BUTON SELATAN, BAUBAUPOST.COM — Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menegaskan arah pembangunan daerah tahun 2027 dengan fokus pada penguatan pelayanan publik dan ekonomi lokal melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD yang digelar di Gedung Lamaindo, Senin (30/3/2026). “Bupati Buton Selatan H Muh Adios Buka Musrenbang RKPD 2027, Fokus Pelayanan Publik, Kesejahteraan, dan Perkuat Ekonomi Lokal,”
Forum tahunan tersebut menjadi instrumen utama pemerintah daerah dalam menyusun rencana kerja yang terukur, sekaligus menyelaraskan program pembangunan dengan kebutuhan masyarakat serta kebijakan nasional dan provinsi.
Kepala Bappeda Buton Selatan, La Ode Haerudin, menegaskan bahwa Musrenbang merupakan tahapan penting dalam sistem perencanaan pembangunan yang bertujuan menghimpun aspirasi sekaligus mengintegrasikan berbagai usulan prioritas.
“Perencanaan pembangunan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat, terukur, dan berkelanjutan dengan prinsip akuntabilitas,” ujarnya.
Ia menambahkan, hasil Musrenbang diharapkan menjadi dasar kuat dalam menentukan program prioritas yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Secara historis, mekanisme Musrenbang mulai diterapkan secara nasional pascareformasi melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem ini menekankan pendekatan partisipatif dalam pembangunan, berbeda dengan pola sentralistik yang dominan pada era sebelumnya.
Dalam praktik global, pendekatan serupa juga diterapkan di berbagai negara melalui konsep participatory planning, seperti di Brasil dan India, yang terbukti mampu meningkatkan transparansi dan efektivitas pembangunan daerah.
Bupati Buton Selatan, H. Muhammad Adios, dalam sambutannya menegaskan bahwa Musrenbang memiliki peran strategis sebagai ruang partisipatif antara pemerintah dan masyarakat.
“Musrenbang ini menjadi ruang untuk menyerap aspirasi dan menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 merupakan bagian dari implementasi RPJMD Kabupaten Buton Selatan 2025–2029 yang mengusung visi menjadikan daerah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sejahtera dan berdaya saing.
Tema pembangunan tahun 2027, yakni “Penguatan Kapasitas Pelayanan Publik dan Ekonomi Lokal”, menurutnya mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan dasar sekaligus memperkuat fondasi ekonomi masyarakat.
“Setiap program harus terukur, realistis, dan memberikan manfaat nyata, bukan sekadar mengejar serapan anggaran,” tegasnya.
Bupati juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara program daerah dan kebijakan nasional, termasuk dalam mendukung agenda prioritas seperti swasembada pangan, pengendalian inflasi, penurunan stunting, serta pengentasan kemiskinan ekstrem.
Sejalan dengan itu, penguatan koperasi desa dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi bagian dari strategi pembangunan jangka menengah daerah.
Dalam konteks nasional, fokus pada pelayanan publik dan ekonomi lokal sejalan dengan agenda transformasi ekonomi Indonesia yang dicanangkan pemerintah pusat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang menitikberatkan pada peningkatan daya saing daerah.
Acara pembukaan Musrenbang diawali dengan penampilan Tari Kapepe oleh siswa SMP Negeri 6 Batauga, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai kebangsaan.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah daerah, perwakilan masyarakat, hingga stakeholder pembangunan lainnya yang berperan dalam proses perencanaan.
baca juga:
- Bupati Buton Selatan H Muh Adios Rombak Kabinet, Ratusan Pejabat Dilantik, Ini Dia Nama-nama dan…
- Ketua TP PKK Buton Selatan Ny Sitti Norma Adios Gencarkan Aksi Cegah dan Lawan Stunting di Batuatas Melalui Kesadaran Gizi
Dengan dibukanya Musrenbang RKPD 2027, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan berharap seluruh rangkaian proses perencanaan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musrenbang RKPD Tahun 2027 secara resmi saya nyatakan dibuka,” ujar Bupati Adios.
Melalui forum ini, pemerintah daerah optimistis dapat merumuskan arah pembangunan yang tidak hanya adaptif terhadap tantangan, tetapi juga mampu memperkuat kemandirian ekonomi lokal di tengah dinamika global.(*)
GALERI FOTO
baca berita lainnya:
Bersama Bupati Busel H Muh Adios, Wagub Sultra Hugua Genjot KNMP Buton Selatan, Perkuat Ekonomi Pesisir Melaui Sektor Perikanan dan Pariwisata
ByArdi Toris
Mar 28, 2026
Bersama Bupati Busel H Muh Adios, Wagub Sultra Hugua Genjot KNMP Buton Selatan, Perkuat Ekonomi Pesisir Melaui Sektor Perikanan dan Pariwisata
BUTON SELATAN – Kawasan Teluk Lande di Kabupaten Buton Selatan dinilai memiliki potensi besar sebagai pusat ekonomi pesisir terpadu berbasis perikanan dan pariwisata. Penilaian itu mengemuka dalam kunjungan kerja Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, ke Desa Lande, Kecamatan Sampolawa, Sabtu (28/3/2026). “Bersama Bupati Busel H Muh Adios, Wagub Sultra Hugua Genjot KNMP Buton Selatan, Perkuat Ekonomi Pesisir Melaui Sektor Perikanan dan Pariwisata,
Potensi tersebut terlihat dari karakter perairan yang relatif tenang, panorama tebing yang eksotis, serta keberadaan destinasi wisata seperti Waburi Park yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun luar daerah.
Dalam kunjungan tersebut, Hugua didampingi Bupati Buton Selatan Muhammad Adios, bersama jajaran pejabat provinsi dan kabupaten. Kehadiran mereka menandai keseriusan pemerintah dalam mendorong pengembangan kawasan pesisir berbasis ekonomi terpadu.
Fokus utama kunjungan adalah peninjauan Koperasi Merah Putih yang menjadi bagian dari program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Gerak Makmur. Program ini dirancang sebagai penggerak ekonomi baru bagi masyarakat nelayan melalui penguatan kelembagaan dan akses pasar.
Hugua menegaskan bahwa keberhasilan KNMP sangat bergantung pada optimalisasi infrastruktur pendukung, khususnya Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Menurutnya, fasilitas tersebut harus mampu menjadi pusat aktivitas ekonomi nelayan secara efektif.
“Tidak perlu pengadaan mesin baru, cukup dilakukan penyempurnaan agar operasionalnya lebih optimal,” ujar Hugua dalam keterangannya.
Ia mengungkapkan, kebutuhan ikan di kawasan Teluk Lande mencapai sekitar 15 ton per hari, sementara produksi yang tersedia baru sekitar 3 ton. Kesenjangan tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi peningkatan kapasitas produksi perikanan.
“Kita melihat ada gap yang cukup besar antara kebutuhan dan produksi. Ini harus segera diatasi melalui penguatan sistem produksi dan distribusi,” katanya.
Upaya tersebut, lanjutnya, juga harus didukung dengan pembangunan pelabuhan perikanan sebagai infrastruktur strategis. Pelabuhan dinilai penting untuk menunjang aktivitas nelayan, termasuk distribusi hasil tangkapan ke pasar yang lebih luas.
Rencana pembangunan pelabuhan perikanan yang sebelumnya telah disetujui pemerintah pusat dengan alokasi anggaran sekitar Rp30 miliar diharapkan dapat kembali dilanjutkan. Pemerintah daerah kini tengah menyiapkan langkah koordinasi lanjutan.
“Program ini sudah pernah disetujui, tinggal kita dorong kembali agar bisa direalisasikan,” ujarnya.
Secara historis, sektor kelautan dan perikanan Indonesia telah menjadi tulang punggung ekonomi pesisir sejak masa awal kemerdekaan. Program modernisasi perikanan mulai digencarkan pada era 1970-an melalui pembangunan pelabuhan perikanan dan penguatan armada tangkap.
Dalam konteks global, konsep pengembangan kampung nelayan terpadu seperti KNMP sejalan dengan praktik di sejumlah negara maritim, seperti Jepang dan Norwegia, yang mengintegrasikan sektor perikanan dengan pariwisata untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat pesisir.
Di Indonesia sendiri, pengembangan kawasan berbasis ekonomi biru (blue economy) semakin diperkuat dalam satu dekade terakhir sebagai strategi nasional dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hugua menilai, Teluk Lande memiliki peluang besar untuk menjadi model pengembangan kawasan pesisir di tingkat regional bahkan nasional, jika didukung dengan perencanaan yang matang dan sinergi lintas sektor.
baca juga:
- Bupati Buton Selatan H Muh Adios Rombak Kabinet, Ratusan Pejabat Dilantik, Ini Dia Nama-nama dan…
- Pemkab Buton Selatan Tegaskan Rekaman Viral Bupati Soal Mobil Dinas Diduga Telah Diedit, Berikut Penjelasan Resmi
“Integrasi antara perikanan dan pariwisata adalah kunci. Jika ini berjalan baik, maka ekonomi masyarakat akan tumbuh secara berkelanjutan,” tuturnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Pemerintah Kabupaten Buton Selatan berkomitmen memperkuat kolaborasi dalam pengembangan KNMP, termasuk mendorong investasi dan pemberdayaan masyarakat lokal.
Dengan langkah tersebut, kawasan Teluk Lande diharapkan mampu berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pesisir Sulawesi Tenggara, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan secara berkelanjutan.(*)
