F4.1 Kajari Muna Agustinus Baka Tangdililing SH. MH saat menandatangani kesepahaman bersama dengan Pimpinan PT. PNM Persero Cabang Baubau Iwan RazakKajari Muna, Agustinus Baka Tangdililing, SH., MH saat menandatangani kesepahaman bersama dengan Pimpinan PT. PNM (Persero) Cabang Baubau, Iwan Razak

Peliput: Prasetio M

RAHA, BP — PT Permodalan Nasional Madani (PNM) (Persero) Cabang Baubau memperkuat operasionalnya dengan menggandeng Kejaksaan Muna dalam penanganan
permasalan hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) yang muncul terkait pembiayaan yang dilakukan perusahaan BUMN itu. Kerja sama itu ditindak lanjuti dengan
penandatangani kesepahaman bersama atau MoU antara PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Baubau, bersama Kejaksaan Negeri Muna di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Muna, Senin (31/05) .

Iwan Razak selaku pimpinan PNM Cabang Baubau, dalam sambutannya, menyampaikan ucapan terimakasih atas dukungan Kejari Muna dalam hal penanganan
permasalan hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN), dimana kerja sama ini sudah memasuki tahun ketiga.

F4.1 Kajari Muna Agustinus Baka Tangdililing SH. MH saat menandatangani kesepahaman bersama dengan Pimpinan PT. PNM Persero Cabang Baubau Iwan Razak
Kajari Muna, Agustinus Baka Tangdililing, SH., MH saat menandatangani kesepahaman bersama dengan Pimpinan PT. PNM (Persero) Cabang Baubau, Iwan Razak

Ia mengatakan, jika PT PNM (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan tepat pada tanggal 1 Juni 2021 ini genap berusia ke-22 tahun. PNM merupakan salah
satu perusahaan milik negara yang konsen terhadap pemberdayaan UMKM, dimana selain memberikan pembiayaan berupa modal financial,PNM juga memberikan bantuan berupa modal sosisal dan modal intelektual melalui program pengembangan kapasitas usaha (pku) yang mana kegiatan ini merupakan salah satu bentuk keseriusan PNM dalam peranya mengembangkan kapasitas usaha para pelaku UMKM.

” Awal berdiri PNM belum menyentuh langsung para pelaku UMKM, tetapi masih bekerjasama dengan lembaga pembiayaan non bank yang langsung menyalurkan kepada para
nasabah pelaku UMKM, seiring berjalan dengan program pemerintah terhadap para pelaku UMKM, maka PNM melakukan transformasi bisnis dengan meluncurkan produk PNM
ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) yang memberikan pembiayaan secara langsung kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Lebih lanjut PT PNM (Persero) meluncurkan produk
PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) yang memberikan layanan khusus bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro, baik yang ingin memulai usaha
maupun mengembangkan usaha,” terang Iwan Razak.

Lanjut ia mengatakan, perbedaan untuk program Mekar yang ditujukan kepada pemberdayaan kelompok Ibu rumah tangga produktif yang tergolong prasejahtera,dan ingin membantu ekonomi keluarganya tetapi memiliki ieterbatasan modal, sementara untuk program ULaMM yang usahanya sudah berkembang, memiliki aset, kebutuhan modal dan pangsa pasarnya
besar maka akan dikenakan anggunan berupa aset usaha yang dimiliki nasabah.

” Sedikit informasi dengan pendampingan antara PNM dan Kejaksaan negeri muna yang sudah berjalan selama ini, para nasabah yang ada di wilahyah kerja PNM Cabang Bau_Bau cukup memahami
kewajiban mereka sehingga di tiga tahun belakang ini tidak ada permasalahan dengan nasabah hingga ketingkat hukum,” tutupnya.

Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Muna, Agustinus Baka Tangdililing, SH., MH, mengapresiasi pelaksanaan perbaruan kesepahaman bersama atau Mou antara PT PNM (Persero) dengan pihak Kejaksaan dalam mendampingi didalam pelaksanaan pemberian fasilitas permodalan kepada masyarakat.

” PT PNM ini merupakan suatu lembaga dibidang permodalan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang UMKM. Dalam hal ini kami di kejaksaan sudah ada mekanisme yang kita tempuh dalam hal apabila dilapangan terjadi permasalahan-permasalahn yang perlu pendampingan dari kejaksaan, khuusnya di bidang perdata dan tata usaha negara,” ujar Agustinus Baka.

Dikatakan, Dalam kegiatan pembiayaan tidak menutup kemungkinan adanya permaslahan terkait pembayaran yang macet oleh nasabah, olehnya itu Kejaksaan melalui instrumen Datun diberikan kewenangan melakukan pendampingan terhadap Lembaga Negara, BUMN maupun BUMD.

” Dalam kejaksaan ada dua instrumen yang bisa digunakan, yaitu instrumen DATUN itu mengunakan ligitasi dan non ligitasi pendampingan dan instrumen penegak hukum, apabila ada perbuatan melawan hukum, tapi dalam hal ini menyangkut penyertaan modal yang salah satu misi yang disampikan oleh pemerintah dalam mensejahterahkan masyarakat yang juga di atur dalam UUD 1945 pasal 33. Jadi kita sinergi, apabila nanti apabila dalam perkembangan menyangkut nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya, maka akan digunakan instrumen Datun,” terangnya.

Menurutnya, dengan diperbaruinya kesepakatan antara PT PNM (Persero) Cabang Baubau dan Kejaksaan Negeri Muna, maka apabila ada permasalahan yang muncul mengenai penyertaan modal kepada masyarakat, maka pihaknya sudah dapat menindak lanjuti laporan tersebut sesuai dengan prosedur yang ada di DATUN. ” Jadi prosedur kita dekati, kita dalami dan mengedukasi masyarakat utnuk dapat mengembalikan permodalan yang diberikan kepada masyarakat atau UMKM,” tutupnya.

baca juga: Baubau Utus Empat Pelajarnya Ikuti Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional

Pada kegiatan tersebut, turut hadir Kajari Muna, Agustinus Baka Tangdililing, SH., MH, Kepala PNM Cabang Baubau Iwan Razak, Kasi Datun Kejari Muna, I Putu Erryc S Arintama SH, Kasi Pidum Kejari Agus R Sanjaya, SH, MH, Kepala Unit PNM Muna Raha, sejumlah staff PNM Cabang Baubau dan sejumlah Staf Kejaksaan Negeri Muna. (*)