkendala permodalan dan tidak siap menghadapi risiko berdagang, sehingga los yang tersedia justru tidak produktif.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Dinas Perdagangan menerapkan kebijakan penertiban pemanfaatan fasilitas pasar. Di wilayah Sampolawa, los yang tidak digunakan selama enam bulan akan ditarik kembali, sementara di pasar lain diberlakukan batas maksimal tiga bulan.
Los yang ditertibkan selanjutnya akan dialokasikan kepada masyarakat yang benar-benar berprofesi sebagai pedagang, dengan harapan pasar dapat berfungsi optimal sebagai pusat aktivitas ekonomi rakyat.
Selain persoalan los, Ganefo juga menyoroti kondisi Pasar Mega Siompu dan Pasar Siompu Barat yang hingga kini belum dimanfaatkan maksimal, meskipun telah dibangun sejak sekitar 2020. Ia mengungkapkan bahwa kondisi tersebut bahkan telah menjadi perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kami sudah mendapat teguran karena fasilitas yang dibangun harus dimanfaatkan agar tidak menjadi beban negara,” ungkapnya.
Sebagai langkah pembenahan, Dinas Perdagangan berencana melakukan penataan ulang pasar di pusat kota pada 2026. Langkah ini mencakup pembaruan nota kesepahaman (MoU) dengan pedagang serta penertiban pedagang kaki lima yang masih berjualan di area parkir.
baca juga:
- Dirut Super Air Jet Ari Azhari Ungkap Hadirnya Airbus Masyarakat Kepulauan Buton Akan…
- Dukung Stimulus Ekonomi Nasional, PELNI Surabaya Berlakukan Diskon Tiket 50% Mulai 5 Juni 2025
Saat ini, baru sekitar 40 hingga 50 persen pedagang yang telah menyelesaikan administrasi perjanjian penggunaan los. Proses penataan akan terus dilanjutkan dengan mengutamakan pedagang lama dan membuka ruang bagi pedagang baru yang mendaftar secara resmi.
Di sisi lain, kebijakan efisiensi anggaran turut memengaruhi operasional. Honor petugas penarik retribusi yang sebelumnya sebesar Rp500.000 per bulan kini ditiadakan, sehingga berpotensi menurunkan efektivitas pemungutan.
Sebagai solusi sementara, pihaknya telah berkoordinasi dengan para camat agar memanfaatkan tenaga paruh waktu dan P3K di kecamatan untuk membantu penarikan retribusi pasar. (*)
Baca Berita Lainnya:
Ekspor Langsung Ubur-ubur Baubau ke Pasar Tionkok Dongkrak Harapan Baru Nelayan Kepulauan Buton
ByArdi Toris
Jan 28, 2026
Ekspor Langsung Ubur-ubur Baubau ke Pasar Tionkok Dongkrak Harapan Baru Nelayan Kepulauan Buton
Pada tahap awal, perusahaan tersebut mengirimkan empat kontainer ubur-ubur dengan nilai transaksi mencapai Rp1,6 miliar. Ekspor ini direncanakan berlangsung berkelanjutan dan akan terus ditingkatkan seiring tingginya permintaan pasar global, khususnya dari Tiongkok.
Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua M. Ling, menyatakan bahwa ekspor dari Baubau terintegrasi dengan kegiatan ekspor serentak di Kendari. Melalui Pelabuhan Bungkutoko, sebanyak 47 kontainer komoditas dilepas ke pasar internasional dengan nilai mencapai sekitar Rp500 miliar.
Menurut Hugua, capaian tersebut mencerminkan konsistensi strategi ekspor Sulawesi Tenggara yang dibangun secara berkelanjutan, mulai dari penguatan produksi di hulu hingga sistem distribusi dan pengiriman di hilir.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Baubau, Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, MSc, menegaskan bahwa ekspor langsung dari Pelabuhan Murhum merupakan lompatan besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Selama ini, potensi ubur-ubur lebih dari 3.000 ton per tahun tercatat keluar melalui pelabuhan luar daerah seperti Surabaya dan Makassar.
“Dengan dibukanya jalur ekspor langsung, daerah tidak hanya memperoleh pencatatan volume riil, tetapi juga manfaat fiskal, insentif keuangan, serta kontribusi devisa yang lebih jelas,” ujar Hamsinah dalam keterangannya.
Ia menambahkan, keberhasilan ekspor perdana ini juga membawa pesan kuat bagi dunia usaha. Bagi investor, Baubau dinilai telah menunjukkan kesiapan infrastruktur dan ketersediaan bahan baku. Bagi nelayan serta produsen, ekspor ini memberi kepastian pasar dan harapan baru atas hasil produksi mereka.
Pemerintah Kota Baubau, lanjut Hamsinah, tidak berhenti pada komoditas ubur-ubur. Sejumlah sektor telah masuk dalam agenda pengembangan ekspor berikutnya, khususnya sektor perikanan dan pertanian.
Komoditas yang tengah diprioritaskan antara lain ikan tuna segar grade A, lobster, rumput laut, serta ubi kayu (singkong) yang dinilai memiliki peluang besar di pasar internasional.
baca juga:
- Penerbangan Murah Dengan Airbus Sudah Bisa Dinikmati, Sekarang Walikota Baubau Yusran Fahim…
- Dukung Stimulus Ekonomi Nasional, PELNI Surabaya Berlakukan Diskon Tiket 50% Mulai 5 Juni 2025
“Kita ingin komoditas unggulan daerah dapat dikemas dan diberangkatkan langsung dari Baubau. Ekspor harus terus ditingkatkan dan diperluas,” tegasnya.
Kegiatan ekspor perdana ini turut dihadiri berbagai pihak, mulai dari pejabat Pemerintah Provinsi Sultra, Sekda Kabupaten Buton La Ode Samsudin, KSOP Pelabuhan Murhum, KPPN Baubau, KPP Pratama, Balai Karantina, Bea Cukai, Polres Baubau, Dinas Perikanan Kota Baubau, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, unsur penjamin mutu, hingga investor.(*)