Peliput: Anton Editor: Laode Adrian
LABUNGKARI, BP – Anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah fraksi PDIP Tamsil SE, prihatin terhadap warga miskin yang belum memiliki Kartu BPJS Kesehatan. Hal itu dikemukakannya ketika bersilaturahmi dengan salah satu warga Kelurahan Watulea di RSUD Palagimata Baubau usai mendapat perawatan
Tamsil SE mengungkapkan pihak Dinas Kesehatan harus bisa bekerja sama dengan pemerintah kelurahan/desa melalui Pemerintah Kecamatan masing-masing. Dengan demikian kata dia, warga miskin yang belum memiliki Kartu BPJS bisa terakomodir dan bukannya harus membayar mahal biaya perawatan rumah sakit.
“Seharusnya Dinas Kesehatan Buton Tengah berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan/desa, supaya masyarakat yang belum memiliki BPJS itu didata ulang dan diuruskan kartu BPJS nya,” ungkap Tamsil saat ditemui, Selasa (09/05).
Dijelaskannya, Kartu BPJS dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Tetapi data-data yang ada harus ada kerja sama dari pihak kelurahan, agar mudah diketahui warga masyarakat yang layak mendapat Kartu BPJS.
Legislator PDIP ini berharap Dinas Kesehatan Buteng dapat berkoordinasi dengan pihak kelurahan maupun pemerintah desa sehingga data warga miskin di setiap wilayah untuk memiliki Kartu BPJS Kesehatan diketahui dengan jelas.
“Supaya ketika melakukan pengobatan di puskesmas atau rumah sakit masyarakat tidak mengalami kesulitan, utamanya bagi masyarakat yang prasejahtera atau miskin,” tuturnya.
Dijelaskan, sistem pilih kasih tidak boleh diberlakukan kepada masyarakat dalam proses pengurusan Kartu BPJS, dikarenakan masyarakat kurang mampu sangat perlu untuk memiliki Kartu BPJS Kesehatan.
“Rata bagi warga miskin semua harus dapat, kecuali memang yang pegawai dan para pengusaha atau pedagang besar itu tidak mendapat Kartu BPJS, tapi kalau masyarakat miskin itu perlu mendapatkan Kartu BPJS, karena pemerintah pusat sudah mengeluarkan keputusan untuk itu,” ulasnya.
Ditambahkan, bagi masyarakat kurang mampu yang belum memiliki Kartu BPJS, agar segera diusulkan dan didata oleh pihak terkait yang menangani masalah kesehatan.
“Usulkan di kelurahan supaya ditindak lanjuti usulannya itu, karena kasian masyarakat yang kurang mampu kalau berobat ke rumah sakit, dia harus bayar mahal lagi di rumah sakit, padahal pemerintah sudah lama mencanangkan itu,” tutupnya.(*)