BAUBAU, BP — Upaya digitalisasi layanan kesehatan di Kota Baubau mendapat apresiasi dari BPJS Kesehatan setelah menunjukkan perkembangan signifikan dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penilaian tersebut disampaikan pada kegiatan evaluasi implementasi digitalisasi yang melibatkan rumah sakit, puskesmas, dan klinik, Rabu (18/02/2026). “BPJS Kesehatan Puji Transformasi Digital Faskes Baubau di Evaluasi JKN, Empat Puskesmas Baubau Dinilai Terbaik dalam Implementasi Digital JKN,”
Dalam pertemuan tersebut, BPJS Kesehatan menyoroti kesiapan fasilitas kesehatan di Baubau yang dinilai mampu menyesuaikan diri dengan standar digitalisasi nasional. Bahkan, sejumlah capaian di Baubau disebut melampaui daerah lain dalam wilayah kerja yang sama.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Baubau, Apt. Sarman Palipadang., S.Farm., M.Kes., AAK., CESP., CT menegaskan bahwa digitalisasi merupakan pilar utama transformasi layanan kesehatan. “Dari data yang kami terima, Baubau menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Ini membuktikan bahwa wilayah kepulauan pun mampu berlari cepat dalam layanan digital,” ujarnya.
Sejumlah puskesmas yang dinilai berhasil mengimplementasikan standar digitalisasi menerima apresiasi langsung dari jajaran Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan. Pengakuan tersebut diberikan berdasarkan indikator kinerja, pemanfaatan aplikasi, dan konsistensi pemantauan pelayanan.
Meski demikian, BPJS Kesehatan tetap mencatat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, di antaranya optimalisasi sistem antrean online, penggunaan aplikasi Mobile JKN, serta pemanfaatan fitur i-Care yang belum seragam di seluruh faskes. Beberapa fasilitas kesehatan juga disebut perlu meningkatkan literasi digital staf dan tenaga kesehatan.
Sarman menjelaskan bahwa beberapa rumah sakit di Baubau bahkan telah mencapai kategori hijau untuk pemanfaatan Mobile JKN. “Ada fasilitas yang pencapaiannya melampaui target nasional, dan ini tentu membanggakan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Baubau dr. Frederik Tangke Allo, Sp.B menyampaikan bahwa digitalisasi terbukti memberi kemudahan nyata bagi masyarakat. Ia menilai percepatan administrasi pasien dan penyederhanaan alur pelayanan merupakan terobosan penting dalam pelayanan publik.
“Digitalisasi membuat proses lebih cepat dan lebih efisien. Masyarakat merasakan sendiri manfaatnya, dari pendaftaran hingga pelayanan di faskes,” ujarnya dalam sambutannya.
Frederik menambahkan bahwa meski sudah berjalan baik, evaluasi tetap diperlukan untuk menyusun langkah perbaikan yang lebih terarah. Ia mendorong seluruh fasilitas kesehatan di Baubau untuk aktif mengikuti kegiatan evaluasi agar rekomendasi yang dihasilkan dapat diterapkan secara konsisten.
Dalam diskusi evaluasi tersebut, BPJS Kesehatan juga menyinggung tentang isu penonaktifan kepesertaan JKN yang sempat terjadi. Menurut Sarman, kondisi di Baubau masih terkendali dan tidak menimbulkan gejolak. Ia menegaskan bahwa proses reaktivasi telah disosialisasikan dan masyarakat dapat meminta pendampingan melalui kanal resmi BPJS Kesehatan.
“Jika ada peserta yang mengalami kendala, cukup hubungi BPJS atau petugas BPJS satu di rumah sakit. Kami pastikan prosesnya jelas dan terkoordinasi,” ujarnya.
Pemerintah Kota Baubau juga disebut telah menyiapkan skema penjaminan bagi masyarakat yang terdampak penonaktifan kepesertaan. Kolaborasi dengan Dinas Sosial menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan jaminan kesehatan warga.
Secara nasional, digitalisasi layanan kesehatan telah menjadi agenda utama sejak diterbitkannya kebijakan transformasi sistem kesehatan oleh Kementerian Kesehatan pada 2021. Program seperti SATUSEHAT, rekam medis elektronik, dan antrean online menjadi tonggak integrasi kesehatan digital di Indonesia.
Di tingkat global, digital health tercatat berkembang pesat pascapandemi COVID-19. Menurut laporan World Health Organization (WHO) tahun 2022, lebih dari 80 persen negara di dunia mulai menerapkan sistem kesehatan berbasis digital untuk mempercepat akses dan efektivitas layanan publik. Indonesia termasuk negara berkembang yang dinilai agresif dalam mengadopsi digitalisasi layanan kesehatan.
baca juga:
- Data Akurat Jadi Kunci Dinkes Baubau Atasi TBC dan HIV di Tahun 2026
- Pemerintah Siapkan Insentif Rp30 Juta untuk Dokter Spesialis di Daerah Terpencil
Sejalan dengan tren tersebut, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa integrasi data, layanan daring, dan percepatan digitalisasi merupakan fondasi modernisasi JKN yang harus diadopsi hingga tingkat faskes daerah.
Melalui evaluasi ini, BPJS Kesehatan berharap Baubau dapat mempertahankan momentum dan terus memperbaiki layanan digital agar pelayanan kesehatan semakin cepat, mudah, dan berkualitas bagi seluruh peserta JKN.(*)
baca berita lainnya:
Baubau Atur Vaksinasi Haji 2026, Layanan Dipusatkan di Empat Puskesmas Untuk 126 CJH
ByAndina Latief
Feb 15, 2026
Pemerintah melalui empat UPTD puskesmas, yakni Puskesmas Wajo, Puskesmas Kadolomoko, Puskesmas Bataraguru, dan Puskesmas Betoambari, mengatur pelayanan vaksinasi agar proses pemeriksaan kesehatan berjalan lebih terkoordinasi. Pembagian tersebut dilakukan untuk menghindari penumpukan jamaah serta menjaga efektivitas pelayanan.
Pelaksanaan vaksinasi di Kota Baubau pada Kamis (12/02/2026) menjadi bagian awal dari rangkaian panjang kesehatan haji yang sudah berlangsung sejak puluhan tahun terakhir. Vaksin meningitis, yang kini menjadi fokus utama pada tahap awal, merupakan syarat internasional yang diberlakukan sejak Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan kewajiban imunisasi bagi jamaah yang melakukan perjalanan ke Arab Saudi untuk mencegah penyebaran meningitis meningokokus.
Kepala Puskesmas Kadolomoko, La Ode Muhamad Asri, SKM, menjelaskan bahwa sebanyak 34 jamaah di wilayah kerjanya dijadwalkan menerima vaksin pada hari tersebut. “Kami mengatur pelayanan khusus agar jamaah tidak bercampur dengan pasien umum. Tujuannya adalah memberikan kenyamanan maksimal,” jelasnya.
Di wilayah kerja puskesmas lain, skema dan waktu pelayanan menyesuaikan dengan jumlah jamaah masing-masing. Setiap puskesmas menerapkan pola pemisahan ruang pelayanan guna mencegah antrean panjang dan menjaga jam layanan reguler tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Menurut Asri, pihaknya menurunkan 12 personel yang terdiri atas tim pendaftaran, tenaga medis, juru imunisasi, serta petugas kesehatan jiwa. “Setiap petugas memiliki peran khusus agar alur pelayanan berjalan cepat dan aman,” tambahnya. Petugas kesehatan jiwa disertakan untuk memastikan kesiapan mental jamaah menghadapi rangkaian ibadah panjang yang membutuhkan stabilitas kondisi psikis.
Selain vaksin meningitis, para jamaah nantinya juga akan mendapatkan vaksin polio yang dijadwalkan secara bertahap. Prosedur bertahap ini mengikuti standar medis nasional serta ketentuan Kementerian Kesehatan RI yang mengatur pemeriksaan kesehatan haji dalam tiga tahap, yakni pemeriksaan awal, pemeriksaan lanjutan, dan pemeriksaan akhir.
Di sisi lain, kesiapan vaksinasi jamaah haji secara nasional mengalami perkembangan signifikan dalam dua dekade terakhir. Pada awal tahun 2000-an, Indonesia mulai memperketat prosedur kesehatan menyusul meningkatnya jumlah jamaah haji yang mencapai lebih dari 200.000 per tahun. Pemerintah Arab Saudi bahkan pernah mempersyaratkan vaksin meningitis secara ketat pada musim haji 2001 dan 2002 setelah terjadinya wabah internasional yang menimpa beberapa negara peserta haji.
Di tingkat global, vaksin meningitis telah diwajibkan bagi seluruh negara pengirim jamaah sejak 1990-an, terutama setelah terjadinya beberapa kasus penularan lintas negara yang diidentifikasi berasal dari pergerakan jamaah haji. Sejak saat itu, sistem kesehatan di berbagai negara, termasuk Indonesia, memperkuat mekanisme skrining jamaah sebelum keberangkatan.
Meski jadwal utama vaksinasi telah ditetapkan, Puskesmas Kadolomoko tetap memberi ruang bagi jamaah yang berhalangan hadir untuk mendapatkan layanan pada hari lain. Pelayanan reguler tetap dibuka, namun jamaah diimbau mengikuti jadwal khusus agar pendataan dan proses administrasi lebih tertib. “Kami tetap melayani jika ada jamaah yang tidak bisa hadir hari ini, tetapi lebih baik memanfaatkan pelayanan terjadwal,” ujarnya.
baca juga:
- Dokter Spesialis Bertugas di Daerah Terpencil Bakal Terima Tambahan Rp30 Juta
- Pemkab Buton Selatan Perkuat Posyandu Demi Layanan Kesehatan Terintegrasi
Selama proses berlangsung, puskesmas juga menerapkan pemantauan kondisi fisik dan potensi reaksi pasca-vaksinasi. Hal ini dilakukan mengingat sebagian jamaah merupakan lanjut usia sehingga membutuhkan perhatian medis lebih intensif.
Pelaksanaan vaksinasi ini sekaligus menandai kesiapan awal para jamaah untuk memasuki tahapan bimbingan manasik dan pemeriksaan kesehatan lanjutan. Dengan manajemen pelayanan yang tertata dan koordinasi lintas fasilitas kesehatan, pemerintah daerah berharap seluruh jamaah dapat menyelesaikan persyaratan sebelum pelunasan biaya haji dilakukan.(*)