Baubau Atur Vaksinasi Haji 2026, Layanan Dipusatkan di Empat Puskesmas Untuk 126 CJHBaubau Atur Vaksinasi Haji 2026, Layanan Dipusatkan di Empat Puskesmas Untuk 126 CJH

BAUBAU, BP-Vaksinasi bagi 126 Calon Jamaah Haji (CJH) tahun keberangkatan 2026 resmi dimulai di Kota Baubau dengan pembagian pelayanan pada empat puskesmas berbeda. Langkah ini menjadi bagian dari rangkaian persyaratan kesehatan yang wajib dipenuhi sebelum keberangkatan ke tanah suci. “Baubau Atur Vaksinasi Haji 2026, Layanan Dipusatkan di Empat Puskesmas Untuk 126 CJH,”

Baubau Atur Vaksinasi Haji 2026, Layanan Dipusatkan di Empat Puskesmas Untuk 126 CJH
Baubau Atur Vaksinasi Haji 2026, Layanan Dipusatkan di Empat Puskesmas Untuk 126 CJH

Pemerintah melalui empat UPTD puskesmas, yakni Puskesmas Wajo, Puskesmas Kadolomoko, Puskesmas Bataraguru, dan Puskesmas Betoambari, mengatur pelayanan vaksinasi agar proses pemeriksaan kesehatan berjalan lebih terkoordinasi. Pembagian tersebut dilakukan untuk menghindari penumpukan jamaah serta menjaga efektivitas pelayanan.

Pelaksanaan vaksinasi di Kota Baubau pada Kamis (12/02/2026) menjadi bagian awal dari rangkaian panjang kesehatan haji yang sudah berlangsung sejak puluhan tahun terakhir. Vaksin meningitis, yang kini menjadi fokus utama pada tahap awal, merupakan syarat internasional yang diberlakukan sejak Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan kewajiban imunisasi bagi jamaah yang melakukan perjalanan ke Arab Saudi untuk mencegah penyebaran meningitis meningokokus.

Kepala Puskesmas Kadolomoko, La Ode Muhamad Asri, SKM, menjelaskan bahwa sebanyak 34 jamaah di wilayah kerjanya dijadwalkan menerima vaksin pada hari tersebut. “Kami mengatur pelayanan khusus agar jamaah tidak bercampur dengan pasien umum. Tujuannya adalah memberikan kenyamanan maksimal,” jelasnya.

Di wilayah kerja puskesmas lain, skema dan waktu pelayanan menyesuaikan dengan jumlah jamaah masing-masing. Setiap puskesmas menerapkan pola pemisahan ruang pelayanan guna mencegah antrean panjang dan menjaga jam layanan reguler tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Menurut Asri, pihaknya menurunkan 12 personel yang terdiri atas tim pendaftaran, tenaga medis, juru imunisasi, serta petugas kesehatan jiwa. “Setiap petugas memiliki peran khusus agar alur pelayanan berjalan cepat dan aman,” tambahnya. Petugas kesehatan jiwa disertakan untuk memastikan kesiapan mental jamaah menghadapi rangkaian ibadah panjang yang membutuhkan stabilitas kondisi psikis.

Selain vaksin meningitis, para jamaah nantinya juga akan mendapatkan vaksin polio yang dijadwalkan secara bertahap. Prosedur bertahap ini mengikuti standar medis nasional serta ketentuan Kementerian Kesehatan RI yang mengatur pemeriksaan kesehatan haji dalam tiga tahap, yakni pemeriksaan awal, pemeriksaan lanjutan, dan pemeriksaan akhir.

Di sisi lain, kesiapan vaksinasi jamaah haji secara nasional mengalami perkembangan signifikan dalam dua dekade terakhir. Pada awal tahun 2000-an, Indonesia mulai memperketat prosedur kesehatan menyusul meningkatnya jumlah jamaah haji yang mencapai lebih dari 200.000 per tahun. Pemerintah Arab Saudi bahkan pernah mempersyaratkan vaksin meningitis secara ketat pada musim haji 2001 dan 2002 setelah terjadinya wabah internasional yang menimpa beberapa negara peserta haji.

Di tingkat global, vaksin meningitis telah diwajibkan bagi seluruh negara pengirim jamaah sejak 1990-an, terutama setelah terjadinya beberapa kasus penularan lintas negara yang diidentifikasi berasal dari pergerakan jamaah haji. Sejak saat itu, sistem kesehatan di berbagai negara, termasuk Indonesia, memperkuat mekanisme skrining jamaah sebelum keberangkatan.

Meski jadwal utama vaksinasi telah ditetapkan, Puskesmas Kadolomoko tetap memberi ruang bagi jamaah yang berhalangan hadir untuk mendapatkan layanan pada hari lain. Pelayanan reguler tetap dibuka, namun jamaah diimbau mengikuti jadwal khusus agar pendataan dan proses administrasi lebih tertib. “Kami tetap melayani jika ada jamaah yang tidak bisa hadir hari ini, tetapi lebih baik memanfaatkan pelayanan terjadwal,” ujarnya.

baca juga:

  1. Dokter Spesialis Bertugas di Daerah Terpencil Bakal Terima Tambahan Rp30 Juta
  2. Pemkab Buton Selatan Perkuat Posyandu Demi Layanan Kesehatan Terintegrasi

Selama proses berlangsung, puskesmas juga menerapkan pemantauan kondisi fisik dan potensi reaksi pasca-vaksinasi. Hal ini dilakukan mengingat sebagian jamaah merupakan lanjut usia sehingga membutuhkan perhatian medis lebih intensif.

Pelaksanaan vaksinasi ini sekaligus menandai kesiapan awal para jamaah untuk memasuki tahapan bimbingan manasik dan pemeriksaan kesehatan lanjutan. Dengan manajemen pelayanan yang tertata dan koordinasi lintas fasilitas kesehatan, pemerintah daerah berharap seluruh jamaah dapat menyelesaikan persyaratan sebelum pelunasan biaya haji dilakukan.(*)

baca berita lainnya:

BAUBAU , BP – Upaya pengendalian penyakit menular di Kota Baubau kembali diperkuat melalui pertemuan strategis bertajuk Koordinasi, Advokasi, dan Sosialisasi Pencegahan serta Pengendalian Penyakit (P2P) yang digelar di Hotel Zenith Premiere pada Kamis (12/02/2026). Forum ini dihadiri 17 UPTD Puskesmas, rumah sakit pemerintah, serta mitra layanan kesehatan swasta. “Data Akurat Jadi Kunci Dinkes Baubau Atasi TBC dan HIV di Tahun 2026,”

Data Akurat Jadi Kunci Dinkes Baubau Atasi TBC dan HIV di Tahun 2026
Data Akurat Jadi Kunci Dinkes Baubau Atasi TBC dan HIV di Tahun 2026

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Baubau, dr. Frederik Tangke Allo, Sp.B., yang menekankan pentingnya kesiapan daerah menghadapi periode baru Rencana Strategis 2025–2029. Menurutnya, efektivitas pengendalian penyakit menular sangat bergantung pada kedisiplinan fasilitas kesehatan dalam memperbarui data dan menyusun langkah strategis berbasis kebutuhan wilayah.

Dalam arahannya, dr. Frederik menegaskan bahwa Indonesia tengah memasuki masa transisi kesehatan yang krusial. Hal ini sejalan dengan dinamika global, di mana berbagai negara masih berjuang menekan prevalensi penyakit menular. Ia menyebut tantangan terbesar bukan hanya dari sisi klinis, tetapi juga dari aspek edukasi masyarakat dan kesetaraan akses kesehatan.

“Pembangunan kesehatan kita semakin maju, tetapi kesenjangan pengetahuan dan capaian program masih menjadi tantangan bersama,” ujarnya dalam forum tersebut.

Salah satu isu utama yang diangkat adalah beban Tuberkulosis (TBC) nasional. Indonesia masih menempati posisi kedua dengan jumlah kasus TBC tertinggi di dunia, berdasarkan laporan WHO Global TB Report. Kondisi ini mengingatkan kembali pada situasi 1990-an, ketika TBC pernah menjadi penyebab kematian infeksius tertinggi di Asia Tenggara sebelum berbagai strategi pengendalian diperketat pada awal 2000-an.

Di sisi lain, capaian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) Indonesia pada 2024 baru mencapai 14,5 persen dari target 50 persen. “Kita tidak boleh membiarkan angka underreporting terus menghambat kerja kita. Setiap kasus yang tidak tercatat berarti satu potensi penularan baru,” tegas dr. Frederik.

Pertemuan tersebut juga menyoroti perkembangan kasus HIV/AIDS yang masih menghadapi tantangan struktural maupun sosial. Meski berbagai negara telah menerapkan target global 95–95–95 pada 2030, Indonesia masih berupaya memperbaiki tingkat deteksi dini, kepatuhan berobat, dan pemahaman masyarakat terhadap pemeriksaan viral load.

Sejarah mencatat, epidemi HIV pertama ditemukan pada 1981 di Amerika Serikat sebelum menyebar cepat ke berbagai negara, termasuk Asia Tenggara. Indonesia mulai mencatat peningkatan signifikan kasus HIV pada awal 2000-an, mendorong pemerintah memperkuat sistem pencatatan dan layanan terapi ARV. Namun hingga kini, stigma sosial masih menjadi hambatan.

“Stigma harus kita lawan. Pasien berhak atas layanan yang manusiawi dan bermartabat,” tutur dr. Frederik dalam kutipannya yang lain, menegaskan pentingnya perubahan paradigma pelayanan.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Baubau juga menekankan tiga instruksi utama bagi tenaga kesehatan: memahami indikator baru Renstra Kemenkes 2025–2029, memperkuat disiplin input data pada aplikasi SITB, SIHA, dan ASIK, serta memastikan integrasi dan validasi data secara berkelanjutan.

Ia menambahkan bahwa pendataan yang akurat bukan sekadar laporan administratif, tetapi fondasi kebijakan kesehatan jangka panjang. “Setiap data yang Anda masukkan hari ini adalah keputusan yang menyelamatkan nyawa di masa depan,” tegasnya untuk kali ketiga.

baca juga:

  1. Buton Selatan Mantapkan Transformasi Posyandu untuk Penuhi SPM Kesehatan
  2. Sinergi Lintas Sektor Didorong Pemkab Buton Selatan Perkuat Posyandu ILP
  3. Dinkes Buton Selatan Perketat Standar Gizi Program MBG, SPPG Diminta Perbaiki Menu Perlu Tambahan Protein

Selain itu, Dinas Kesehatan Baubau berharap kolaborasi antara Puskesmas dan rumah sakit dapat melahirkan inovasi baru dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Hal tersebut dinilai sejalan dengan visi pembangunan daerah menuju Baubau yang ramah, cerdas, sejahtera, dan bermartabat.

Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum penguatan koordinasi lintas-fasilitas kesehatan. Dengan dukungan data yang semakin baik, Baubau menargetkan penurunan prevalensi TBC dan HIV serta peningkatan kualitas hidup masyarakat sepanjang tahun 2026.(*)

Visited 37 times, 1 visit(s) today