SULTRA, BAUBAUPOST.COM – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Provinsi Sulawesi Tenggara yang digelar di Tugu Religi MTQ Kendari, Jumat malam (24/4/2026), menjadi momentum strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui kolaborasi lintas sektor. “Bupati Buton Alvin Akawijaya Dukung UMKM di HUT ke-62 Sultra,”
Kegiatan yang mengusung tema “Produktif untuk Sultra Sejahtera” tersebut tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga membuka ruang transaksi ekonomi yang signifikan dengan potensi perputaran hingga Rp3 miliar.
Ketua panitia, M. Ridwan Badallah, mengungkapkan bahwa jumlah pengunjung diperkirakan mencapai 75.000 hingga 85.000 orang selama rangkaian kegiatan berlangsung. “Ini bukan sekadar panggung hiburan, tetapi juga menjadi ruang transaksi ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, sebanyak 24 kegiatan diselenggarakan dengan melibatkan sekitar 6.000 peserta. Tingginya partisipasi ini mencerminkan kuatnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.
Pembukaan kegiatan secara resmi dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya kebersamaan dalam membangun daerah.
“Kami mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi. Mari kita nikmati rangkaian kegiatan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat persatuan dan pembangunan,” kata Gubernur.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra turut hadir dan menunjukkan dukungannya terhadap penyelenggaraan kegiatan yang dinilai mampu memperkuat ekonomi lokal.
Usai acara pembukaan, Bupati Buton mengunjungi stan pameran daerah untuk melihat langsung produk unggulan yang dipamerkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Kami ingin memastikan produk lokal mendapatkan ruang promosi yang lebih luas, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Alvin.
Kehadiran kepala daerah dalam kegiatan ini juga menjadi simbol penguatan sinergi antar pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks.
Secara historis, Provinsi Sulawesi Tenggara yang terbentuk pada tahun 1964 telah mengalami berbagai fase pembangunan. Momentum peringatan HUT setiap tahun menjadi refleksi atas capaian sekaligus tantangan ke depan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
baca juga:
- Tradisi Lebaran, Bupati Buton Alvin Gelar Open House, Warga Antusias Bersilaturahmi
- Pemda Buton Apresiasi Edukasi OJK, Fokus Cegah SCAM dan Investasi
Dalam konteks nasional, perayaan hari jadi daerah sering dimanfaatkan sebagai sarana mendorong ekonomi lokal melalui sektor pariwisata dan UMKM, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan.
Sementara itu, secara global, konsep festival ekonomi lokal juga diterapkan di berbagai negara sebagai strategi untuk meningkatkan daya beli masyarakat serta menggerakkan sektor informal dan kreatif.
Dengan demikian, peringatan HUT ke-62 Sulawesi Tenggara tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui kolaborasi yang berkelanjutan.
Momentum ini diharapkan mampu memperkuat fondasi pembangunan daerah yang inklusif dan berdaya saing, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.(*)
baca berita lainnya:
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Buton ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari perangkat kelurahan, pelajar, hingga perwakilan lembaga perbankan yang beroperasi di wilayah Pasarwajo.
Dalam kegiatan tersebut, Deputi Kepala OJK Sulawesi Tenggara, Indra Natsir Dahlan menegaskan bahwa edukasi keuangan menjadi program rutin yang dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di wilayah Sulawesi Tenggara.
“Selama ini masih terdapat kesenjangan antara tingkat penggunaan produk keuangan dengan pemahaman masyarakat. Dari hasil SNLIK, gap-nya sekitar 14,05 persen,” ujar Indra dalam pemaparannya.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa banyak masyarakat telah menggunakan layanan keuangan, namun belum sepenuhnya memahami risiko dan mekanisme produk yang digunakan.
Menurut Indra, situasi tersebut membuka peluang bagi pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk menawarkan investasi ilegal atau skema penipuan yang merugikan masyarakat.
“Seluruh aktivitas keuangan yang tidak berizin dari regulator seperti OJK, Bank Indonesia, maupun Bappebti harus diwaspadai. Masyarakat perlu memahami prinsip 2L, yakni Legal dan Logis,” katanya.
Ia menambahkan, legal berarti lembaga atau produk tersebut memiliki izin resmi dan diawasi, sementara logis berkaitan dengan kewajaran imbal hasil yang ditawarkan.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Buton menyambut positif kegiatan tersebut dan menilai edukasi keuangan sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, La Ode Syamsudin, yang mewakili Bupati Buton, menyampaikan apresiasi atas kehadiran OJK yang secara langsung memberikan edukasi kepada masyarakat.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Buton, kami menyampaikan penghargaan kepada OJK yang telah memberikan pencerahan literasi keuangan kepada masyarakat,” ujar Syamsudin.
Ia mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan tersebut secara serius agar dapat meningkatkan pemahaman tentang sektor jasa keuangan, termasuk perbankan dan pencegahan penipuan.
“Literasi tidak hanya soal digital, tetapi juga literasi keuangan, moral, dan akhlak harus menjadi perhatian bersama,” tambahnya.
Kegiatan ini juga melibatkan sejumlah perbankan daerah seperti Bank Sultra dan Bank Bahteramas, yang turut mendukung peningkatan literasi keuangan masyarakat.
Secara historis, upaya peningkatan literasi keuangan di Indonesia telah menjadi agenda nasional sejak pembentukan OJK pada 2011, yang kemudian diikuti peluncuran Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) pada 2013.
Berdasarkan data nasional, tingkat literasi keuangan Indonesia terus mengalami peningkatan dari sekitar 21,8 persen pada 2013 menjadi lebih dari 49 persen pada survei terbaru, meskipun masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara maju.
Secara global, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) juga menekankan pentingnya literasi keuangan sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat dan stabilitas sistem keuangan.
Fenomena investasi ilegal sendiri tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara, terutama dengan berkembangnya platform digital yang memudahkan penyebaran skema penipuan lintas negara.
baca juga:
- Data Terbaru Program MBG di Buton: Jangkau 30.720 Penerima dan Serap 484 Tenaga Kerja Lokal
- Open House di Rujab, Bupati Buton Alvin Akawijaya Jadi Wadah Silaturahmi Masyarakat
Dengan adanya edukasi ini, masyarakat diharapkan semakin cermat dalam memilih produk keuangan serta mampu menghindari berbagai tawaran investasi yang tidak masuk akal.
Kegiatan berlangsung lancar dan mendapat antusiasme tinggi dari peserta, khususnya kalangan pelajar yang menjadi salah satu sasaran utama peningkatan literasi keuangan sejak dini.
Melalui edukasi yang berkelanjutan, OJK berharap tingkat literasi keuangan masyarakat dapat meningkat secara merata, sehingga mampu memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan daerah.(*)
