BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau mengawali langkah besar dalam menata ulang kawasan perdagangan dengan merelokasi sebagian aktivitas Pasar Wameo ke Terminal Warumusio. Kebijakan ini menjadi bagian dari agenda revitalisasi pasar tradisional yang ditargetkan berlangsung pada 14 hingga 16 Maret 2026., “Pemkot Baubau Tertibkan Pasar Wameo, Relokasi ke Terminal Warumusio Dimulai Maret 2026,”
Rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin Wakil Wali Kota Baubau, Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc., menjadi titik penting penegasan rencana tersebut. Rapat berlangsung di aula lantai II Kantor Pemerintah Kota Baubau dan dihadiri sejumlah perangkat daerah terkait.
Dalam rapat itu, pemerintah menegaskan tujuan utama penataan, yakni menciptakan pasar yang lebih bersih, rapi, dan representatif bagi masyarakat. “Kita ingin Pasar Wameo benar-benar naik kelas. Ini bukan sekadar penataan fisik, tetapi penataan perilaku agar pasar menjadi lebih manusiawi dan tertib,” ujar Wakil Wali Kota Baubau.
Terminal Warumusio diproyeksikan menjadi pusat grosir serta lokasi penyangga aktivitas Pasar Wameo. Perubahan fungsi ini dilakukan sebagai upaya mengurai kepadatan yang selama bertahun-tahun menjadi masalah utama di kawasan tersebut.
Penataan ini juga menjadi bagian dari pola kebijakan nasional terkait pembenahan pasar tradisional. Sejak 2006, Indonesia telah menjalankan program revitalisasi revitalisasi pasar tradisional dengan dukungan Kementerian Perdagangan. Hingga tahun 2023, lebih dari 5.300 pasar telah dinormalisasi atau direhabilitasi. Tren serupa terjadi secara internasional, misalnya revitalisasi pasar Camden di London dan Nishiki Market di Kyoto, yang fokus pada kebersihan, keamanan, dan kenyamanan pengunjung.
Melanjutkan komitmen tersebut, Pemkot Baubau menegaskan bahwa sosialisasi kepada masyarakat—terutama sopir mobil yang biasa berdagang di bahu jalan—akan dilakukan secara masif sebelum tenggat relokasi. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, Suarmawati, S.Si., M.Si., mengungkapkan bahwa pendataan pedagang sudah dilakukan secara menyeluruh.
“Harapan kami, setelah relokasi dilakukan, tidak ada lagi pedagang yang berjualan di luar lapak dan kios. Semua sudah tersedia dan siap dipakai oleh pedagang,” jelas Suarmawati dalam keterangannya.
Selain relokasi pedagang mobil, pemerintah juga menyiapkan langkah teknis, seperti pembersihan menyeluruh oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pemadam Kebakaran. Pembersihan ini disiapkan untuk menyambut bulan Ramadan, periode di mana aktivitas pasar meningkat signifikan.
Dinas Perhubungan juga mengatur penambahan titik lampu penerangan jalan di kawasan luar Pasar Wameo untuk memastikan keamanan masyarakat. Langkah ini sekaligus mempertegas fungsi ruang publik yang lebih tertib dan ramah bagi pejalan kaki.
Wakil Wali Kota Baubau mengonfirmasi bahwa pemanfaatan Terminal Warumusio telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemerintah kota sebelumnya telah mengirim surat resmi dan menerima restu gubernur. “Pak Gubernur mendukung penuh agar aset provinsi dimanfaatkan selama tidak mengganggu fungsi utama terminal. Bahkan ini dapat meningkatkan PAD provinsi melalui sektor perparkiran,” ungkapnya.
Dia juga meminta seluruh unsur pemerintah, mulai dari Satpol PP, Dinas PU, camat, hingga lurah, untuk menggunakan pendekatan persuasif dalam sosialisasi. Menurutnya, penataan memang membawa tantangan, tetapi perubahan tidak boleh terhenti. “Meski tidak semua opsi ideal, kita harus tetap bergerak. Kalau dari sepuluh masalah, tiga bisa diselesaikan, itu sudah langkah maju,” tegasnya.
Dalam rencana besar penataan ini, Pemkot Baubau juga akan memindahkan 30 pedagang buah dari kawasan Lembah Hijau ke Pasar Wameo. Penempatan pedagang akan dilakukan melalui sistem undian atau lot untuk memastikan pemerataan dan menghindari kecemburuan antar pedagang.
baca juga:
- Bulog Perkuat Gudang Baubau dan Wanci untuk Amankan Pangan Ramadan 2026
- Bupati Busel Adios Instruksikan Pasar Murah Untuk Menekan Inflasi, LM Idris: Dinas Ketapang Jadwalkan Tiga Kali, Pertama Sudah Salurkan Tiga Ton Beras SPHP
Upaya pembenahan tersebut diharapkan menjadi titik awal terciptanya pasar tradisional modern yang bersih, aman, dan nyaman. Baubau ingin mengikuti jejak kota-kota dunia yang sukses menata pasar sebagai ruang urban yang bernilai ekonomis sekaligus wisata budaya.
Pemkot Baubau menargetkan seluruh proses relokasi berjalan tertib dengan partisipasi penuh masyarakat. Pemerintah optimistis, jika relokasi dan penataan berjalan sesuai rencana, Pasar Wameo dapat berubah menjadi ruang ekonomi yang lebih terstruktur dan memiliki standar pelayanan yang lebih tinggi.(*)
baca berita lainnya:
Pemkab Butur Laksanakan GPM Demi Stabilitas Harga Menyambut Ramadhan
Pelaksanaan GPM tahun ini menjadi penting karena konsumsi masyarakat biasanya meningkat tajam menjelang Ramadhan. Kehadiran pangan terjangkau dinilai mampu menjadi bantalan ekonomi pada kelompok masyarakat rentan. Pemerintah berharap langkah ini menekan potensi inflasi yang kerap melonjak pada awal puasa.
Dalam sambutannya, Rahman menegaskan bahwa GPM merupakan program nasional yang dilaksanakan serentak di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. “Pemerintah hadir untuk memastikan kebutuhan pokok dapat dijangkau masyarakat. GPM ini bagian dari tanggung jawab kami menjaga stabilitas harga,” ujarnya.
Program ini menyediakan sejumlah bahan pangan pokok seperti beras, gula pasir, minyak goreng, hingga bawang merah dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar. Kebijakan pasar murah ini secara historis telah menjadi instrumen pemerintah Indonesia sejak era Orde Baru untuk mengendalikan inflasi musiman, terutama menjelang hari besar keagamaan.
Selain itu, sejumlah negara lain seperti India, Malaysia, dan Mesir juga rutin menggelar food subsidy market menjelang ritual keagamaan besar untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Pendekatan serupa kini kembali diadopsi pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Buton Utara.
Rahman menambahkan bahwa GPM tidak hanya sekadar program distribusi pangan murah, tetapi juga wujud kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, BPS, TNI, serta OPD lainnya. “Kami ingin memastikan harga tetap terkendali, daya beli masyarakat terjaga, dan pasokan aman menjelang Ramadhan,” katanya.
Pelaksanaan GPM di Wantulasi juga menjadi momentum konsolidasi antarinstansi dalam memeriksa kondisi stok pangan daerah. Dalam periode 2020–2024, data nasional menunjukkan bahwa operasi pasar mampu menurunkan potensi inflasi komoditas pangan hingga 0,3 persen di sejumlah provinsi. Hal ini turut memperkuat alasan pemerintah daerah menjalankan program tersebut.
Antusiasme warga terlihat dari tingginya partisipasi masyarakat yang memanfaatkan kesempatan berbelanja kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Beberapa warga menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini sangat membantu kondisi ekonomi mereka di tengah fluktuasi harga yang kerap tidak menentu.
GPM juga didorong sebagai langkah edukasi kepada masyarakat agar lebih bijak dalam berbelanja menghadapi Ramadhan. Pemerintah mengingatkan pentingnya menjaga pola konsumsi serta memperhatikan kualitas barang yang dibeli, terutama dalam periode lonjakan permintaan.
Selain para warga, sejumlah pejabat daerah turut hadir memberikan dukungan, antara lain Anggota DPRD Butur Rustamin, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Abdul Samad, Kepala Dinas Perindag Junaiddin, Kepala BPBD Made Alwi, Kepala BPS Butur Suharjufito Endo, serta Danramil Wakorumba Utara Lettu Cke Amrin Dani.
baca juga:
- Tindaklanjuti Instruksi Bupati Adios Untuk Jaga Harga Jelang Ramadan, Dinas Ketapang Busel Gelar Pasar…
- Akses Ekspor Terbuka, Wawali Baubau Wa Ode Hamsinah Dorong Pelaku Usaha Bangkit
Dengan dukungan lintas lembaga tersebut, GPM diharapkan dapat menjadi agenda rutin tahunan yang memperkuat ketahanan pangan di Buton Utara. Pemerintah daerah juga menyatakan komitmen untuk memperluas cakupan GPM ke kecamatan lain sehingga manfaatnya lebih merata.
“Harapan kami sederhana, masyarakat dapat memasuki bulan Ramadhan dengan tenang tanpa kekhawatiran lonjakan harga,” tutur Rahman menutup sambutannya.(*)