BUTON UTATA, BP – Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara dalam mengatasi wilayah blankspot memasuki tahapan penting. Pada Rabu, 11 Februari 2026, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Butur Sartono menyerahkan surat resmi usulan pembangunan tower jaringan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital di Jakarta. “Didukung DPRD, Pemkab Buton Utara Resmi Ajukan Usulan Pembangunan Tower ke Komdigi RI,”
Langkah itu dilakukan setelah proses panjang yang sebelumnya melibatkan konsultasi dengan PT Telkom Indonesia Witel Baubau hingga penyampaian berkas lanjutan ke PT Telkom Indonesia Witel Kendari dan PT Telkom Indonesia Regional V. Pemerintah daerah menegaskan bahwa usulan ini menjadi bagian dari percepatan pemerataan akses telekomunikasi bagi masyarakat.
Sartono membawa langsung dokumen yang ditandatangani Bupati Butur, Afirudin Mathara, dan menyerahkannya kepada Suleman Umbu Nengi, staf Komdigi yang mengoordinasikan fasilitator pemerintahan serta tim percepatan pembangunan infrastruktur mobile broadband.
Menurut informasi dari pihak Komdigi, surat usulan tersebut telah diteruskan kepada Menteri Komunikasi dan Digital untuk proses verifikasi tahap berikutnya. Pemerintah daerah juga diminta melakukan penginputan data pendukung melalui aplikasi resmi milik kementerian guna memudahkan pemetaan wilayah prioritas pembangunan tower.
Sartono menjelaskan bahwa permintaan data oleh Komdigi sejalan dengan kebutuhan yang sebelumnya disampaikan Telkom. “Pada prinsipnya, data yang diminta sama, terutama jumlah penduduk dan fasilitas layanan publik di wilayah blankspot,” ujarnya saat diwawancarai.
Ia menegaskan bahwa seluruh data pendukung telah disiapkan oleh Kominfo Butur. “Kalau soal data, tidak ada kendala. Tinggal penginputan ke aplikasi kementerian,” kata Sartono, memastikan bahwa proses administratif dapat segera dituntaskan dalam waktu dekat.
Meskipun kementerian dan Telkom telah menunjukkan sinyal positif, pembangunan tower tidak akan berjalan instan. Menurut Sartono, penentuan lokasi, kekuatan sinyal, dan kondisi geografis setiap wilayah merupakan faktor krusial yang sering menghambat percepatan pembangunan. Ia meminta masyarakat bersabar dan tidak serta-merta menagih realisasi.
Kominfo Butur tetap optimis karena kebutuhan layanan jaringan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Upaya ini juga mendukung visi-misi kepemimpinan Bupati Afirudin Mathara dan Wakil Bupati Rahman dalam memperkuat akses informasi serta pelayanan publik.
Sejak dulu, ketersediaan jaringan telekomunikasi telah menjadi indikator kemajuan suatu daerah, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada tahun 1990-an, Indonesia mulai menggencarkan pembangunan jaringan seluler berbasis GSM, sementara dunia telah memasuki era digital global dengan percepatan pembangunan jaringan 3G dan 4G pada awal 2000-an. Hingga kini, pembangunan tower masih menjadi solusi utama untuk mengatasi kesenjangan akses internet, khususnya di wilayah kepulauan seperti Buton Utara.
Sartono menilai perhatian pemerintah daerah terhadap persoalan blankspot sangat besar. Bupati Afirudin Mathara yang juga Ketua Partai Gerindra tingkat daerah, disebut selalu menekankan pentingnya layanan telekomunikasi bagi masyarakat. “Bupati menegaskan agar kami bergerak cepat menyikapi keluhan masyarakat. Ini kebutuhan yang tidak bisa ditunda,” tuturnya.
baca juga:
- Nursaban Beberkan PAD Buton Utara Tembus di Atas Target, Kinerja Nursaban Berbuah Prestasi
- Program Sawah Rakyat Dimulai, Bupati Buton Utara Afirudin Salurkan Alsintan
Selain dukungan pemerintah daerah, pengusulan pembangunan tower ini juga mendapat dorongan dari anggota DPRD Kabupaten Buton Utara, terutama legislator Sairman S. dan rekan-rekan sekomisi yang membidangi urusan komunikasi.
Dengan sinergi lintas lembaga tersebut, Pemkab Butur menaruh harapan besar agar Kementerian Komdigi dapat mengakomodasi usulan pembangunan tower demi tercapainya pemerataan akses digital bagi seluruh masyarakat.(*)
baca berita lainnya:
Pelaksanaan GPM tahun ini menjadi penting karena konsumsi masyarakat biasanya meningkat tajam menjelang Ramadhan. Kehadiran pangan terjangkau dinilai mampu menjadi bantalan ekonomi pada kelompok masyarakat rentan. Pemerintah berharap langkah ini menekan potensi inflasi yang kerap melonjak pada awal puasa.
Dalam sambutannya, Rahman menegaskan bahwa GPM merupakan program nasional yang dilaksanakan serentak di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. “Pemerintah hadir untuk memastikan kebutuhan pokok dapat dijangkau masyarakat. GPM ini bagian dari tanggung jawab kami menjaga stabilitas harga,” ujarnya.
Program ini menyediakan sejumlah bahan pangan pokok seperti beras, gula pasir, minyak goreng, hingga bawang merah dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar. Kebijakan pasar murah ini secara historis telah menjadi instrumen pemerintah Indonesia sejak era Orde Baru untuk mengendalikan inflasi musiman, terutama menjelang hari besar keagamaan.
Selain itu, sejumlah negara lain seperti India, Malaysia, dan Mesir juga rutin menggelar food subsidy market menjelang ritual keagamaan besar untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Pendekatan serupa kini kembali diadopsi pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Buton Utara.
Rahman menambahkan bahwa GPM tidak hanya sekadar program distribusi pangan murah, tetapi juga wujud kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, BPS, TNI, serta OPD lainnya. “Kami ingin memastikan harga tetap terkendali, daya beli masyarakat terjaga, dan pasokan aman menjelang Ramadhan,” katanya.
Pelaksanaan GPM di Wantulasi juga menjadi momentum konsolidasi antarinstansi dalam memeriksa kondisi stok pangan daerah. Dalam periode 2020–2024, data nasional menunjukkan bahwa operasi pasar mampu menurunkan potensi inflasi komoditas pangan hingga 0,3 persen di sejumlah provinsi. Hal ini turut memperkuat alasan pemerintah daerah menjalankan program tersebut.
Antusiasme warga terlihat dari tingginya partisipasi masyarakat yang memanfaatkan kesempatan berbelanja kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Beberapa warga menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini sangat membantu kondisi ekonomi mereka di tengah fluktuasi harga yang kerap tidak menentu.
GPM juga didorong sebagai langkah edukasi kepada masyarakat agar lebih bijak dalam berbelanja menghadapi Ramadhan. Pemerintah mengingatkan pentingnya menjaga pola konsumsi serta memperhatikan kualitas barang yang dibeli, terutama dalam periode lonjakan permintaan.
Selain para warga, sejumlah pejabat daerah turut hadir memberikan dukungan, antara lain Anggota DPRD Butur Rustamin, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Abdul Samad, Kepala Dinas Perindag Junaiddin, Kepala BPBD Made Alwi, Kepala BPS Butur Suharjufito Endo, serta Danramil Wakorumba Utara Lettu Cke Amrin Dani.
baca juga:
- Tindaklanjuti Instruksi Bupati Adios Untuk Jaga Harga Jelang Ramadan, Dinas Ketapang Busel Gelar Pasar…
- Akses Ekspor Terbuka, Wawali Baubau Wa Ode Hamsinah Dorong Pelaku Usaha Bangkit
Dengan dukungan lintas lembaga tersebut, GPM diharapkan dapat menjadi agenda rutin tahunan yang memperkuat ketahanan pangan di Buton Utara. Pemerintah daerah juga menyatakan komitmen untuk memperluas cakupan GPM ke kecamatan lain sehingga manfaatnya lebih merata.
“Harapan kami sederhana, masyarakat dapat memasuki bulan Ramadhan dengan tenang tanpa kekhawatiran lonjakan harga,” tutur Rahman menutup sambutannya.(*)