Peliput: Anton
LABUNGKARI, BP – Masyarakat perwakilan tujuh kecamatan se Kabupaten Buton Tengah bersatu mengadakan aksi pada Kamis (20/04) di Kantor Bupati Buteng, untuk menolak adanya pegawai impo yang belakangan terjadi dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah.
Massa aksi berjumlah ratusan orang yang merupakan gabungan dari masyarakat Kecamatan Sangia Wambulu, Kecamatan Gu, Kecamatan Lakudo, Kecamatan Mawasangka, Kecematan Mawasangka Tengah, Kecamatan Mawasangka Timur, dan Kecamatan Talaga Raya.
Tiga lembaga/organisasi masyarakat yakni Lembaga Swadaya Masyarakat-Garansi Unitas Demokrasi (LSM-Garuda), Gerakan Muda Buton Tengah (Gema Buteng), dan Gerakan Rakyat Anti Kolonial Buton Tengah (Gertak Buteng), tampak menjadi promotor.
Massa peserta aksi dalam pernyataan sikapnya, menitik beratkan pada penolakan terhadap pegawai impor yang dinilai belakangan menduduki jabatan-jabatan strategis lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Tengah.
Dalam orasinya, Riki yang merupakan masyarakat Kecamatan Mawasangka juga sebagai salah satu koordinator aksi, mengatakan, menyerukan agar Pemkab Buteng segera memrhentikan pegawai impor yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Tengah saat ini.
“Tuntutan kami, hentikan pegawai impor lingkup Pemerintah Daerah Buton Tengah, tinjau ulang pelantikan yang tidak sesuai dengan UU ASN Nomor 5 Tahun 2014, segera pulangkan semua pejabat eselon II, III dan IV yang bukan pribumi dari Buteng, kami mendesak DPRD Kabupaten Buton Tengah agar mengambil langkah-langkah tegas untuk memberhentikan Pj Bupati Buton Tengah, hentikan praktek KKN ditubuh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah,” tegasnya dalam orasi.
Selanjutnya, koordinator aksi lainnya Salimin juga menyampaikan agar Pj Bupati Buteng Drs H La Ode Ali Akbar MSi dapat menjalankan amanah UU dengan baik. Masa juga bersepakat untuk memboikot Kantor Bupati Buteng bila tuntutan tersebut tak dipenuhi dalam waktu dekat.
“Pj Bupati tidak melihat apa yang menjadi amanah UU, harapan kita sebenarnya mau berdialog tapi ternyata Pj Bupati Buteng sedang keluar daerah, kedepan bila tuntutan kami ini tidak ada jalan keluarnya maka kami akan memboikot Kantor Bupati Buton Tengah,” katanya.
Orator lain, La Ode Gogo yang mewakili masyarakat Buton Tengah menyatakan, masyarakat hanya menginginkan agar putra putri daerah Buton Tengah bisa diberdayakan untuk terlibat dalam roda Pemerintahan Buton Tengah.
“Kami dari Kecamatan Gu menyampaikan aspirasi kami khususnya tentang PNS, persoalan ini simpel saja sebenarnya, yang kami mau pegawai negeri itu diberdayakan dari putra daerah sendiri, apalagi putra daerah Buteng juga banyak yang sudah layak dan pantas untuk hal itu,” tuturnya.
Ditempat yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Buteng Drs H La Ode Hasimin MM ketika menemui para demonstran mengatakan, ia siap meneruskan aspirasi masyarakat jika itu mengarah pada hal yang positif demi kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Buton Tengah.
“Kurang lebih tinggal sekitar dua tahun lagi saya mau pensiun, disisa akhir masa jabatan saya ini saya siap untuk selalu mengabdikan diri demi kemajuan pembangunan di Buton Tengah. Saya siap berhadapan dengan apa pun dan dimana pun, saya tidak pernah gentar kalau itu kebenaran, beri kami waktu, nanti saya akan komunikasikan dengan Bupati, karena saat ini Bupati sedang diluar daerah dalam urusan dinas,” tandasnya.(*)