BUTON SELATAN, BAUBAUPOST.COM – Pemerintah Kabupaten Buton Selatan memetakan potensi dan kompetensi 1.238 aparatur sipil negara (ASN) melalui kegiatan Tes Profiling ASN yang berlangsung selama empat hari, 8–11 November 2026. Kegiatan yang dilaksanakan di dua laboratorium komputer, masing-masing SMP Negeri 1 Batauga dan SMA Negeri 1 Batauga, tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah membangun manajemen kepegawaian yang profesional, objektif, dan berbasis kompetensi. “BKPSDM BUTON SELATAN PETAKAN KOMPETENSI 1.238 ASN, PERKUAT SISTEM MERIT DAN MANAJEMEN TALENTA,”
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buton Selatan, Haida, S.Pt., dalam laporannya menjelaskan, kegiatan profiling bertujuan memperoleh data dan informasi yang komprehensif mengenai potensi, kompetensi, kualifikasi, serta karakteristik ASN. Pemetaan ini memiliki empat sasaran utama, yakni memetakan potensi dan kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, menyediakan data profil aparatur sebagai dasar pengembangan karier dan peningkatan kapasitas pegawai, mendukung penerapan sistem merit dan manajemen talenta ASN, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Profiling ASN ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai potensi dan kompetensi setiap aparatur. Data tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam pengembangan karier dan peningkatan kapasitas ASN agar lebih terarah dan sesuai kebutuhan organisasi,” demikian substansi laporan Haida dalam kegiatan tersebut.
Pelaksanaan kegiatan yang diikuti 1.238 ASN itu didukung Tim Pelaksana Profiling ASN dari Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara (BKN) Makassar. Dalam laporan tersebut, Haida berharap seluruh peserta mengikuti setiap tahapan tes dengan sungguh-sungguh, jujur, dan penuh tanggung jawab. Keseriusan peserta dinilai penting agar hasil penilaian benar-benar menggambarkan potensi dan kompetensi masing-masing aparatur, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan sumber daya manusia pemerintahan.
“Kami mengharapkan seluruh peserta mengikuti tes ini dengan sungguh-sungguh, jujur, dan penuh tanggung jawab. Hasil profiling harus dapat memberikan gambaran yang tepat mengenai potensi dan kompetensi masing-masing ASN,” demikian pesan yang disampaikan Kepala BKPSDM tersebut.
Dalam konteks reformasi birokrasi nasional, pemetaan kompetensi aparatur memiliki keterkaitan dengan perjalanan penerapan sistem merit di Indonesia. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai salah satu landasan penguatan manajemen ASN berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Perkembangan berikutnya ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN. Pada 31 Oktober 2023, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menggantikan UU Nomor 5 Tahun 2014, sekaligus memperkuat transformasi manajemen ASN, sistem merit, dan digitalisasi pengelolaan kepegawaian.
Prinsip pengelolaan aparatur berdasarkan kemampuan dan prestasi juga memiliki sejarah panjang di tingkat internasional. Di Inggris, laporan Northcote-Trevelyan yang diterbitkan pada 1854 merekomendasikan penerimaan pegawai melalui ujian kompetitif, pengembangan struktur kepegawaian, serta promosi berdasarkan prestasi. Gagasan tersebut menjadi salah satu tonggak perkembangan birokrasi modern yang menekankan profesionalitas dan netralitas aparatur. Dalam konteks tersebut, profiling ASN di Buton Selatan menjadi bagian dari upaya daerah memperkuat pengelolaan aparatur melalui pemetaan potensi dan kompetensi.
Haida menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Buton Selatan atas dukungan, perhatian, dan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Penghargaan juga disampaikan kepada Tim Pelaksana Kantor Regional IV BKN Makassar atas dukungan dan kerja sama dalam penyelenggaraan profiling.
baca juga:
- IMI Buton Selatan Bidik Delapan Kelas Porprov Sultra 2026, Tiga Pembalap Disiapkan …
- Tekan Inflasi, Buton Selatan Gelar Pangan Murah dengan Beras SPHP 3 Ton
Laporan kegiatan itu disampaikan di hadapan Bupati Buton Selatan, Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekretariat Daerah, serta Kepala Perangkat Daerah yang menjadi peserta Tes Profiling ASN Tahun 2026. Pada akhir laporannya, Haida memohon kesediaan Bupati untuk memberikan sambutan dan arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan tersebut. Pemerintah daerah berharap hasil profiling dapat menjadi pijakan dalam membangun ASN yang profesional, berintegritas, kompeten, serta mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.(*)
baca berita lainnya:

Bupati Buton Selatan H. Muhammad Adios, S.Sos., M.B.A., mengatakan, penguatan koordinasi dengan PLN merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas akses energi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pasokan listrik yang andal dinilai penting untuk menunjang aktivitas masyarakat sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi desa.
Koordinasi tersebut dilakukan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Selatan bersama jajaran PLN di Makassar. Pertemuan itu diterima langsung oleh General Manager PLN beserta jajaran untuk membahas peningkatan keandalan pelayanan kelistrikan dan perluasan waktu layanan di wilayah kepulauan.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Busel mengatakan, pemerataan listrik tidak sekadar menyediakan penerangan, tetapi juga mendukung pendidikan dan kegiatan usaha masyarakat. “Kami ingin listrik hadir sebagai penerang bagi anak-anak untuk belajar, mendukung masyarakat dalam mengembangkan usaha, serta mendorong potensi desa agar tumbuh melalui akses energi yang memadai,” ujarnya, Selasa (27/10/2026).
Selain peningkatan layanan listrik, Pemkab Busel menyiapkan usulan pengembangan PLTS di Kecamatan Siompu dan Kadatua. Persiapan meliputi kesiapan lahan serta kelengkapan administrasi yang akan menjadi bahan koordinasi lanjutan dengan PLN dan instansi terkait.
Dorongan tersebut berkaitan dengan tantangan geografis wilayah kepulauan, ketika penyediaan energi memerlukan perencanaan yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Sistem tenaga surya dapat menjadi salah satu pilihan untuk memperluas akses listrik, tetapi penerapannya tetap membutuhkan kajian teknis, pembiayaan, penyimpanan energi, serta rencana operasi dan pemeliharaan.
Secara historis, pembangunan kelistrikan Indonesia telah berkembang sejak masa awal perusahaan listrik pada era kolonial, kemudian mengalami perluasan melalui pembangunan infrastruktur energi setelah kemerdekaan. Dalam perkembangan global, energi surya juga semakin diperhitungkan sebagai sumber energi terbarukan. Meski demikian, bagi Busel, keberhasilan program ini akan ditentukan oleh kesiapan infrastruktur, dukungan PLN, serta kesesuaian solusi energi dengan kebutuhan masyarakat di setiap pulau.
baca juga:
- Bupati H Muh Adios Respons Keluhan Warga, KMP Prima Satu Disiapkan, Buton Selatan Benahi …
- Porseni Buton Selatan Digelar November 2026 Dipusatkan di SMPN 1 Batauga, Dispora Bidik Talenta Muda Berprestasi
Pemkab Busel menyatakan akan melanjutkan sinergi dengan PLN dan pemangku kepentingan terkait agar rencana peningkatan layanan listrik pada 2026–2027 dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah dan kebutuhan warga. Pemerataan akses energi diharapkan mendukung layanan publik, kegiatan belajar, pertumbuhan usaha, dan kesejahteraan masyarakat kepulauan.(*)




