Laporan: Ardi Toris
SULTRA, BP- Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) H Ali Mazi SH melantik DR Hj Nur Endang Abbas SE, MSi, sebagai pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Sultra, di Aula Merah Putih, Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Senin (03/08).
Dengan demikian, pelantikan ini sekaligus serah-terima jabatan dan menandai secara resmi berakhirnya masa jabatan Pelaksana Tugas Sekda Pemprov Sultra, yang sebelumnya diemban oleh DR Drs Laode Ahmad PB, AP, MSi. Pelantikan ini juga mengakhiri masa tunggu jabatan kesekdaan di lingkup Pemprov Sultra.
Pelantikan Ibu Nur Endang Abbas ini sesuai Keputusan Presiden No. 117/TPA Tahun 2020 tertanggal 17 Juli 2020. Keppres ini ditindaklanjuti oleh surat Plh. Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (Sekkab RI) Nomor R-223/Adm/TPA/07/2020, dengan tanggal yang sama. Keppres dan surat Sekkab itu direkam dalam surat penyampaian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) No. 800/3764/OTDA, Tertanggal 21 Juli 2020.
Sebelum pendefinitifan ini, selaku pelaksana tugas ke-Sekda-an di Pemprov Sultra diisi oleh sejumlah tokoh, antara lain Bpk Syarifuddin Safaa, Ibu Isma, Ibu Nur Endang Abbas, Bpk La Ode Mustari, dan Bpk Laode Ahmad PB. Pelantikan tersebut dihadiri jajaran Forkopimda Sultra, pimpinan OPD Pemprov. Sultra, dan Ketua TP-PKK Prov Sultra Ibu Agista Ariany, SE., serta media massa cetak dan elektronik.
Sebelum dilantik sebagai Sekda Pemprov Sultra, Nur Endang Abbas menjabat sebagai Kepala Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sultra. Pada tugasnya ini, Nur Endang berhasil mengembalikan status lembaga itu ke tipe-B.
Seusai pengambilan sumah jabatan, Gubernur Ali Mazi mengintruksikan sejumlah hal untuk segera dibenahi dan dievaluasi oleh pejabat Sekda yang baru, yakni mengevaluasi seluruh kebijakan dan program pemerintah daerah agar dapat dijalankan dengan efektif, efisien dan akuntabel. “Pastikan bahwa program-progran tersebut berpihak kepada rakyat dalam hal pengentasan kemiskinan, penurunan angka pengangguran, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan,” demikian Gubernur Ali Mazi.
Menurut Gubernur Ali Mazi, Sekda Pemprov Sultra pun harus mampu mendorong investasi, memperkuat komunikasi dan kolaborasi yang secara efektif dan harmonis, tidak saja kepada Pemimpin Provinsi Sulawesi Tenggara, tetapi juga terhadap DPRD Provinsi dan instansi vertikal untuk kepentingan daerah dan masyarakat. Di hadapan seluruh undangan, Gubernur Ali Mazi menyampaikan, “juga harus mampu mewujudkan tata-kelola keuangan daerah yang bersih dan melakukan penataan birokrasi.”
Kepada DR Drs Laode Ahmad PB yang telah membaktikan diri menjalankan amanah dengan sangat baik dan profesional, Gubernur Ali Mazi mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya. “Beliau hadir di saat yang sangat tepat ketika Sultra didera pandemi Covid-19. Beliau membantu saya mengorganisir semua perangkat daerah yang bahu-membahu berjuang menangani pandemi dan efeknya. Sulawesi Tenggara berhutang besar pada jasa beliau. Kepada beliau saya menitip pesan agar tidak melupakan Sulawesi Tenggara,” ujar Gubernur Ali Mazi yang disambut haru oleh hadirin.
Gubernur Ali Mazi juga menjumput sekilas pertanyaan publik mengenai janji politik pasangan Ali Mazi-Lukman Abunawas, mengenai posisi pejabat Sekda Pemprov Sultra yang akan dijabat oleh SDM Aparat Sipil Negara (ASN) asal Muna.
“Soal tersebut tidak harus dipolemikkan, sebab semua upaya yang mengarah pada pemenuhan janji tersebut telah kami (Gubernur Ali Mazi dan Wagub Lukman Abunawas, red.) lakukan. Semua ASN terbaik Muna bersama kandidat lainnya telah menempuh berbagai tahapan yang akhirnya diputuskan oleh Presiden Joko Widodo. Kami sebagai wakil pemerintah pusat di daerah wajib dan hanya bisa mengikuti perintah Presiden,” ungkap Gubernur Ali Mazi.(*)