Peliput: Alyakin Editor: Zaman Adha
PASARWAJO, BP – Meski Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Buton melimpah, namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton tidak bisa mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Pasalnya potensi daerah tersebut belum dieksploitasi sehingga belum bisa mendorong ekonomi daerah.
“Sampai saat ini belum ada lini sektor yang bisa menjadi pendorong perekonomian daerah, memang secara potensi cukup tersedia, melimpah ruah, hanya saja belum dieksploitasi sehingga belum bisa menjadi pendorong ekonomi daerah,” ungkap Plt Bupati Buton, Drs La Bakry Msi ketika memberikan sambutan pada Musyawarah Perencanaan Pembunganan (Musrembang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 di Aula Kantor Bupati Buton, Selasa (27/3).
Lebih lanjut dikatakan, pemerintahan Umar-Bakry sejak awal telah merencanakan untuk mengembangkan perekonomian Kabupaten Buton. Salah satunya dengan cara membangun destinasi wisata agar bisa melahirkan transaksi ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Jika mengharapkan APBD yang sangat terbatas, kemudian masyarakat petani dan nelayan yang subsistem, dirasa sangat sulit mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan,” katanya
Ditegaskan, Musrembang merupakan hal yang penting karena akan menjadi pijakan pemerintah daerah untuk mendorong percepatan pembangunan, serta menjadi pedoman dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019.
Menurutnya, periode kedua Umar-Bakry telah memiliki visi jangka menengahuntuk mewujudkan Buton sebagai kawasan bisnis dan budaya terdepan serta meningkatkan SDM. Karena peningkatan ekonomi secara makro yang sudah dilakukan pemerintahan Umar-Bakry pada periode pertama pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi mencapai 4,17 persen dan pada tahun 2016 mencapai 4,74 persen.
“Produk domestik bruto (PDB) per kapita tercatat mengalami peningkatan, penekanan angka kemiskinan dan pengangguran, diharapkan Musrembang ini, perencanaan yang aspiratif, parsitipatif dan akomodatif sehingga mampu memenuhi semua harapan masyarakat Kabupaten Buton,” jelasnya.
Program jangka pendek yang telah dijabarkan adalah merupakan isu saat pada saat pemilihan, sehingga pihaknya menegaskan kembali untuk melihat program nasional dan provinsi serta isu-isu strategis dalam pembangunan daerah untuk mewujudkan peningkatan SDM, peningkatan daya saing daerah yang berkelanjutan, pelestarian dan pengembangan budaya serta reformasi Birokrasi. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Buton relatif rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata provinsi maupun nasional.
Pemkab Buton menggelar Musrembang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 dengan mengangkat Tema “Pemantapan Konektivitas dan Aksesibilitas Antar dan Intra Wilayah serta Pemanfaatan Sumber Daya Secara Optimal”.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir, Sekretaris Bappeda Sultra J Robert, Ketua Komisi I Farid Bachmid, Sejumlah Anggota DPRD, Sekda Buton LM Zilfar Djafar, dan Kepala Bappeda Kabupaten Buton Ahmad Mulia, SKPD Pemkab Buton, Camat se Kabupaten Buton, perguruan tinggi, BUMD, perbankan, tokoh agama, tokoh masyarakat. (*)