Peliput: Zul Ps — Editor: Ardi Toris
WANGI-WANGI,BP – Ditengah Pandemik Covid-19 Pemerintah Kabupaten Wakatobi lakukan Rapat Kerja (Raker) antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wakatobi, namun para jurnalis yang hadir sejak pagi dicekal untuk melakukan peliputan.
Untuk diketahui, Raker tentang Refokusing alokasi anggaran penanganan Covid-19 yang disepakati bersama antara Pemda dan DPRD Wakatobi sebesar Rp75 milyar, yang dialokasikan 50 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan Surat Kementrian Keuangan.
Dikonfirmasi terkait pelarangan peliputan terkait raker tersebut oleh beberapa awak media, apakah hal ini berdasarkan tata tertib dalam melakukan rapat, Sekertaris Dewan (Sekwan) Rusdin mengatakan bahwa pelarangan tersebut merupakan instruksi pimpinan DPRD Wakatobi Hamirudin
” Nanti bapak-bapak konfirmasi pers dengan ketua, makanya materinya dengan pak ketua, kan tertutup. Itu ditunggu oleh Pak Ketua, karena pak ketua perintahkan jangan dulu masuk, bukan melarang.” Ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Wakatobi H Hamirudin saat dikonfirmasi terkait adanya pencekalan awak media tersebut dengan tegas mengelak, ia mengaku tidak pernah melakukan instruksi pelarangan para awak media untuk melakukan peliputan.
” Memang didalam rapat itu terbatas untuk DPRD secara resminya tadi tertutup. Karena memang rapat konsultasi tadi. Nda dilarang tadi berarti pak Sekwan tadi dia anu tadi,” tandasnya.
Hamirudin juga kembali menegaskan bahwa dalam rapat konsultasi pemerintah daerah yang dihadiri langsung oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Jumadin tentang refokusing oleh pemda tersebut jelas tertutup.
” Memang transparansi, Bukan transparansi di rapat, saya kira di DPRD ada juru bicaranya, Supaya lebih fokus dipermasalahkan apa,” tuturnya.
Ditanyai mengenai siapa yang diberikan mandat oleh DPRD Kabupaten Wakatobi untuk menjadi Juru Bicara (Jubir), Hamirudin mengatakan bahwa sementara untuk jubir adalah dirinya sendiri.
Untuk diketahui, sebelumnya pihak DPRD Kabupaten Wakatobi juga pernah sempat melakukan pelarangan peliputan terkait refokusing dan relokasi anggaran saat pembahasan awal refokusing dan relokasi untuk penanggulangan Covid-19.(**)