- Sekda Sebut Fildan Rahayu Masih Dibayarkan BPJSnya Oleh Pemkot
BAUBAU, BP – Data kependudukan di Kota Baubau saat ini masih amburadul. Akibatnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau harus mengeluarkan anggaran mencapai Rp 31 miliar per tahun untuk membayar jaminan kesehatan masyarakat ke BPJS.
Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Baubau Roni Muhtar dalam pertemuan di Ruang Rapat Kantor Wali Kota Baubau, Selasa (21/01). Data ini harus segera dibenahi dan dilakukan pembaharuan, dengan melibatkan RT/RW.
“Banyak data Capil yang odong-odong dan statis, karena tidak ada pembaharuan. Kalau tiap saat RT/RW dia tahu pergerakan warganya, kemudian dilaporkan pasti hal ini tidak akan terjadi,” ungkapnya.
Ia juga meminta para camat dan lurah untuk menindaklanjuti hal ini. Bahkan Pemkot Baubau juga telah membentuk grup Whatsapp Polima untuk memudahkan konektivitas soal data kependudukan melalui laporan para RT/RW.
“Melalui cara sederhana, melalui Handphone memudahkan kita,” tandasnya.
Menurutnya, untuk meningkatkan partisipasi RT/RW dalam membenahi data kependudukan di Kota Baubau honornya perlu ditingkatkan. Cara ini lebih baik ketimbang membentuk tim baru untuk mendata penduduk.
“Tentu ini lebih menguntungkan, dari pada kita membentuk tim baru yang memerlukan anggaran yang lebih besar,” katanya.
Plt Kepala Disdukcapil La Ode Muslimin Hibali ditemui usai rapat menambahkan, pihaknya akan menyingkronkan data yang dimilikinya dengan data BPJS. Hal ini untuk mengantisipasi adanya data di BPJS yang tidak sesuai.
“Takutnya data yang ada di BPJS itu orang yang sudah meninggal atau pindah mereka tidak tahu, jadi kita singkronkan dulu. Mudah-mudahan dengan cara itu bisa mengurangi beban pemerintah,” jelasnya.
Sambung Muslimin, masih banyak penduduk jika meninggal dunia tidak dibuatkan akta kematian, kecuali ada keperluan tertentu misalnya mengenai warisan. Termasuk juga jika ada penduduk yang pindah, belum dilaporkan.
Bahkan termasuk Fildan yang kini sudah pindah ke Jakarta belum pernah mengurus keterangan pindah penduduk. Dengan begitu, jaminan kesehatannya di BPJS masih tetap dibayarkan oleh Pemkot Baubau. Hal ini juga sempat disinggung Sekda Baubau dalam rapat tersebut.
“Kalau belum melakukan perpindahan jelas dia masih dibayarkan BPJSnya. Saya belum cek, tetapi selama saya di Capil belum ada surat perpindahannya ke Jakarta,” bebernya.
Pihaknya diberi waktu dua minggu untuk memperbaiki data kependudukan, karena masih ada sekitar 60 ribu jiwa yang jaminan kesehatannya dibayarkan melalui APBD. Dalam hal ini Disdukcapil dan tim IT BPJS Cabang Baubau akan bekerja sama untuk mendata kembali.
“Dengan upaya itu meski belum keseluruhan tapi pasti sudah ada yang terpangkas, sehingga bisa kita laporkan baik yang sudah pindah atau meninggal dunia,” pungkasnya.
Muslimin juga berharap RT/RW lebih pro aktif dalam melaporkan warganya yang meninggal dunia atau yang pindah.
Peliput: Zaman Adha