PASARWAJO, BP – Upaya Bupati Buton La Bakry demi menyokong kesejahteraan masyarakat tak pernah henti. Kali ini Bupati bertemu Menteri Sosial RI Jaluari P Batubara, di Kantor Kemensos RI, Jakarta beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuannya, Bupati Buton menyerahkan tujuh dokumen usulan bantuan, salah satunya pembangunan panti asuhan.
” Setidaknya ada tujuh item yang menjadi usulan di antaranya pembangunan panti asuhan untuk lansia, yatim piatu, fakir miskin, dan penderita disabilitas,” ungkapnya.
Bukan hanya itu, lanjut Bupati La Bakry, enam lainnya berupa pembangunan pelatihan kesejahteraan sosial (P2KS), usulan program komunitas adat terpencil, keserasian dan kearifan lokal, sistem layanan dan rujukan terpadu, penambahan kuota Program Keluarga Harapan (PKH), dan penambahan kuota program sembako.
Kata La Bakry, pada prinsipnya Menteri Sosial RI Juliari P Batubara merespon positif usulan Pemerintah Kabupaten Buton. ” Kemensos akan mengupayakan untuk bisa diakomodir dan dianggarkan pada tahun anggaran 2021 mendatang ataupun penambahan bantuan di tahun 2020 ini,” ungkap Bupati menirukan kata Mensos RI.
Bupati menganggap pembangunan panti asuhan dipandang urgen, karena belum adanya fasilitas panti asuhan di seluruh wilayah Kepulauan Buton yang bisa menampung lansia, yatim piatu, fakir miskin dan penderita disabilitas.
Olehnya itu, La Bakry berharap Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan kepada Kabupaten Buton sehingga menyentuh seluruh lapisan masyarakat. ” Karena tak dapat dipungkiri program nasional Kementerian Sosial yang bersinergi dengan program Pemda ini langsung dirasakan manfaatnya oleh penerima bantuan,” pungkasnya.
Lebih lanjut, orang nomor satu di Buton ini meminta dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Buton agar usulan Pemkab Buton ini dapat diakomodir oleh Pemerintah Pusat sehingga dapat segera mengucurkan dana atau bantuan kepada daerah dan masyarakat Buton.
Sementara itu, Kadis Sosial Kabupaten Buton Asnawi Jamaluddin mengatakan permohonan pembangunan asrama Panti Asuhan untuk lansia, yatim piatu, fakir miskin dan penderita disabilitas itu penting, karena jumlah lansia di Buton sudah mencapai 7.411 dan penderita disabilitas berkisar 600 orang.
” Sebelum mengusulkan, Pemda telah mempersiapkan lokasi pembangunan asrama panti itu seluas 2 hektar untuk memenuhi usulan tersebut,” tutur dia.
Lanjutnya, untuk program sembako, Buton baru menerima bantuan kurang lebih 5.681 KK dari total 17.790 KK menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
” Untuk itu kita minta penambahan bantuan untuk beberapa program kesejahteraan dan keserasian sosial, termasuk Kelompok Usaha Bersama (Kube) dan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 10 desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Buton,” tutupnya.
Pertemuan ini turut dihadiri Dirjen Linjamsos Hary Hikmat dan Sekretaris Dirjen PFM Kemensos RI Nurul, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buton, Asnawi Jamaluddin, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Buton, Hasan Jaya Purnama.
Peliput: Asmaddin