BAUBAU, BAUBAUPOST.COM – Praktik pembelian BBM bersubsidi secara berulang untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau. Menyikapi persoalan tersebut, pemerintah memperketat pengawasan distribusi BBM, mulai dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) hingga pedagang eceran, guna mencegah penyalahgunaan dan memastikan penyaluran tepat sasaran. “Antrean SPBU Memanjang, Pemkot Baubau Awasi Penjualan Kembali BBM Subsidi,”
Kebijakan penertiban itu diperkuat melalui Surat Edaran Wali Kota Baubau Nomor 22/SE/HK/2026 tentang Penertiban Penjualan dan Penyaluran BBM Subsidi di Kota Baubau. Surat edaran yang diterbitkan pada 19 Oktober 2026 tersebut telah disosialisasikan melalui pemerintah kecamatan dan kelurahan.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah Kota Baubau, L.M. Zainal Abidin K., SKM., M.Kes., mengatakan penertiban menyasar SPBU, masyarakat umum yang menjual kembali BBM bersubsidi, serta pedagang eceran.
“Targetnya adalah SPBU, masyarakat umum yang menjual BBM subsidi, termasuk para pedagang eceran yang melakukan penjualan. Secara aturan, hal tersebut tidak diperbolehkan,” kata Zainal kepada Baubau Post, Selasa (27/10/2026).
Sebelum menerbitkan surat edaran, Pemkot Baubau bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada 30 September 2026. Langkah tersebut merupakan respons atas laporan masyarakat mengenai antrean panjang kendaraan roda dua dan roda empat di sejumlah SPBU.
Dalam pemeriksaan itu, tim menemukan aktivitas pedagang eceran yang menjual kembali BBM bersubsidi. Hasil wawancara dengan sejumlah pedagang juga memperlihatkan belum meratanya pemahaman mengenai larangan penjualan BBM subsidi.
“Sebagian pedagang mengetahui bahwa menjual BBM subsidi itu dilarang, tetapi ada juga yang mengaku tidak mengetahui adanya larangan tersebut,” ujar Zainal.
Pemerintah juga menyoroti dugaan praktik pembelian BBM subsidi secara berulang di SPBU, kemudian menjualnya kembali kepada masyarakat dengan harga lebih tinggi. Praktik tersebut diduga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap panjangnya antrean kendaraan.
“Kami sudah melakukan pemantauan di beberapa SPBU. Ini menjadi perhatian pemerintah karena antrean cukup panjang. Kami terus melakukan pemantauan dan pengawasan,” katanya.
Surat edaran tersebut telah ditembuskan kepada unsur Forkopimda dan disampaikan kepada seluruh SPBU serta organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Baubau. Pemkot berharap sosialisasi dan pengawasan dapat meningkatkan kepatuhan seluruh pihak dalam penyaluran BBM bersubsidi.
Langkah pengendalian distribusi BBM subsidi bukan persoalan baru dalam kebijakan energi nasional. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai penyesuaian sejak 2005, termasuk pembatasan jenis BBM yang disubsidi dan pengendalian volume konsumsi. Pada 2014, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 untuk mengatur penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM dengan mempertimbangkan ketepatan sasaran pemberian subsidi.
Di tingkat internasional, persoalan subsidi energi juga menjadi perhatian. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan subsidi bahan bakar fosil eksplisit secara global mencapai 730 miliar dolar AS pada 2024. Data tersebut memperlihatkan besarnya tantangan pemerintah berbagai negara dalam mengelola subsidi energi agar manfaatnya dapat diterima kelompok masyarakat yang membutuhkan.
baca juga:
- Bidik Prestasi 2027, SMA Negeri 1 Baubau Matangkan Persiapan Siswa Hadapi OSN, O2SN dan FLS3N …
- Tekan Kecelakaan, Satlantas Polres Baubau Sasar 10 Pelanggaran Prioritas Dioperasi Patuh Anoa 2026 Selama 14 Hari, Polisi Prioritaskan Keselamatan Pengendara
Pemkot Baubau mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian BBM bersubsidi secara berlebihan untuk kemudian dijual kembali. Pengawasan distribusi akan terus dilakukan guna menjaga ketersediaan bahan bakar, mengurangi praktik penyalahgunaan, dan memastikan masyarakat memperoleh BBM sesuai peruntukannya.(*)
baca berita lainnya:
General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Baubau, Capt. Amir, mengatakan layanan tersebut mulai dapat digunakan masyarakat pada 19 Oktober 2026 pukul 13.00 Wita. Calon penumpang dapat memesan tiket secara daring melalui laman resmi Ferizy sebelum berangkat ke pelabuhan.
“Dengan adanya e-ticketing ini, masyarakat bisa membeli tiket dari rumah. Jadi, tidak harus mengantre dan tidak perlu melalui calo. Pengguna jasa bisa melakukan reservasi sendiri sebelum berangkat ke pelabuhan,” kata Amir, Selasa (27/10/2026).
“Kalau pengguna jasa membeli tiket melalui Ferizy, namanya langsung terdaftar dalam manifes kapal. Karena itu, kami berharap nama yang dicantumkan sesuai dengan identitas di KTP,” ujarnya.
Meski menawarkan kemudahan, ASDP mengantisipasi kendala pada masa awal penerapan, terutama bagi warga yang belum terbiasa menggunakan layanan digital. Perusahaan menyiapkan petugas teknologi informasi dan pelayanan tiket untuk memberikan edukasi serta mendampingi calon penumpang, termasuk kelompok lanjut usia (lansia).
Digitalisasi ini bukan langkah pertama ASDP Cabang Baubau. Sistem serupa telah diterapkan pada lintasan Kendari–Langara sejak Februari 2026. Menurut Amir, sekitar 50 persen pengguna jasa pada lintasan tersebut kini telah membeli tiket melalui aplikasi. ASDP selanjutnya berencana memperluas penerapan e-ticketing secara bertahap ke lintasan komersial lainnya, antara lain Tampo–Torobulu dan Labuan–Amolengo.
Secara historis, digitalisasi tiket penyeberangan di Indonesia berkembang seiring transformasi layanan transportasi dan kebutuhan pencatatan penumpang yang lebih terintegrasi. ASDP memperkenalkan platform Ferizy pada 2020 untuk memperluas pemesanan tiket penyeberangan secara daring. Di tingkat internasional, Organisasi Maritim Internasional (IMO) juga mendorong peningkatan keselamatan pelayaran melalui penerapan standar keselamatan kapal dan pengelolaan informasi pelayaran. Dalam konteks Baubau–Waara, manfaat sistem baru ini akan bergantung pada ketepatan data identitas, kesiapan petugas, dan kemampuan masyarakat beradaptasi dengan layanan digital.
baca juga:
- Siapkan 8–10 Atlet, IMI Baubau Andalkan Seleksi Objektif Menuju Porprov 2026
- Tekan Kecelakaan, Satlantas Polres Baubau Sasar 10 Pelanggaran Prioritas Dioperasi Patuh Anoa 2026 Selama 14 Hari, Polisi Prioritaskan Keselamatan Pengendara
Penerapan e-ticketing diharapkan membuat proses pembelian tiket lebih praktis sekaligus memperkuat ketertiban administrasi penumpang. ASDP masih perlu memastikan pendampingan berjalan efektif agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan seluruh pengguna jasa, tanpa mengesampingkan aspek keselamatan dan aksesibilitas layanan.(*)
