Peliput: LM Syahrul Editor: Zaman Adha
BAUBAU, BP- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Konflik Sosial tahun 2019 di salah satu hotel di Kota Baubau, Kamis (09/05). Walikota AS Tamrin mengingatkan tentang potensi kerawanan konflik sosial.
Dalam sambutannya, orang nomor satu di Kota Baubau itu menjelaskan, Sultra merupakan daerah yang sangat majemuk, terdiri dari ragam suku budaya, bahasa, agama, hingga sumber daya alam yang melimpah. Menurutnya, keragaman ini merupakan anugerah dari sang pencipta yang patut disyukuri.
“Namun demikian, keanekaragaman tersebut juga mengadung potensi kerawanan konflik sosial, gangguan keamanan, karena berbagai jenis perbedaan itu sangat mudah memicu terjadinya konflik sosial dalam lingkungan masyarakat,” jelasnya.
Untuk itu menurutnya, perlu ada upaya deteksi dan pencegahan dini terkait segala bentuk potensi terjadinya konflik sosial di masyarakat. Di era moderen saat ini, koordinasi pemerintah daerah dengan camat dan lurah sudah sangat mudah, dapat dilakukan melalui media sosial kapan saja.
” Di era global saat ini, pelaksanaan koordinasi antara camat dan lurah sudah sangat mudah, dapat dilakukan di Whatsapp, Instagram, dan media lainnya. Kemudian ditindaklanjuti dengan tatap muka. Insya Allah tercipta suasana yang aman dan kondusif di masyarakat,” paparnya.
Disebutkan, akan ada rencana aksi terpadu untuk penanganan konflik sosial di tingkat provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota. Agenda yang ditetapkan setiap awal tahun ini, meliputi kegiatan pencegahan, penghentian, pemulihan, dan pelaporan kegiatan penanganan konflik sosial.
“Kegiatan akan dilaksanakan dan dilaporkan setiap kuwartal secara berjenjang, oleh Badan Kesbangpol sebagai sekretariat tim terpadu penanganan konflik sosial,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu pula, poltisi PAN ini mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk melawan berbagai bentuk intoleransi, radikalisme, terorisme, hoax, serta isu SARA di tengah-tengah masyarakat, yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. (#)