BAUBAU, BAUBAUPOST.COM — Upaya menekan angka stunting di Kota Baubau kini memasuki babak baru dengan pemanfaatan teknologi digital melalui aplikasi Remaja Milenial Sehat (REMILA). Inovasi ini diproyeksikan menjadi instrumen penting dalam mendeteksi dini faktor risiko stunting pada remaja secara cepat dan akurat. “Kolaborasi Dinkes dan Poltekkes Perkuat Pencegahan Stunting Digital Pada Remaja Melalui Aplikasi REMILA,”
Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Dinas Kesehatan Kota Baubau bersama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kendari di Aula Puskesmas Katobengke, Kamis (30/4/2026).
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Baubau melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Djainudin Ishak, menegaskan bahwa transformasi digital menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem pelayanan kesehatan.
“Melalui REMILA, kami berharap deteksi dini terhadap faktor risiko stunting pada remaja dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan berbasis data,” ujarnya.
Kegiatan ini melibatkan pengelola program kesehatan remaja dan gizi tingkat kota, perwakilan seluruh puskesmas di Baubau, tim pengabdian masyarakat Poltekkes Kendari, serta tenaga medis Puskesmas Katobengke.
FGD juga menjadi ruang bertukar pengalaman lapangan terkait kondisi kesehatan remaja, termasuk berbagai kendala teknis dalam pelaporan data kesehatan yang selama ini masih dilakukan secara manual.
Ketua tim peneliti Poltekkes Kendari, Rasmaniar, SKM, M.Kes, menjelaskan bahwa REMILA dirancang sebagai sistem surveilans kesehatan remaja berbasis digital yang mampu memantau kondisi secara real-time.
“Aplikasi ini fokus pada pemantauan status gizi, kesehatan reproduksi, dan pencegahan anemia yang menjadi salah satu akar persoalan stunting,” kata Rasmaniar.
Ia menambahkan, intervensi pada masa remaja menjadi kunci dalam memutus rantai stunting antargenerasi.
“Jika remaja sehat dan bebas anemia, maka potensi melahirkan generasi stunting dapat ditekan sejak awal,” ujarnya.
Dalam diskusi, peserta juga menyoroti pentingnya kemudahan akses aplikasi agar dapat digunakan langsung oleh remaja secara mandiri.
Selain itu, integrasi data dengan sistem layanan kesehatan di puskesmas dinilai penting agar informasi yang dikumpulkan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pengambilan kebijakan.
Aspek edukasi menjadi perhatian lain, terutama terkait perlunya pelatihan operator serta sosialisasi berkelanjutan ke sekolah-sekolah.
“Tanpa pemahaman yang baik dari pengguna, teknologi ini tidak akan berjalan maksimal,” kata salah satu peserta FGD.
Secara historis, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam penanganan stunting. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting nasional sempat berada di atas 30 persen pada 2018 sebelum menurun menjadi sekitar 21,6 persen pada 2022.
Pemerintah menargetkan penurunan angka tersebut hingga 14 persen, sejalan dengan komitmen global dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) untuk menghapus segala bentuk malnutrisi pada 2030.
Di tingkat global, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat sekitar 148 juta anak di bawah lima tahun mengalami stunting pada 2022, menjadikan persoalan ini sebagai isu kesehatan lintas negara yang membutuhkan pendekatan inovatif.
baca juga:
- Ratusan Siswa Baubau Ikuti Pra-OSN 2026, Sekda La Ode Darussalam Tekankan Integritas
- Sekda Baubau La Ode Darussalam Buka Pra-OSN 2026, Dorong Lahirnya Generasi Kompetitif
Karena itu, pemanfaatan teknologi digital seperti REMILA dinilai sejalan dengan tren global dalam memperkuat sistem kesehatan berbasis data.
Djainudin Ishak menyatakan, hasil penelitian REMILA nantinya diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi Baubau, tetapi juga dapat direplikasi di wilayah lain di Sulawesi Tenggara.
“Kami melihat ini sebagai model inovasi yang bisa dikembangkan lebih luas dalam mendukung program percepatan penurunan stunting,” ujarnya.
Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan, Baubau berupaya membangun fondasi kesehatan generasi muda melalui pendekatan yang lebih modern, terintegrasi, dan berkelanjutan. (*)
baca berita lainnya:
DPRD Serahkan Rekomendasi LKPJ 2025, Wali Kota Baubau H Yusran Fahim Siap Evaluasi
ByFirman
Apr 30, 2026
BAUBAU, BAUBAUPOST.COM — Pemerintah Kota Baubau menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kinerja birokrasi. “DPRD Serahkan Rekomendasi LKPJ 2025, Wali Kota Baubau H Yusran Fahim Siap Evaluasi,”
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, SE usai menerima secara resmi dokumen rekomendasi dalam sidang paripurna DPRD Kota Baubau, Kamis (30/4/2026), yang mengagendakan laporan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ.
Dalam forum tersebut, DPRD menyampaikan sejumlah catatan strategis yang mencakup evaluasi kinerja sektor ekonomi, sosial, hingga pengelolaan keuangan daerah selama tahun anggaran 2025.
“Rekomendasi ini adalah wahana evaluasi menyeluruh. Semua yang disampaikan Pansus semata-mata untuk kepentingan pembangunan daerah,” ujar Yusran Fahim dalam pidatonya.
Ia menegaskan, masukan dari legislatif akan dijadikan rujukan utama dalam merumuskan kebijakan ke depan, termasuk memperbaiki sektor-sektor yang dinilai masih belum optimal.
Di tengah evaluasi tersebut, Pemerintah Kota Baubau mencatat sejumlah capaian positif. Pertumbuhan ekonomi daerah pada 2025 mencapai 4,48 persen, dengan sektor perdagangan besar dan eceran sebagai pendorong utama yang tumbuh hingga 12,70 persen.
Selain itu, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 7,40 persen pada tahun sebelumnya menjadi 6,83 persen pada akhir 2025, menunjukkan adanya perbaikan pada aspek kesejahteraan masyarakat.
Namun demikian, DPRD turut menyoroti adanya kontraksi pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mencapai minus 2,31 persen. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Catatan terhadap sektor yang mengalami kontraksi akan menjadi fokus evaluasi kami ke depan,” kata Yusran.
Dari sisi fiskal, pendapatan daerah mengalami penyesuaian dari Rp945,7 miliar pada 2024 menjadi Rp873,27 miliar pada 2025. Penurunan ini dipengaruhi oleh dinamika ekonomi dan kebijakan fiskal yang berkembang.
Meski demikian, pemerintah daerah optimistis terhadap pengelolaan keuangan, mengingat capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang telah diraih selama 11 tahun berturut-turut.
“Kami optimistis tren positif ini dapat dipertahankan. Untuk 2025, kami masih menunggu hasil audit resmi dari BPK,” ujarnya.
Secara historis, mekanisme penyampaian LKPJ kepala daerah kepada DPRD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan pentingnya fungsi pengawasan legislatif terhadap kinerja eksekutif.
Di tingkat nasional, praktik ini sejalan dengan prinsip good governance yang mulai diperkuat sejak era reformasi 1998, di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sementara itu, secara global, lembaga-lembaga seperti OECD dan Bank Dunia juga menekankan pentingnya evaluasi kinerja pemerintah berbasis laporan pertanggungjawaban sebagai instrumen penguatan kepercayaan publik.
Yusran Fahim menilai, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah merupakan kunci dalam menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
baca juga:
- Pembukaan MTQ XIV Baubau Meriah, Jadi Ajang Syiar dan Prestasi Qurani
- Ribuan Kafilah Ramaikan Pembukaan MTQ XIV Baubau di Lembah Hijau
“Kami mengajak seluruh elemen, baik legislatif maupun masyarakat, untuk terus menjaga kemitraan yang harmonis demi kemajuan Baubau,” ujarnya.
Sidang paripurna tersebut sekaligus menegaskan bahwa proses evaluasi LKPJ bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting dari siklus perencanaan dan penganggaran yang berorientasi pada hasil.
Dengan berbagai catatan dan capaian yang ada, Pemerintah Kota Baubau diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat fondasi pembangunan daerah secara berkelanjutan.(*)
