BAUBAU, BP— Pemerintah Kota Baubau menegaskan komitmennya membenahi infrastruktur pengairan setelah banjir merendam persawahan di Kelurahan Waliabuku dan Ngkari-Ngkari, Kecamatan Bungi, pada Sabtu (21/2/2026). Tinjauan lapangan yang dilakukan pada Minggu (22/2/2026) mengonfirmasi bahwa penyumbatan saluran irigasi menjadi penyebab utama luapan air yang menggenangi lahan pertanian warga. “Wali Kota Baubau HYF Tinjau Banjir Sawah, Pembenahan Irigasi Diprioritaskan, Pemkot Baubau Bergerak Cepat Atasi Pendangkalan dan Sumbatan Irigasi,”
Banjir yang bertepatan dengan puncak musim hujan ini mengingatkan kembali pada sejumlah peristiwa serupa di daerah lain di Indonesia. Misalnya, banjir sawah di Jawa Tengah tahun 2023 yang menyebabkan ribuan hektare gagal panen, serta banjir besar di Pakistan pada 2022 yang berdampak luas pada produksi pangan nasional. Situasi itu menunjukkan pentingnya infrastruktur irigasi yang terkelola baik untuk menghadapi perubahan iklim global.
Dalam kunjungannya ke lokasi banjir, Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, SE, yang didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau Ibnu Wahid, ST, MM, Camat Bungi Hasrun, SIP, Kabag Protokoler, Lurah Waliabuku, dan Babinkantibmas, menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin kejadian ini terulang. “Kami ingin memastikan bahwa semua titik irigasi dari hulu hingga hilir benar-benar berfungsi optimal, tanpa hambatan apa pun,” ujarnya.
Berdasarkan hasil peninjauan, penyumbatan paling parah terjadi pada bagian hilir saluran. Tumpukan ranting kayu dan sampah yang menutup aliran air menyebabkan tingginya debit air yang tidak mampu ditampung oleh saluran irigasi yang telah mengalami pendangkalan. Informasi dari Balai Wilayah Sungai (BWS) juga menyebutkan bahwa kapasitas saluran air tersebut telah berkurang secara signifikan.
“Pengerukan sedimen dan pembersihan material harus segera dikerjakan. Ini langkah penting agar air tidak meluap lagi ke sawah petani,” tambah Wali Kota. Ia menegaskan bahwa pembenahan irigasi bukan sekadar respons terhadap banjir kali ini, tetapi upaya jangka panjang menjaga ketahanan pangan lokal.
Di sisi lain, meskipun cukup luas area yang tergenang, pemerintah memastikan bahwa kerugian petani masih dapat ditekan. Sebagian besar lahan diketahui baru memasuki masa tanam dan usia tanam pun masih sangat muda. Kondisi ini meminimalkan risiko terjadinya gagal panen, berbeda dengan kasus nasional pada 2010 ketika banjir mengakibatkan kerusakan tanaman padi siap panen di beberapa wilayah sentra beras.
“Petani kita masih berada pada fase awal tanam sehingga dampak banjir tidak terlalu berat. Namun, antisipasi tetap diperlukan,” jelas Kadis Pertanian Ibnu Wahid.
Sementara itu, Pemkot Baubau juga memastikan bahwa stok pangan daerah dalam kondisi aman. Dengan adanya panen beberapa bulan lalu, cadangan gabah masih mencukupi kebutuhan masyarakat setempat. Harga gabah di tingkat petani pun masih stabil, berada pada kisaran Rp12.000 per kilogram.
Kondisi harga yang stabil tersebut memberikan optimisme bagi pemerintah daerah bahwa kesejahteraan petani tetap terjaga. Situasi ini jauh berbeda dari gejolak harga gabah internasional pada 2008 yang menyebabkan krisis pangan global akibat gagal panen di beberapa negara produsen utama.
Camat Bungi Hasrun melaporkan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan kelurahan dan Babinkantibmas untuk menggerakkan warga melakukan pembersihan ringan pada beberapa titik aliran yang dapat dijangkau. “Kami bergerak cepat agar aliran air kembali normal sambil menunggu penanganan teknis oleh pemerintah,” ujarnya.
baca juga:
- Basarnas Terjunkan Tim SAR Baubau Cari Dua Warga Mawasangka Hilang Kontak di Laut…
- Kapal Kayu KM Intan Celebes Bajoe–Boepinang Tenggelam di Perairan Poleang, Nelayan Selamatkan Para Penumpang
Banjir kali ini juga menjadi momentum evaluasi bagi Pemkot Baubau untuk meningkatkan sistem mitigasi bencana berbasis komunitas. Pemerintah berencana mengintegrasikan pemetaan risiko banjir dengan data historis curah hujan serta kondisi irigasi agar langkah pencegahan dapat dilakukan lebih cepat.
Upaya pembenahan irigasi diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan jangka pendek, tetapi juga memperkuat ketahanan produksi pertanian Kota Baubau menghadapi perubahan iklim yang kian tidak menentu.(*)
baca berita lainnya:
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rutinitas tahunan Satpol PP Baubau yang biasanya meningkat menjelang dan selama Ramadhan untuk mengantisipasi lonjakan aktivitas masyarakat. Penertiban diperlukan lantaran sejumlah PKL masih memanfaatkan badan jalan sebagai lokasi berjualan sehingga mengganggu arus lalu lintas.
Sejumlah pedagang diketahui memindahkan lapaknya setelah diberikan imbauan oleh petugas. Penertiban dilakukan melalui pendekatan persuasif dengan mengedepankan komunikasi humanis. “Kami tidak ingin membuat pedagang merasa tertekan, tetapi tetap harus menjaga ketertiban,” ujar seorang petugas Satpol PP saat berada di lokasi.
Penataan PKL di kawasan ini juga menjadi bagian dari implementasi Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, aturan yang telah lama menjadi acuan tata kelola ruang publik di Baubau. Aturan tersebut rutin diterapkan terutama di titik-titik keramaian.
Dalam pelaksanaannya, para personel memberikan teguran langsung kepada PKL yang berjualan di fasilitas umum. Mereka mengimbau agar pedagang tidak menggunakan badan jalan sehingga aktivitas pengguna jalan tetap berjalan lancar. “Kami berharap pedagang dapat memahami bahwa menjaga ruang publik adalah tanggung jawab bersama,” tambah petugas lainnya.
Menurut keterangan Satpol PP, sebagian besar PKL menanggapi imbauan dengan baik dan memindahkan lapaknya ke area yang dinilai lebih aman. Proses penertiban berlangsung kondusif tanpa adanya gesekan antara petugas dan pedagang. Ini menunjukkan partisipasi masyarakat yang semakin baik dalam mendukung ketertiban kota.
Secara historis, penataan PKL di berbagai kota di Indonesia bukanlah hal baru. Di Jakarta, penertiban di kawasan Tanah Abang pernah menjadi sorotan nasional karena besarnya jumlah pedagang yang memadati ruas jalan utama. Bahkan secara global, beberapa kota besar seperti Bangkok dan Mumbai juga menghadapi tantangan serupa dalam menata PKL agar tetap dapat berusaha tanpa mengganggu fasilitas umum.
Satpol PP Baubau menilai pengalaman berbagai kota tersebut dapat menjadi referensi dalam mengelola ruang publik secara lebih efektif. “Kami ingin mengedepankan edukasi, bukan semata-mata tindakan represif. Pendekatan yang kami lakukan sesuai dengan praktik di banyak kota di dunia,” ujar seorang komandan regu.
Penertiban kali ini juga menekankan pentingnya kenyamanan warga selama menjalankan ibadah puasa. Peningkatan arus kendaraan dan aktivitas jual-beli selama Ramadhan membuat kondisi pasar lebih padat sehingga pengawasan harus diperketat.
baca juga:
- Kapal Kayu KM Intan Celebes Tenggelam di Poleang, Penumpang Selamat dari Gelombang Tinggi
- Wali Kota H Yusran Fahim Dorong Inovasi Pelayanan Digital Usai Kukuhkan RT/RW se Kota Baubau
Kegiatan pengawasan oleh Pleton Trantibum Regu 1 dipastikan akan terus digelar secara rutin sepanjang Ramadhan. Satpol PP Baubau menyatakan komitmennya menjaga situasi tetap kondusif demi kenyamanan masyarakat saat melaksanakan aktivitas harian.
Petugas juga mengingatkan bahwa keberhasilan penataan ruang publik membutuhkan kerja sama seluruh pihak, baik pedagang maupun warga sekitar. Langkah kolaboratif ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang tertib dan aman.
Dengan pola pendekatan yang semakin humanis, Satpol PP optimistis penataan PKL dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan konflik. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari pembenahan tata kota Baubau ke arah yang lebih tertib dan teratur.(*)