Peliput: Duriani
WAKATOBI, BP – Kabupaten Wakatobi sebagai salah satu daerah Top Ten pengembangan pariwisata prioritas nasional, Wakatobi harus lebih berbenah lagi khususnya pembenahan ruas jalan dan pembangunan terminal.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Hado Hasina, mengungkapkan jika membangun suatu kota mesti ada perhitungan dalam membuka jalan dari segi kenyamanan terutama masyarakat yang mendiami wilayah itu. Pasalnya, masyarakat yang mendiami wilayah itu bukan dalam hitungan satu atau dua tahun.
“Membangun suatu kota harus ada manajemen rekayasa lalulintas dan analisa dampak lalulintas. Artinya, kenyamanan dan kemanan orang tinggal di kota itu harus kita jamin,” ungkap Hado Hasina, disela-sela sebagai pemateri pada diskusi manajemen rekayasa lalulintas dan andalalin di wangi-Wangi, Sabtu (11/11/2017).
Menurut mantan Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Butur tersebut, faktor paling menonjol di Wakatobi saat ini adalah lalulintas yang belum teratur. “Kenapa belum teratur, karena rata-rata jalan di Wakatobi kecil dan tidak bisa lagi dilebarkan. Nah, kami menawarkan salah satu yang bisa menciptakan kenyamanan adalah manajemen rekayasa dampak lalulintas,” ucap Hado Hasina.
Hado Hasina, mengatakan kepadatan lalulintas akibat kesempitan ruas jalan satu-satunya cara adalah dilebarkan jalannya jika masih memungkinkan. “Jika sudah tidak bisa lagi dilebarkan maka kita alihkan lalulintasnya. Tadinya dua arah maka kita jadikan satu arah,” katanya.
Semestinya sebuah kota lanjut Hado Hasina, sebelum berkembang harus ada analisa dampak lalulintas. Jika instansi terkait belum memiliki kemampuan untuk menyusun andalalin maka bisa berkoordinasi dengan instansi terkait di provinsi. “Dinas Perhubungan harus memprakarsai rancangan pembuatan andalalin, jika belum bisa maka bisa meminta bantuan di privinsi. Andalalin itu bukan melarang tapi menyusun kegiatan yang disepakati,” ujarnya.
Sebagai daerah Pariwisata, Hado Hasina, menekankan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Wakatobi untuk benar-benar memahami tugas pokok dan fungsinya. “Tugas Dinas Perhubungan itu bukan membangun tambatan perahu. Tapi menyelenggarakan angkutan barang dan orang dengan aman, nayaman serta tertib ke tempat tujuan. Kemudian seperti Wakatobi ini bagaimana agar Wakatobi ini bisa diakses dari luar daerah hingga internasional. Atau menyelenggarakan simpul dan ruas,” sindirnya.
Hado Hasina, juga menekankan Dinas Perhubungan untuk bekerjasama dengan lalulintas. Sebagai daerah pariwisata dengan kondisi ruas jalan sempit harus ada upaya menghadirkan angkutan umum yang layak.
“Wakatobi sebagai daerah pariwisata yang harus diperhatikan dan dikembangkan adalah menekan penggunaan mobil pribadi. Tapi harus dipastikan bahwa orang merasa nyaman naik mobil angkutan umum. Termasuk angkutan di laut harus dipastikan kenyamanan dan kemanan penumpang terjamin,” tegasnya.
Hado Hasina, menambahkan Pemkab Wakatobi tidak perlu ragu menyusun rekayasa manajemen lalulintas dan andalalin karena undang-undang telah memberikan jaminan. “Sudah ada aturan sebagai rujukan yakni UU No 22 Tahun 2009 dan PP No 32 Tahun 2011 tentang manajemen rekayasa. Pergub juga sudah ada dan harus ditindak lanjuti dengan Perbup tentang apa dan siapa serta melakukan apa,” tutupnya.
Untuk diketahui, dalam diskusi manajemen rekayasa lalulintas dan andalalin tersebut dihadiri Wakil Bupati Wakatobi Imliati Daud, Kasat Lantas Polres Wakatobi AKP Asnawi, serta sejumlah perwakilan unsure instansi terkait.(*)