BUTON SELATAN, BAUBAUPOST.COM – Pemerintah Kabupaten Buton Selatan (Busel), Sulawesi Tenggara, mendorong peningkatan layanan listrik menjadi 24 jam secara bertahap di wilayah kepulauan pada 2026–2027. Upaya tersebut ditempuh melalui koordinasi dengan PT PLN di Makassar serta persiapan usulan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kecamatan Siompu dan Kadatua. “Bupati Buton Selatan H Muh Adios Gandeng PLN, Bidik Listrik 24 Jam untuk Wilayah Kepulauan, PLTS Diusulkan untuk Siompu dan Kadatua,”

Bupati Buton Selatan H. Muhammad Adios, S.Sos., M.B.A., mengatakan, penguatan koordinasi dengan PLN merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas akses energi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pasokan listrik yang andal dinilai penting untuk menunjang aktivitas masyarakat sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi desa.
Koordinasi tersebut dilakukan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Selatan bersama jajaran PLN di Makassar. Pertemuan itu diterima langsung oleh General Manager PLN beserta jajaran untuk membahas peningkatan keandalan pelayanan kelistrikan dan perluasan waktu layanan di wilayah kepulauan.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Busel mengatakan, pemerataan listrik tidak sekadar menyediakan penerangan, tetapi juga mendukung pendidikan dan kegiatan usaha masyarakat. “Kami ingin listrik hadir sebagai penerang bagi anak-anak untuk belajar, mendukung masyarakat dalam mengembangkan usaha, serta mendorong potensi desa agar tumbuh melalui akses energi yang memadai,” ujarnya, Selasa (27/10/2026).
Selain peningkatan layanan listrik, Pemkab Busel menyiapkan usulan pengembangan PLTS di Kecamatan Siompu dan Kadatua. Persiapan meliputi kesiapan lahan serta kelengkapan administrasi yang akan menjadi bahan koordinasi lanjutan dengan PLN dan instansi terkait.
Dorongan tersebut berkaitan dengan tantangan geografis wilayah kepulauan, ketika penyediaan energi memerlukan perencanaan yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Sistem tenaga surya dapat menjadi salah satu pilihan untuk memperluas akses listrik, tetapi penerapannya tetap membutuhkan kajian teknis, pembiayaan, penyimpanan energi, serta rencana operasi dan pemeliharaan.
Secara historis, pembangunan kelistrikan Indonesia telah berkembang sejak masa awal perusahaan listrik pada era kolonial, kemudian mengalami perluasan melalui pembangunan infrastruktur energi setelah kemerdekaan. Dalam perkembangan global, energi surya juga semakin diperhitungkan sebagai sumber energi terbarukan. Meski demikian, bagi Busel, keberhasilan program ini akan ditentukan oleh kesiapan infrastruktur, dukungan PLN, serta kesesuaian solusi energi dengan kebutuhan masyarakat di setiap pulau.
baca juga:
- Bupati H Muh Adios Respons Keluhan Warga, KMP Prima Satu Disiapkan, Buton Selatan Benahi …
- Porseni Buton Selatan Digelar November 2026 Dipusatkan di SMPN 1 Batauga, Dispora Bidik Talenta Muda Berprestasi
Pemkab Busel menyatakan akan melanjutkan sinergi dengan PLN dan pemangku kepentingan terkait agar rencana peningkatan layanan listrik pada 2026–2027 dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah dan kebutuhan warga. Pemerataan akses energi diharapkan mendukung layanan publik, kegiatan belajar, pertumbuhan usaha, dan kesejahteraan masyarakat kepulauan.(*)
baca berita lainnya:

Melalui Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang), pemerintah daerah menyediakan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) seharga Rp57.000 per kemasan 5 kilogram, Minyakita Rp29.000 per 2 liter, telur ayam Rp53.000 per rak, gula pasir Rp16.000 per kilogram, bawang merah Rp27.000 per kilogram, serta bawang putih Rp38.000 per kilogram.
Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Buton Selatan, Nurdin Mardan, S.Hut., M.Si., mengatakan panitia menyiapkan 3 ton beras SPHP untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Setiap kepala keluarga diperbolehkan membeli maksimal 15 kilogram. Nurdin menyampaikan hal tersebut mewakili Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sadidi, S.Sos., M.Si.
“Gerakan Pangan Murah ini didukung oleh Badan Pangan Nasional, Bank Indonesia, Perum Bulog, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah,” kata Nurdin kepada Baubau Post.
Pelaksanaan GPM juga mendapat dukungan Bupati Buton Selatan H. Muhammad Adios, S.Sos., M.B.A., melalui Asisten I Sekretariat Daerah, Kaimuddin, M.H. Kegiatan tersebut melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Yonif TP 871/La Maindo, Badan Pusat Statistik (BPS), serta sejumlah organisasi perangkat daerah yang berkaitan dengan pengendalian inflasi.
Kaimuddin menjelaskan, pemerintah daerah berperan mempertemukan produsen, distributor, dan pelaku usaha agar masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga lebih terjangkau. Menurut dia, harga yang ditawarkan dalam kegiatan tersebut dapat ditekan melalui kerja sama dengan mitra, termasuk Perum Bulog, serta dukungan subsidi pemerintah.
“Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dengan mempertemukan produsen, distributor, dan pelaku usaha pangan agar masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang terjangkau,” ujar Kaimuddin.
Secara historis, persoalan keterjangkauan pangan telah menjadi perhatian nasional dan internasional. Di Indonesia, pemerintah mengembangkan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan, termasuk penyaluran beras SPHP melalui Perum Bulog. Pada tingkat global, Hari Pangan Sedunia diperingati setiap 16 Oktober untuk memperingati berdirinya Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) pada 1945. Peringatan tersebut mendorong perhatian terhadap ketahanan pangan, akses terhadap makanan, dan upaya mengatasi kelaparan.
baca juga:
- Lindungi Kesehatan Siswa, Baubau Terapkan Pembelajaran Daring akibat Kabut Asap, Kualitas Udara …
- Porseni Buton Selatan Digelar November 2026 Dipusatkan di SMPN 1 Batauga, Dispora Bidik Talenta Muda Berprestasi
Melalui GPM, Pemkab Buton Selatan berharap masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan pokok dengan biaya lebih ringan, sementara ketersediaan pasokan dan stabilitas harga di daerah tetap terjaga. Efektivitas program ini perlu ditopang pemantauan harga dan distribusi secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas. (*)



