Pembangunan Tiga Gedung Baru di RSUD Buton Selatan Dikebut Selesai Desember 2026, Layanan Jantung dan Kanker Disiapkan, Alat Medis Datang Tahun 2027

BUTON SELATAN, BAUBAUPOST.COM – Warga Kabupaten Buton Selatan diharapkan dapat memperoleh layanan kesehatan lanjutan tanpa harus menjalani rujukan ke Baubau dalam dua tahun mendatang. Harapan itu menyusul pembangunan tiga gedung baru di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buton Selatan yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) 2026. “Pembangunan Tiga Gedung Baru di RSUD Buton Selatan Dikebut Selesai Desember 2026, Layanan Jantung dan Kanker Disiapkan, Alat Medis Datang Tahun 2027,”

Kepala RSUD Buton Selatan, dr. Dendri Bramanti, mengatakan fasilitas yang dibangun meliputi gedung CT Scan untuk pelayanan radiologi, gedung CAT Lab untuk penanganan penyakit jantung dan saraf, termasuk stroke, serta gedung Sitotoksik untuk pengelolaan obat penanganan kanker. Kehadiran fasilitas tersebut ditujukan untuk memperluas kemampuan rumah sakit dalam menangani pasien di daerah sendiri.

Pembangunan ketiga gedung dimulai setelah kontrak ditandatangani pada akhir Juli 2026 dan pekerjaan fisik berjalan sejak awal Agustus. Gedung CT Scan dan Sitotoksik dijadwalkan selesai pada 20–30 November 2026, sedangkan gedung CAT Lab ditargetkan rampung pada 18 Desember 2026. Peralatan medis untuk ketiga fasilitas itu direncanakan dikirim langsung dari pemerintah pusat pada 2027, dengan jaminan pemeliharaan selama tujuh tahun.

“Harapan kami dalam dua tahun ke depan, gedung, alat, dan tenaga medis sudah siap semua. Saat itu tiba, kita tidak perlu lagi mengirim pasien ke luar daerah. Semua bisa ditangani di sini,” ujar Dendri kepada Baubau Post, Selasa (6/10/2026).

Namun, kesiapan infrastruktur belum sepenuhnya diikuti ketersediaan dokter spesialis. Sejumlah dokter berstatus pegawai negeri sipil masih menempuh pendidikan spesialis, sebagian berada di semester lima dan enam, dengan perkiraan kelulusan paling cepat pada akhir 2027 hingga awal 2028. Untuk menjaga pelayanan, RSUD telah bekerja sama dengan dokter spesialis saraf berstatus kontrak, sedangkan dokter spesialis jantung masih dalam proses pencarian. “Dokter spesialis saraf sudah ada yang berkontrak. Untuk dokter jantung sedang kami cari,” kata Dendri.

Selama ini, keterbatasan gedung, peralatan, dan tenaga ahli membuat pasien dengan kebutuhan penanganan tertentu harus dirujuk ke Baubau. Jarak perjalanan tersebut dapat menambah beban pasien dan keluarga, terutama ketika membutuhkan layanan lanjutan. Karena itu, pembangunan fasilitas baru perlu diikuti kesiapan tenaga medis, operasional peralatan, serta sistem pelayanan yang memadai agar target pengurangan rujukan dapat tercapai.

Upaya memperluas akses layanan kesehatan tersebut sejalan dengan arah kebijakan kesehatan dunia. Pada 1978, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan UNICEF menyelenggarakan Konferensi Internasional tentang Pelayanan Kesehatan Primer di Alma-Ata, yang menegaskan pentingnya akses kesehatan bagi seluruh masyarakat. Komitmen itu diperbarui melalui Deklarasi Astana pada 2018. Dalam konteks Indonesia, Kementerian Kesehatan juga menerbitkan pedoman penetapan rumah sakit rujukan nasional pada 2014. Sejarah kebijakan tersebut menunjukkan pentingnya keterhubungan layanan kesehatan, mulai dari fasilitas dasar hingga rumah sakit dengan kemampuan penanganan yang lebih kompleks.

baca juga:

1. Kepala Kantah Asnani Ungkap 5.000 Berkas PTSL Buton Selatan Tuntas, 3.326 Bidang Tanah Sudah …
2. Dukungan Diusulkan Hampir Rp600 Juta, Buton Selatan Bersiap Hadapi Porprov Sultra ke XV di Kendari, Andalkan Silat Untuk Raih Pretasi

Selain menyelesaikan tiga gedung tersebut, RSUD Buton Selatan merencanakan pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) yang diharapkan terealisasi pada 2028. Rencana ini menjadi bagian dari pengembangan fasilitas kesehatan daerah, sementara keberhasilan peningkatan layanan tetap bergantung pada penyelesaian pembangunan, ketersediaan alat, pemenuhan dokter spesialis, dan kesiapan operasional rumah sakit.(*)

baca berita lainnya:

Kepala Kantah Buton Selatan Asnani Tekankan Aspek Pertanahan dalam Pembahasan KA-ANDAL Sekolah Rakyat

ByArdi Toris

8 Oktober 2026##Asnani,##ButonSelatan,##DinasSosial,##Environment,##EnvironmentalImpactAssessment,##Global,##Indonesia,##KAANDAL,##KantahButonSelatan,##KepastianHukum,##LingkunganHidup,##Pembangunan,##Pendidikan,##Pertanahan,##PublicInfrastructure,##PUPR,##SekolahRakyat,##SulawesiTenggara,##SustainableDevelopment,##TUKLH

BUTON SELATAN, BAUBAUPOST.COM — Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Buton Selatan, Asnani, S.P., M.M., mengingatkan pentingnya kepastian status tanah dalam rencana pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Buton Selatan yang rencana pembangunannya berlokasi di kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa. “Kepala Kantah Buton Selatan Asnani Tekankan Aspek Pertanahan dalam Pembahasan KA-ANDAL Sekolah Rakyat.”

Penegasan itu disampaikan dalam rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (TUKLH) yang membahas Formulir Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) di Aula Kantor Bupati Buton Selatan.

Asnani menilai aspek pertanahan harus dipastikan sejak tahap perencanaan agar pembangunan tidak menyisakan persoalan hukum maupun memicu persepsi negatif di tengah masyarakat. “Apabila status lahan belum jelas, dikhawatirkan akan menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat,” tegasnya, Kamis 8 Oktober 2026

Rapat yang diikuti Asnani itu melibatkan akademisi, termasuk para profesor yang tergabung dalam tim pakar, serta perwakilan instansi pemerintah pusat dan daerah. Keterlibatan lintas sektor tersebut diperlukan untuk menguji rencana pembangunan dari sisi lingkungan, hukum, teknis, dan sosial sebelum kegiatan memasuki tahapan berikutnya.

baca juga:

1. Kepala Kantah Asnani Ungkap 5.000 Berkas PTSL Buton Selatan Tuntas, 3.326 Bidang Tanah Sudah …
2. Kepala BKAD Buton Selatan Hasmin Joko Ungkap APBD Perubahan Busel Tercepat, Tinggal Menunggu SK Gubernur Sultra, Anggaran Disiapkan untuk Dukung Visi Bupati Wujudkan Program Listrik Kepulauan

Kepastian status tanah menjadi penting karena pembangunan fasilitas publik pada prinsipnya membutuhkan kejelasan mengenai penguasaan dan penggunaan lahan. Pembahasan KA-ANDAL Sekolah Rakyat Buton Selatan tidak hanya menyangkut kesiapan pembangunan secara fisik, tetapi juga kepastian lahan, perlindungan lingkungan, serta dampak sosialnya.

Melalui rapat TUKLH yang melibatkan unsur pertanahan, PUPR, sosial, akademisi, dan instansi terkait, seluruh aspek tersebut diharapkan dapat diuji secara menyeluruh sebelum pembangunan dilanjutkan.(*)