BAUBAU , BP – Upaya pengendalian penyakit menular di Kota Baubau kembali diperkuat melalui pertemuan strategis bertajuk Koordinasi, Advokasi, dan Sosialisasi Pencegahan serta Pengendalian Penyakit (P2P) yang digelar di Hotel Zenith Premiere pada Kamis (12/02/2026). Forum ini dihadiri 17 UPTD Puskesmas, rumah sakit pemerintah, serta mitra layanan kesehatan swasta. “Data Akurat Jadi Kunci Dinkes Baubau Atasi TBC dan HIV di Tahun 2026,”
Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Baubau, dr. Frederik Tangke Allo, Sp.B., yang menekankan pentingnya kesiapan daerah menghadapi periode baru Rencana Strategis 2025–2029. Menurutnya, efektivitas pengendalian penyakit menular sangat bergantung pada kedisiplinan fasilitas kesehatan dalam memperbarui data dan menyusun langkah strategis berbasis kebutuhan wilayah.
Dalam arahannya, dr. Frederik menegaskan bahwa Indonesia tengah memasuki masa transisi kesehatan yang krusial. Hal ini sejalan dengan dinamika global, di mana berbagai negara masih berjuang menekan prevalensi penyakit menular. Ia menyebut tantangan terbesar bukan hanya dari sisi klinis, tetapi juga dari aspek edukasi masyarakat dan kesetaraan akses kesehatan.
“Pembangunan kesehatan kita semakin maju, tetapi kesenjangan pengetahuan dan capaian program masih menjadi tantangan bersama,” ujarnya dalam forum tersebut.
Salah satu isu utama yang diangkat adalah beban Tuberkulosis (TBC) nasional. Indonesia masih menempati posisi kedua dengan jumlah kasus TBC tertinggi di dunia, berdasarkan laporan WHO Global TB Report. Kondisi ini mengingatkan kembali pada situasi 1990-an, ketika TBC pernah menjadi penyebab kematian infeksius tertinggi di Asia Tenggara sebelum berbagai strategi pengendalian diperketat pada awal 2000-an.
Di sisi lain, capaian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) Indonesia pada 2024 baru mencapai 14,5 persen dari target 50 persen. “Kita tidak boleh membiarkan angka underreporting terus menghambat kerja kita. Setiap kasus yang tidak tercatat berarti satu potensi penularan baru,” tegas dr. Frederik.
Pertemuan tersebut juga menyoroti perkembangan kasus HIV/AIDS yang masih menghadapi tantangan struktural maupun sosial. Meski berbagai negara telah menerapkan target global 95–95–95 pada 2030, Indonesia masih berupaya memperbaiki tingkat deteksi dini, kepatuhan berobat, dan pemahaman masyarakat terhadap pemeriksaan viral load.
Sejarah mencatat, epidemi HIV pertama ditemukan pada 1981 di Amerika Serikat sebelum menyebar cepat ke berbagai negara, termasuk Asia Tenggara. Indonesia mulai mencatat peningkatan signifikan kasus HIV pada awal 2000-an, mendorong pemerintah memperkuat sistem pencatatan dan layanan terapi ARV. Namun hingga kini, stigma sosial masih menjadi hambatan.
“Stigma harus kita lawan. Pasien berhak atas layanan yang manusiawi dan bermartabat,” tutur dr. Frederik dalam kutipannya yang lain, menegaskan pentingnya perubahan paradigma pelayanan.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Baubau juga menekankan tiga instruksi utama bagi tenaga kesehatan: memahami indikator baru Renstra Kemenkes 2025–2029, memperkuat disiplin input data pada aplikasi SITB, SIHA, dan ASIK, serta memastikan integrasi dan validasi data secara berkelanjutan.
Ia menambahkan bahwa pendataan yang akurat bukan sekadar laporan administratif, tetapi fondasi kebijakan kesehatan jangka panjang. “Setiap data yang Anda masukkan hari ini adalah keputusan yang menyelamatkan nyawa di masa depan,” tegasnya untuk kali ketiga.
baca juga:
- Buton Selatan Mantapkan Transformasi Posyandu untuk Penuhi SPM Kesehatan
- Sinergi Lintas Sektor Didorong Pemkab Buton Selatan Perkuat Posyandu ILP
Dinkes Buton Selatan Perketat Standar Gizi Program MBG, SPPG Diminta Perbaiki Menu Perlu Tambahan Protein
Selain itu, Dinas Kesehatan Baubau berharap kolaborasi antara Puskesmas dan rumah sakit dapat melahirkan inovasi baru dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Hal tersebut dinilai sejalan dengan visi pembangunan daerah menuju Baubau yang ramah, cerdas, sejahtera, dan bermartabat.
Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum penguatan koordinasi lintas-fasilitas kesehatan. Dengan dukungan data yang semakin baik, Baubau menargetkan penurunan prevalensi TBC dan HIV serta peningkatan kualitas hidup masyarakat sepanjang tahun 2026.(*)
baca berita lainnya:
Dokter Spesialis Bertugas di Daerah Terpencil Bakal Terima Tambahan Rp30 Juta
ByAndina Latief
Feb 13, 2026
Ilustrasi, Dokter Spesialis Bertugas di Daerah Terpencil Bakal Terima Tambahan Rp30 Juta
Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, yang menegaskan bahwa pemerintah harus bergerak cepat mengatasi kekurangan dokter spesialis. “Kami ingin memastikan masyarakat di seluruh Indonesia mendapat layanan yang setara. Karena itu, dokter spesialis yang bertugas di daerah terpencil akan kita beri tambahan Rp30 juta per bulan,” ujarnya.
Sejalan dengan pernyataan itu, pemerintah memperkirakan total penghasilan dokter spesialis yang ditempatkan di daerah dapat mencapai Rp40 juta hingga Rp50 juta per bulan. Besaran tersebut sudah termasuk gaji pokok, jasa pelayanan, dan tunjangan lainnya yang sebelumnya menjadi komponen pendapatan tenaga medis.
Kebijakan baru ini menyasar sejumlah wilayah yang selama ini dikenal kekurangan dokter spesialis, seperti Nias, Maluku, Papua, dan beberapa kawasan terluar lainnya. Kondisi geografis yang sulit dijangkau membuat pemerataan tenaga kesehatan menjadi tantangan berkelanjutan. Pemerintah berharap insentif besar ini dapat mempercepat penempatan dokter di wilayah tersebut.
Tidak hanya memberi tambahan pendapatan, pemerintah juga menyiapkan fasilitas pendukung yang dianggap penting untuk kenyamanan tenaga kesehatan. Rumah dinas dan kendaraan operasional menjadi bagian dari paket pendukung tersebut. “Kita tidak hanya kasih uang, tapi juga rumah dan fasilitas supaya mereka nyaman bekerja di daerah,” tambah Budi.
Distribusi dokter spesialis yang timpang bukan masalah baru bagi Indonesia. Selama lebih dari dua dekade, pemerintah menghadapi tantangan minimnya pemerataan tenaga medis, terutama di daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal). Dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa, Indonesia hanya mencetak sekitar 2.700 dokter spesialis setiap tahun—angka yang dianggap belum memenuhi kebutuhan nasional.
Untuk mengatasi keterbatasan itu, pemerintah memperkuat program fellowship dan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit. Melalui skema ini, dokter dapat memperoleh kompetensi tertentu dalam waktu satu tahun, jauh lebih cepat dibanding pendidikan reguler yang memakan waktu antara empat hingga delapan tahun. “Kalau menunggu pendidikan normal bisa lama. Karena itu fellowship kita dorong agar percepatannya signifikan,” kata Budi.
Selain menambah jumlah tenaga kesehatan, pemerintah juga memperbaiki kelengkapan alat kesehatan di berbagai daerah. Upaya ini dilakukan agar penempatan dokter tidak sia-sia dan pelayanan medis bisa berjalan optimal. “Percuma kita kirim dokter spesialis kalau alatnya tidak ada. Jadi alat dan SDM harus jalan bareng,” tegas Budi.
Secara historis, upaya pemerataan tenaga kesehatan di Indonesia sudah dimulai sejak era Program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) pada awal 2010-an. Meski berjalan, program itu dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab disparitas layanan kesehatan di berbagai daerah. Di tingkat global, negara-negara berkembang seperti India dan Filipina juga menghadapi persoalan serupa terkait distribusi dokter, bahkan beberapa negara memberikan insentif tinggi untuk menarik tenaga kesehatan menuju wilayah terpencil.
Dengan pengalaman internasional tersebut, Indonesia berharap skema terbaru ini dapat menjadi solusi yang lebih kuat. Pemerintah optimistis bahwa peningkatan pendapatan, ditambah fasilitas pendukung yang layak, dapat menarik lebih banyak dokter untuk mengabdi di wilayah yang selama ini sulit terjangkau.
Kementerian Kesehatan menargetkan implementasi kebijakan ini dapat memperbaiki kualitas layanan kesehatan di daerah terpencil dalam jangka menengah. Selain memperkuat akses layanan, langkah ini dinilai mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan nasional.
baca juga:
- Sinergi Lintas Sektor Didorong Pemkab Buton Selatan Perkuat Posyandu ILP
- Dinkes Buton Selatan Perketat Standar Gizi Program MBG, SPPG Diminta Perbaiki Menu Perlu Tambahan Protein
Pemerintah juga mendorong kerja sama lintas sektor untuk memastikan keberhasilan program tersebut. Dengan dukungan pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan setempat, pemerintah yakin pemerataan tenaga medis dapat tercapai secara bertahap.
Di tengah tantangan besar yang dihadapi, kebijakan insentif ini menjadi salah satu strategi paling agresif yang pernah ditempuh pemerintah untuk menarik dokter spesialis ke daerah terpencil. Harapannya, masyarakat di seluruh pelosok negeri dapat memperoleh layanan kesehatan yang setara dan berkualitas.(*)