- Kepton Berada di Posisi Strategis Nasional
JAKARTA,BP-Perjuangan pemekaran Provinsi Kepulauan Buton (Kepton) terus disuarakan masyarakat Buton. Bahkan, perjuangan ini mendapat respon yang besar dari Anggota DPD RI Dr MZ Amirul Tamim MSi yang tidak tinggal diam menyuarakan pemekaran Provinsi Kepton
Dalam audensi Komite I DPD RI dengan sekertariat bersama percepatan pembentukan Provinsi Kepton baru baru ini, Amirul Tamim yang juga mantan Walikota Baubau mendesak komite I DPD RI agar pemekaran Provinsi Kepton masuk dalam strategi nasional.
Amirul menjelaskan perjuangan untuk menjadi provinsi kepulaun Buton adalah perjalanan Panjang. Kata dia, kepulauan Buton ini sebelumnya adalah bagian dari sejarah Panjang Republik ini.
Buton juga memiliki Sultan. Singkatnya pada tahun 1964 Sulawesi Tenggara menjadi provinsi yang sebelumnya bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara. Sebelum Tahun 1964 Sulawesi Tenggara adalah Kabupaten dari Provinsi Sulselra yang beribukota di Baubau yang sekarang direkomendasikan sebagai Ibukota Provinsi Kepulauan Buton.
Ketika Sultra menjadi Provinsi, Tokoh pendiri Sultra itu sudah bersepakat bahwa setelah Provinsi Sultra menjadi provinsi yang beribukota di Kendari, maka Undang-undang pembentukan Provinsi Sulawesi Tenggara 10 tahun selanjutnya bisa membentuk provinsi baru yaitu Buton Raya yang ibukotanya di Baubau.
“Namun sampai dengan hari ini belum terwujud. Karena memang cakupan wilayah dari Kepton terhambat sebab Undang-undang mengisyaratkan 5 kabupaten kota. Nah, cakupan wilayah itu sekarang terdiri 6 kabupaten kota sehingga syarat-syarat untuk menjadi provinsi sudah memenuhi syarat dari sisi cakupan wilayah,” jelasnya.
Lanjut Amirul memaparkan, dalam Undang-undang 23 disebutkan bahwa tetap memungkinkan pemekaran daerah melalui penataan daerah dengan syarat utama adalah masuk dalam strategis nasional. Untuk diketahui wilayah Kepton yang direncanakan menjadi provinsi ini adalah secara geografis diapit oleh 2 Alki (Alur Laut Kepulauan Indonesia) yakni Alki 3 dan Alki 2.
Kemudian posisinya berada di depan Teluk Bone yang merupakan Kawasan teluk yang memiliki prospek ke depan yang sudah dikaji memiliki SDA yang begitu besar. Kepton juga memiliki kandungan emas, nikel dan beberapa komoditas lainnya, sebagai tanda bahwa daerah ini mempunyai posisi strategis nasional.
“Kita pernah diuji dengan adanya konflik baik Timor-Timur maupun Maluku. Saudara-saudara kita untuk menyelamatkan diri dari konflik itu, melakukan eksodus ke wilayah Buton. Ini berarti wilayah ini strategis,” paparnya.
Kemudian, kata Amirul, pertamina juga melihat wilayah ini dengan menempatkan satu terminal BBM, itu karena kajian secara ekonomi bisa memberikan layanan kepada daerah sekitarnya.
Dalam kondisi tertentu bisa mensuplai kapal-kapal perang yang mempertahankan NKRI dengan ancaman-ancaman yang mengangganggu kedaulatan NKRI.
“Oleh sebab itu, Provinsi ini saya kira bisa diprioritaskan karena sangat strategis yang memposisikan diri baik dalam kancah damai maupun dalam kancah tertentu. Oleh sebab itu melalui DPD kita mohon untuk mendesak pemerintah mencabut moratorium untuk memberikan prioritas kepada Papua dan Kepton,” ungkapnya.
Laporan: Hasrin Ilmi