BUTON TENGAH, BAUBAUPOST.COM – Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, mengusulkan pengembangan kawasan Transmigrasi Maritim (Transmarin) berbasis budidaya lobster untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pesisir. Program ini dirancang mengintegrasikan masyarakat lokal dan transmigran dari luar daerah dengan komposisi 60 persen warga lokal dan 40 persen pendatang, sekaligus mengoptimalkan potensi kelautan daerah. “Bupati Buton Tengah Dr Azhari Bidik Transmarin Lobster, Lahan 50 Hektare Segera Diverifikasi,”
Usulan tersebut disampaikan Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ir. Ridwan Bae, bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Transmigrasi RI, Dr. Edy Gunawan, S.E., M.M., serta sejumlah kepala balai teknis di Desa Lagili, Kecamatan Mawasangka Timur, Senin (19/10/2026). Pemerintah daerah mengusulkan lahan sekitar 50 hektare untuk pengembangan kawasan tersebut.
Azhari menilai, budidaya lobster lebih sesuai dengan kondisi geografis Buton Tengah dibandingkan transmigrasi berbasis pertanian padi. Wilayah yang berada di antara Pulau Muna dan Pulau Kabaena serta berhadapan dengan Laut Flores itu memiliki sejumlah teluk dan perairan potensial, sementara sebagian daratannya didominasi batuan karang. “Budidaya lobster paling sesuai dengan karakter geografis Buton Tengah yang memiliki sejumlah teluk dan kawasan perairan potensial,” ujarnya.
Potensi tersebut ditopang pengalaman masyarakat pesisir, terutama di Mawasangka, yang telah mengembangkan budidaya lobster selama puluhan tahun. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dirujuk Azhari, sekitar 240 ton lobster ukuran muda atau baby lobster diperdagangkan dari Buton Tengah sepanjang 2025. Pemerintah daerah ingin mendorong pengembangan budidaya hingga ukuran konsumsi agar nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat, bukan berhenti pada perdagangan lobster berukuran kecil.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, mendukung gagasan tersebut karena dinilai sejalan dengan upaya membangun kawasan pesisir yang produktif. Ridwan menyebut usulan Transmarin berbasis potensi kelautan itu telah disampaikan kepada Menteri Transmigrasi dan memperoleh respons positif. Meski demikian, dukungan tersebut belum berarti kawasan telah ditetapkan atau siap beroperasi.
Sekjen Kementerian Transmigrasi, Edy Gunawan, menyatakan kementeriannya terbuka terhadap usulan tersebut sepanjang memenuhi persyaratan teknis dan ketentuan perundang-undangan. “Usulan ini akan diverifikasi, termasuk melalui studi kelayakan dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan,” demikian pokok penjelasan mengenai tahapan yang perlu dilalui sebelum pengembangan kawasan dapat diputuskan. Verifikasi lahan sekitar 50 hektare menjadi bagian dari proses tersebut.
Kementerian Transmigrasi juga merencanakan dukungan program sekitar Rp16 miliar untuk Buton Tengah pada 2027. Dukungan itu diharapkan memperkuat infrastruktur dasar dan pengembangan ekonomi masyarakat. Namun, rencana tersebut perlu dibedakan dari anggaran yang telah ditetapkan dan direalisasikan, sementara kelanjutan Transmarin tetap bergantung pada hasil verifikasi dan studi kelayakan.
baca juga:
- Tinjau SD Negeri 1 Gu, Bupati Buton Tengah Dr Azhari Soroti Pemerataan Fasilitas Pendidikan …
- Bupati Azhari Siapkan Lahan Hibah 21 Hektare, Buton Tengah Percepat Pembangunan Sekolah Terintegrasi, Ditargetkan Mulai 2027
Secara historis, transmigrasi di Indonesia berkembang sejak masa pemerintahan kolonial melalui program pemindahan penduduk pada awal abad ke-20, kemudian dilanjutkan pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan sebagai bagian dari kebijakan pemerataan penduduk dan pembangunan wilayah. Dalam konteks global, pengembangan ekonomi pesisir juga semakin menekankan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan melalui pendekatan ekonomi biru. Bagi Buton Tengah, tantangan berikutnya ialah memastikan budidaya lobster berjalan sesuai ketentuan pengelolaan sumber daya laut, menjaga ekosistem, serta memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat lokal dan pendatang.(*)
Infografis:
baca berita lainnya:
Mengusung tema “Dulu Kami Bermimpi, Kini Kami Berani”, kegiatan tersebut menjadi ajang untuk memperlihatkan perubahan kemampuan dan keberanian siswa dalam mengikuti berbagai aktivitas sekolah. Azhari menilai, anak-anak yang sebelumnya datang dengan latar belakang serta kemampuan berbeda kini mulai percaya diri menunjukkan potensi dan mengambil peran dalam kegiatan pendidikan.
Menurut Azhari, kesempatan memperoleh pendidikan yang layak merupakan salah satu jalan strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan. Melalui pendidikan, anak-anak tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga kesempatan mengembangkan kemampuan, membangun kemandirian, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden atas program yang diberikan kepada masyarakat Buton Tengah,” ujar Azhari. Ia mengapresiasi kehadiran program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang membutuhkan.
Program tersebut sejalan dengan kebijakan nasional yang mulai dijalankan pada 2025. Kementerian Sosial menetapkan Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Pada Januari 2026, pemerintah meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Dalam konteks global, komitmen memperluas akses pendidikan juga tercermin dalam Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua yang disepakati melalui konferensi internasional di Jomtien, Thailand, pada Maret 1990.
Di Buton Tengah, aktivitas pendidikan SRT 1 telah berjalan meskipun pembangunan kompleks sekolah belum sepenuhnya rampung. Perkembangan peserta didik selama setahun menjadi salah satu gambaran awal manfaat program tersebut, sekaligus menegaskan pentingnya kesinambungan proses pembelajaran dan dukungan terhadap kebutuhan siswa.
Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menyatakan komitmennya untuk mendukung keberlanjutan Sekolah Rakyat agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat, khususnya anak-anak yang membutuhkan akses pendidikan. Azhari berharap SRT 1 terus berkembang sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
baca juga:
- Kendalikan Inflasi Pangan, Buton Tengah dan Baubau Perkuat Sinergi Antar Daerah …
- Bupati Azhari Siapkan Lahan Hibah 21 Hektare, Buton Tengah Percepat Pembangunan Sekolah Terintegrasi, Ditargetkan Mulai 2027
Open House Tahun Kedua SRT 1 Buton Tengah itu turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Buton Tengah Armin, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), unsur TNI/Polri, Kepala SRT 1 Buton Tengah, kepala desa, Ketua Komite Sekolah, serta orang tua peserta didik. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan di wilayah itu. (*)
