Peliput : Asmaddin
BAUBAU, BP- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wakatobi menghadiri panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Baubau untuk menata kembali aset dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rabu (26/06).
Bupati Wakatobi H Arhawi SE menuturkan, kehadirannya bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah pemerintahannya datang ke Kota Baubau untuk membahas bersama KPK RI pengoptimalan aset yang telah berumur 10 tahun.
“Apakah aset ini bisa jadi miliknya atau aset ini dinilai kembali dan tinggal berapa nilainya ketika tidak memungkinkan lagi, apakah memungkinkan itu dihapuskan atau tidak,” ungkapnya ditemui di Kantor Walikota Baubau.
Menurutnya, jika aset Pemkab Wakatobi tidak memiliki nilai ekonomis yang tinggi, maka sebaiknya dihapuskan, salah satu contoh aset mobil yang bisa saja dihapus, apalagi jika harus dibebani dengan nilai perawatan.
Dikatakan, ujung dari pembahasan yang dilakukan pihaknya bersama KPK, berbuntut rencana aksi untuk memaksimalkan pembenahan terhadap aset dan optimalisasi PAD dengan segera. Pihaknya juga telah diwarning untuk tidak berbuat sesuatu yang melanggar hukum.
“Kami akan dipandu oleh KPK untuk lebih bekerja dikedua pembahasan tersebut secara profesional,” katanya.
Lebih lanjut Arhawi menuturkan, terkait kewenangan balai taman nasional dan kewenangan dari Pemkab Wakatobi dengan adanya rencana aksi bersama KPK ini, akan diatur lebih lanjut.
“Wakatobi lahir dengan Undang-undang, namun kemudian ada taman nasional. Kemudian antara taman nasional dan Pemda ini seolah-olah mereka memegang kewenangannya yang telah diatur oleh UU,” katanya.
Ia mencotohkan, peletakan pungutan di taman nasional kepada turis yang datang. Pihaknya harap KPK dapat memberikan solusi ke depan.
“Itu menjadi masukan buat KPK agar bisa dicari solusinya agar dapat double tag, sehingga orang datang ke Wakatobi tidak terbebani oleh beberapa pungutan yang dirasakan di daerah. Di Wakatobi itu penetapan pajaknya masih dari Gubernur sampai saat ini belum terupdate nah ini potensinya sangat besar terhadap peningkatan PAD,” jelasnya. (*)