Editor: Zaman Adha
JAKARTA, BP – WaliKota Dr HAS Tamrin MH menyebut, jika hasil pencapaian Kota Baubau masih jauh dengan daerah yang mendapat penghargaan terbaik. Hal tersebut terungkap pada evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional yang diselenggarakan KemenPAN-RB, di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (28/03)
Dirilis Kadis Kominfo Baubau Drs Sadarman MSi, Walikota dua periode ini menjadikan evaluasi tersebut sebagai pijakan awal untuk melangkah bersama semua OPD, dalam melakukan pembenahan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik di Kota Baubau, agar lebih baik ke depan.
Disebutkan, kegiatan ini untuk mendukung akselerasi SPBE pada tiga domain utama, yaitu kebijakan, tata kelola, dan layanan. Melalui evaluasi SPBE, pemerintah mendapatkan data baseline pelaksanaan SPBE di Kota Baubau. Data baseline ini akan digunakaan dalam penyusunan kebijakan dan penentuan arah strategis pembangunan SPBE yang efektif, efisien, terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.
Menurut informasi dari KemenPAN-RB, hasil evaluasi diserahkan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dengan didampingi Menteri PANRB Syafruddin, dan Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro kepada 18 instansi pusat, daerah, dan Polri.
Dalam sambutannya, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menegaskan pentingnya akselerasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi di seluruh instansi pemerintah.
“Penerapan SPBE merupakan keharusan, bukan pilihan. Karena itu jangan ditunda-tunda lagi,” ujar Wapres.
Hasil evaluasi SPBE yang dilakukan terhadap 616 kementerian, lembaga, Polri, dan pemerintah daerah, sebanyak 82 instansi pemerintah (13,31%) berpredikat baik, sangat baik dan memuaskan. Sedangkan, 534 instansi pemerintah (86,69%) berpredikat cukup dan kurang. Potret SPBE Nasional itu belum sesuai target yang diharapkan mencapai kategori predikat baik, dengan indeks 2,6 atau lebih pada tahun 2020.
Menurut Wapres, persoalan yang harus segera diselesaikan oleh instansi pemerintah adalah integrasi SPBE. Sebagai contoh, JK menunjuk Kementerian PUPR.
“Kalau mau membangun jalan, bisa langsung terintegrasi dengan Bappenas, serta pemda,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Wapres menyerahkan penghargaan kepada 16 instansi pemerintah yang telah menerapkan SPBE dengan baik. Keenambelas instansi itu terdiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pariwisata, Kementerian PUPR, BAPETEN, LIPI, BPS, BPK, Mabes Polri, Polda Jabar, Pemprov Jateng, DIY, Jabar, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Batang, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Tangerang Selatan.
Pada kegiatan tersebut, dilakukan juga sesi sharing knowledge yang diisii oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas serta peluncuran portal spbe.go.id dan elearning.spbe.go.id. Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Agama Lukman Saifuddin, Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Wakil Ketua Mahkamah Agung Aswanto, dan para kepala daerah. (**)