Peliput: Darson – Editor: Fardhyn
BURANGA, BP – Pemerintah Daerah (Pemda) Buton Utara (Butur) bersama DPRD membahas rancangan peraturan daerah (Raperda). Rapat tersebut dihadiri langsung Bupati Butur Abu Hasan didampingi wakilnya Ramadio, di aula Dewan, Jum’at (7/7).
Dalam pembahasan raperda bersama pemerintah daerah, sebanyak delapan raperda, lima usulan pemda dan tiga usulan legislatif di usulkan untuk dibahas dan segera disahkan.
Bupati Butur Abu Hasan menuturkan, momentum pertemuan kedua lembaga masih dalam suasana lebaran. Dia pun mengucapkan permohonan maaf di hadapan anggota DPRD jika pernah berbuat salah. Pengusulan rancangan peraturan daerah yang diusulkannya berkaitan dengan upaya peningkatan pendapatan asli daerah yang belum memenuhi target.
“PAD yang ditetapkan masih jauh dari harapan. Ini menjadi pekerjaan rumah. Untuk optimalisai pendapatan hasil daerah beberapan rancangan peraturan daerah kami usulkan. Diantaranya, penarikan retribusi tempat parkir,” ujarnya.
Orang nomor satu di Butur ini menyatakan perda yang disahkan tak akan hanya menjadi dokumen, tetapi akan dijalankan semaksimal mungkin. Ia telah mengintruksikan Satpol PP untuk menjalankan perda dan perbub yang telah disepakati dan disahkan.
“Saya sudah mengintruksikan Satpol PP untuk menjalankan perda dan perbub yang telah disepakati dan disahkan,” ucapnya.
Delapan raperda yang dibahas meliputi Raperda penarikan retribusi tempat parkir, Raperda retribusi pembangunan menara dan telekomunikasi, Raperda pencabutan biaya cetak ganti kartu keluarga dan akta catatan sipil, Raperda penomoroan jalan dan gedung, Raperda garis sepadan mengatur tentang penataan ruang. Usulan Insiatif Legeslatif yakni Raperda tentang operasi perlindungan bisnis, Raperda protokoler dan keuangan DPRD Butur, Raperda bantuan pendidikan.
Hanya ada beberapa anggota DPRD sempat menyuarakan langkah protes terkait minimnya pendapatan asli daerah hingga memasuki triwulan kedua. Namun, tak menghambat jalannya proses sidang. (*)