BAUBAU, BP – Menjelang lonjakan konsumsi pada Ramadan dan Idulfitri 2026, Perum Bulog Kantor Cabang Baubau memastikan penguatan pasokan pangan di wilayah Kepulauan Buton. Perseroan mendatangkan tambahan beras, minyak goreng, dan gula untuk mengantisipasi kenaikan kebutuhan masyarakat serta menjaga stabilitas harga. “Bulog Perkuat Gudang Baubau dan Wanci untuk Amankan Pangan Ramadan 2026,”
Penyiapan cadangan pangan ini dilakukan di tengah tingginya ketergantungan Kepulauan Buton terhadap pasokan dari luar wilayah. Wilayah ini ditopang oleh dua gudang utama Bulog yang berada di Kota Baubau dan Wanci, Kabupaten Wakatobi, sebagai jalur distribusi ke sejumlah titik penjualan.
Pimpinan Bulog Cabang Baubau, Hendra Dionisius, menjelaskan bahwa penguatan stok tahun 2026 menjadi prioritas karena konsumsi pangan selalu meningkat signifikan pada bulan Ramadan. “Kami mengupayakan agar tidak terjadi kekosongan pasokan. Setiap tahun permintaan meningkat cukup tinggi,” ucapnya, Jumat (06/02/2026)
Saat ini, Bulog Baubau menyimpan sekitar 2.000 ton beras. Jumlah itu akan diperkokoh dengan tambahan 1.000 ton beras yang dikirim dari sejumlah gudang di Kendari dan Konawe. Pengiriman ini dipastikan berlangsung secara bertahap sebelum memasuki awal Ramadan.
Menurut Hendra, tambahan beras tersebut merupakan langkah antisipasi menghadapi fluktuasi harga dan permintaan. “Total sekitar 3.000 ton beras akan kami siapkan khusus untuk kebutuhan Ramadan dan Idulfitri,” katanya.
Selain beras, Bulog juga memperkuat pasokan minyak goreng melalui kerja sama dengan PT SMART. Sebanyak delapan kontainer minyak goreng dari Marunda, Jakarta, dijadwalkan tiba pada Februari 2026. Adapun lima kontainer tambahan akan masuk pada Maret 2026 untuk memperluas ketersediaan komoditas tersebut.
Bulog juga menambah pasokan gula pasir sebanyak 50 ton yang akan tiba pada Februari 2026. Penambahan gula dilakukan untuk mengurangi risiko kelangkaan dan mencegah potensi kenaikan harga yang biasanya terjadi menjelang hari besar keagamaan.
Seluruh komoditas itu akan didistribusikan melalui jaringan Rumah Pangan Kita (RPK) yang selama ini menjadi ujung tombak penjualan di pasar maupun titik layanan di luar pasar. Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga disalurkan melalui RPK dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). “RPK ini yang memungkinkan kami menjangkau masyarakat secara langsung,” tutur Hendra.
Secara nasional, penguatan cadangan pangan menjelang Ramadan telah menjadi pola tahunan. Indonesia pernah mengalami gejolak harga beras pada 1998 saat krisis moneter serta pada 2007 ketika pasokan dunia ketat, sehingga pemerintah memperkuat kembali peran Bulog sebagai stabilisator pangan.
Di tingkat internasional, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) mencatat bahwa tekanan suplai jelang hari-hari besar keagamaan juga terjadi di berbagai negara. Negara yang bergantung pada impor pangan, terutama minyak goreng dan gula, rentan mengalami fluktuasi harga saat permintaan global meningkat.
baca juga:
- Gubernur Sultra ASR Resmikan PPI Sodohoa untuk Dorong Ekonomi Perikanan
- Akses Ekspor Terbuka, Wawali Baubau Wa Ode Hamsinah Dorong Pelaku Usaha Bangkit
Situasi tersebut mendorong pemerintah Indonesia, termasuk Bulog Baubau, untuk meningkatkan cadangan logistik agar wilayah-wilayah kepulauan seperti Buton tidak terdampak gejolak pasokan nasional maupun global. Strategi ini juga berfungsi menjaga daya beli masyarakat agar tidak terpukul oleh spekulasi harga.
Bulog optimistis penguatan stok pangan yang dilakukan sejak awal tahun dapat menjaga kestabilan pasokan selama Ramadan dan Idulfitri 2026. “Harapan kami, masyarakat mendapatkan pangan dengan harga terjangkau dan ketersediaan tetap terjaga,” tambah Hendra menutup penjelasannya.(*)
baca berita lainnya:
Tindaklanjuti Instruksi Bupati Adios Untuk Jaga Harga Jelang Ramadan, Dinas Ketapang Busel Gelar Pasar Murah 3 Kali, Yang Pertama Langsung Diserbu Warga
ByFirman
Feb 2, 2026
Tindaklanjuti Instruksi Bupati Adios Untuk Jaga Harga Jelang Ramadan, Dinas Ketapang Busel Gelar Pasar Murah 3 Kali, Yang Pertama Langsung Diserbu Warga
Kegiatan pasar murah tersebut menjadi prioritas pemerintah daerah mengingat naiknya harga sejumlah komoditas biasanya terjadi pada periode pra-Ramadan. Kondisi ini juga tercatat secara nasional sejak beberapa tahun terakhir, ketika permintaan pangan meningkat dan distribusi pasokan mengalami keterlambatan.
Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan harga bahan pokok menjelang Ramadan merupakan tren nasional sejak 2019. Fenomena serupa juga terjadi di berbagai negara mayoritas Muslim, seperti Mesir, Turki, dan Pakistan, yang mengalami inflasi pangan musiman sebelum bulan puasa.
Berangkat dari kondisi historis itulah, Bupati Buton Selatan H. Muhammad Adios menginstruksikan jajarannya mempercepat langkah antisipatif. Dinas Ketahanan Pangan kemudian bergerak cepat melakukan koordinasi lintas lembaga untuk memastikan pelaksanaan pasar murah dapat berjalan sebelum puncak kenaikan harga.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Buton Selatan LM Idris, SP, MM mengungkapkan bahwa pihaknya segera berkomunikasi dengan Bank Indonesia untuk memastikan dukungan operasional. “Proposal langsung kami ajukan karena arahan Bupati sangat jelas: pemerintah harus hadir sebelum harga melonjak,” katanya, Senin (2/2/2026)
Respons Bank Indonesia pun dinilai cepat. Dukungan tersebut memungkinkan pemerintah daerah menggelar program pasar murah sebanyak tiga kali selama Januari hingga menjelang Ramadan. Pelaksanaan perdana dilakukan pada 30 Januari 2026 di wilayah perkotaan Buton Selatan.
Pada kegiatan pertama, pemerintah menyalurkan 3 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), setara 600 karung ukuran 5 kilogram. Selain itu, tersedia 120 kemasan minyak goreng, 100 kilogram gula pasir, serta bawang merah dan bawang putih dengan harga lebih rendah dari harga pasar.
Selisih harga bawang menjadi salah satu komoditas paling menarik perhatian warga. Jika di pasar dijual sekitar Rp40 ribu per kilogram, maka di pasar murah dipatok Rp37 ribu. “Perbedaannya cukup terasa bagi masyarakat, terutama menjelang Ramadan,” ujar Idris.
Tingginya antusiasme masyarakat terlihat sejak pagi. Warga dari berbagai kecamatan datang lebih awal untuk mengantre sebelum lapak penjualan dibuka. Idris tidak menampik bahwa tingkat kebutuhan masyarakat meningkat, terlebih dengan adanya potongan harga yang cukup signifikan.
“Animo masyarakat luar biasa. Ini menegaskan bahwa pasar murah masih sangat dibutuhkan sebagai instrumen stabilisasi harga,” ujarnya menambahkan.
Pasar murah berikutnya dijadwalkan berlangsung pada minggu kedua dan ketiga Februari 2026. Seluruh rangkaian kegiatan ini dilakukan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang sejak 2022 berperan aktif menekan inflasi di Buton Selatan melalui berbagai intervensi pasar dan penguatan distribusi.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memprioritaskan masyarakat kurang mampu sebagai sasaran utama. Namun, tidak ada persyaratan khusus bagi pembeli. Idris menilai kesadaran masyarakat cukup tinggi dalam menempatkan bantuan pangan sesuai peruntukannya.
“Dalam budaya kita, biasanya yang mampu punya rasa malu jika membeli beras SPHP yang memang diperuntukkan bagi warga yang membutuhkan,” ujarnya memberikan penjelasan.
baca juga:
- 50 Persen Los Tak Aktif di Pasar Batauga dan Mambulu Jadi Kendala Optimalisasi Retribusi
- Potensi 1,5 Juta Ton, Sultra Perkuat Perikanan Lewat PPI Sodohoa Yang Diresmikan Gubernur ASR
Pemerintah juga memberikan subsidi khusus untuk dua komoditas, yakni gula pasir dan minyak goreng. Harga gula dari Bulog yang mencapai Rp19.200 per kilogram disubsidi Rp1.200 sehingga dijual Rp18.000 per kilogram. Adapun minyak goreng diberikan dengan harga lebih murah dari pasaran agar masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok yang terjangkau.
Sementara itu, total kuota beras SPHP yang direncanakan mencapai 9 ton. Dari jumlah tersebut, baru 3 ton tersalurkan pada tahap pertama. Sisanya akan dibagikan pada dua kegiatan berikutnya sambil menunggu regulasi teknis dari pemerintah pusat.
Dengan adanya pasar murah ini, pemerintah berharap masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok sepanjang Ramadan. Selain itu, kegiatan dipusatkan di wilayah perkotaan karena keterbatasan anggaran operasional untuk menjangkau seluruh kecamatan.
“Sasaran kami jelas: stabilitas harga harus terjaga, dan masyarakat tidak boleh kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok,” tutup Idris.(*)