BUTON SELATAN, BAUBAUPOST.COM – Pemerintah Kabupaten Buton Selatan memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan pokok dengan harga terjangkau hingga wilayah kepulauan. Melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar di Desa Wacuala, Kecamatan Batuatas, Kamis (12/11/2026), pemerintah daerah berupaya menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan distribusi pangan menjangkau masyarakat di wilayah terpencil. “GPM Jangkau Batuatas, Pemkab Buton Selatan Perluas Pemerataan Akses Pangan Murah,”
Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan tersebut merupakan bagian dari peringatan Hari Pangan Sedunia 2026. Pelaksanaannya di Batuatas sekaligus menjadi langkah pemerintah daerah mendekatkan pelayanan kebutuhan pokok kepada masyarakat yang secara geografis memiliki tantangan distribusi dibandingkan wilayah daratan.
Bupati Buton Selatan H. Muhammad Adios mengatakan, keterjangkauan pangan merupakan hak dasar setiap keluarga. Karena itu, pemerintah harus memastikan seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang sama dalam memenuhi kebutuhan pangan, tanpa dibatasi lokasi tempat tinggal.
“Kehadiran Gerakan Pangan Murah di tengah masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah kepulauan seperti Batuatas, adalah bukti bahwa pemerintah hadir untuk memastikan setiap warga kita bisa memenuhi kebutuhan pangannya dengan mudah dan terjangkau,” ujar Adios.
Menurut dia, ketahanan pangan tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan bahan pokok, tetapi juga menyangkut stabilitas harga dan pemerataan distribusi. Persoalan tersebut menjadi penting bagi Buton Selatan yang memiliki wilayah kepulauan dengan karakteristik geografis dan tantangan logistik tersendiri.
Adios juga mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan, pengembangan komoditas pangan lokal, serta keterlibatan petani, pelaku usaha dan masyarakat dalam memperkuat kemandirian pangan daerah. “Pangan terjangkau, masyarakat sejahtera, dan ketahanan pangan yang kuat adalah tujuan utama kita semua,” katanya.
Upaya tersebut sejalan dengan agenda ketahanan pangan nasional yang antara lain diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pada tingkat internasional, persoalan akses pangan juga menjadi perhatian melalui peringatan Hari Pangan Sedunia setiap 16 Oktober yang ditetapkan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) sejak 1979 dan mulai diperingati pada 1981. Momentum tersebut mengingatkan pentingnya sistem pangan yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
baca juga:
- Evaluasi Kinerja Kantor Pertanahan, Kepala Kantah Buton Selatan Asnani Mulai Matangkan Program …
- Jadi Inspektur Upacara Hari Pahlawan 2026, Adios Ajak Generasi Muda Buton Selatan Melanjutkan Perjuangan
Pelaksanaan GPM di Desa Wacuala mendapat dukungan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang hadir di Kecamatan Batuatas. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan berharap kegiatan tersebut dapat meringankan pengeluaran rumah tangga sekaligus memperkuat pemerataan akses pangan dan ketahanan pangan masyarakat di seluruh wilayah kepulauan.(*)
baca berita lainnya:
BUTON SELATAN, BAUBAUPOST.COM – Pemerintah Kabupaten Buton Selatan memetakan potensi dan kompetensi 1.238 aparatur sipil negara (ASN) melalui kegiatan Tes Profiling ASN yang berlangsung selama empat hari, 8–11 November 2026. Kegiatan yang dilaksanakan di dua laboratorium komputer, masing-masing SMP Negeri 1 Batauga dan SMA Negeri 1 Batauga, tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah membangun manajemen kepegawaian yang profesional, objektif, dan berbasis kompetensi. “BKPSDM BUTON SELATAN PETAKAN KOMPETENSI 1.238 ASN, PERKUAT SISTEM MERIT DAN MANAJEMEN TALENTA,”
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buton Selatan, Haida, S.Pt., dalam laporannya menjelaskan, kegiatan profiling bertujuan memperoleh data dan informasi yang komprehensif mengenai potensi, kompetensi, kualifikasi, serta karakteristik ASN. Pemetaan ini memiliki empat sasaran utama, yakni memetakan potensi dan kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, menyediakan data profil aparatur sebagai dasar pengembangan karier dan peningkatan kapasitas pegawai, mendukung penerapan sistem merit dan manajemen talenta ASN, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Profiling ASN ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai potensi dan kompetensi setiap aparatur. Data tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam pengembangan karier dan peningkatan kapasitas ASN agar lebih terarah dan sesuai kebutuhan organisasi,” demikian substansi laporan Haida dalam kegiatan tersebut.
Pelaksanaan kegiatan yang diikuti 1.238 ASN itu didukung Tim Pelaksana Profiling ASN dari Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara (BKN) Makassar. Dalam laporan tersebut, Haida berharap seluruh peserta mengikuti setiap tahapan tes dengan sungguh-sungguh, jujur, dan penuh tanggung jawab. Keseriusan peserta dinilai penting agar hasil penilaian benar-benar menggambarkan potensi dan kompetensi masing-masing aparatur, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan sumber daya manusia pemerintahan.
“Kami mengharapkan seluruh peserta mengikuti tes ini dengan sungguh-sungguh, jujur, dan penuh tanggung jawab. Hasil profiling harus dapat memberikan gambaran yang tepat mengenai potensi dan kompetensi masing-masing ASN,” demikian pesan yang disampaikan Kepala BKPSDM tersebut.
Dalam konteks reformasi birokrasi nasional, pemetaan kompetensi aparatur memiliki keterkaitan dengan perjalanan penerapan sistem merit di Indonesia. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai salah satu landasan penguatan manajemen ASN berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Perkembangan berikutnya ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN. Pada 31 Oktober 2023, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menggantikan UU Nomor 5 Tahun 2014, sekaligus memperkuat transformasi manajemen ASN, sistem merit, dan digitalisasi pengelolaan kepegawaian.
Prinsip pengelolaan aparatur berdasarkan kemampuan dan prestasi juga memiliki sejarah panjang di tingkat internasional. Di Inggris, laporan Northcote-Trevelyan yang diterbitkan pada 1854 merekomendasikan penerimaan pegawai melalui ujian kompetitif, pengembangan struktur kepegawaian, serta promosi berdasarkan prestasi. Gagasan tersebut menjadi salah satu tonggak perkembangan birokrasi modern yang menekankan profesionalitas dan netralitas aparatur. Dalam konteks tersebut, profiling ASN di Buton Selatan menjadi bagian dari upaya daerah memperkuat pengelolaan aparatur melalui pemetaan potensi dan kompetensi.
Haida menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Buton Selatan atas dukungan, perhatian, dan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Penghargaan juga disampaikan kepada Tim Pelaksana Kantor Regional IV BKN Makassar atas dukungan dan kerja sama dalam penyelenggaraan profiling.
baca juga:
- IMI Buton Selatan Bidik Delapan Kelas Porprov Sultra 2026, Tiga Pembalap Disiapkan …
- Tekan Inflasi, Buton Selatan Gelar Pangan Murah dengan Beras SPHP 3 Ton
Laporan kegiatan itu disampaikan di hadapan Bupati Buton Selatan, Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekretariat Daerah, serta Kepala Perangkat Daerah yang menjadi peserta Tes Profiling ASN Tahun 2026. Pada akhir laporannya, Haida memohon kesediaan Bupati untuk memberikan sambutan dan arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan tersebut. Pemerintah daerah berharap hasil profiling dapat menjadi pijakan dalam membangun ASN yang profesional, berintegritas, kompeten, serta mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.(*)
