F04.2 Pj Bupati Buton Selatan La Ode Budiman bersama didampingi Kepala Inspektorat Busel saat bertemu dengan Tim BPKP Sultra di kantor Bupati BuselPj Bupati Buton Selatan La Ode Budiman bersama didampingi Kepala Inspektorat Busel saat bertemu dengan Tim BPKP Sultra, di kantor Bupati Busel

Laporan: Amirul

Batauga,BP-Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pelaksanaannya antara lain memberdayakan industri dalam negeri, memperkuat struktur industri dalam negeri serta mengoptimalkan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

Hal itu merupakan salah satu upaya pemerintah pusat untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibanding import. P3DN senantiasa didorong dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Optimalisasi program P3DN diharapkan dapat menjamin kemandirian dan stabilitas perekonomian nasional.

F04.2 Pj Bupati Buton Selatan La Ode Budiman bersama didampingi Kepala Inspektorat Busel saat bertemu dengan Tim BPKP Sultra di kantor Bupati Busel
Pj Bupati Buton Selatan La Ode Budiman bersama didampingi Kepala Inspektorat Busel saat bertemu dengan Tim BPKP Sultra, di kantor Bupati Busel

Di Pemerintah Kabupaten Buton Selatan berhasil menyerap implementasi dari nilai kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 65,01 persen. Setelah diidentifikasi nilainya mencapai Rp 90 miliar dari belanja APBD yang merupakan belanja mengandung P3DN atau produk dalam negeri.

Hal itu menempatkan Kabupaten Busel berada posisi tertinggi dibandingkan daerah lain di Sultra. Bahkan angka realisasinya diatas pemerintah Provinsi Sultra.

Tim BPKP Sultra yang dipimpin Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Sultra, Saul Pabendon menggelar pertemuan dengan Pj Bupati Busel, La Ode Budiman, di kantor Bupati, Rabu (31/8/).

Saul Pabendon mengatakan, kedatangan tim BPKP di Buton Selatan ingin melihat secara langsung implementasi belanja daerah APBD yang mengandung P3DN atau produk lokal. Bahkan nilainya cukup fantastis mencapai 65,01 persen dan tertinggi seSultra.

Pada pertemuannya dengan Pj Bupati Busel La Ode Budiman, Ia menilai Bupati memiliki komitmen kuat terkait dengan penggunaan produk lokal.
“Bupati mendukung, kita berharap setelah kami review Kabupaten Busel masih tetap berada diatas tadi. atau konsistenlah, ” ucapnya

Capaian Busel tersebut diharapkan dapat memicu daerah lainya dalam penggunaan belanja APBDnya untuk memilih produk lokal daripada produk import.

Implementasi P3DNi merupakan program peningkatan produk dalam negeri. Ini merupakan target utama Presiden Joko Widodo. Bahwa sekitar Rp 400 triliun belanja negara baik pusat maupun daerah harus dibelanjakan di Indonesia.

Busel telah menjalan intruksi pemerintah pusat, bahkan capaiannya tertinggi seSultra dengan nilai 65,01 persen atau mencapai Rp 90 miliar.

” Angka itu menempatkan Kabupaten Buton Selatan tertinggi,atau sudah diatas Kabupaten Bombana, Baubau bahkan diatas Provinsi Sultra. Padahal Busel daerah baru,” ucapnya.

Meski begitu ada beberapa hal yang menjadi catatan BPKP Sultra sehingga produk-produk lokal di Busel dapat mudah diketahui, yakni harus tertera dalam e-katalog dan regulasi produk lokal harus dipenuhi.

Ia juga meminta agar semua elemen masyarakat Busel juga perlu mendorong pengembangan produk unggulan lokal. Terus berinovasi untuk mencipta produk-produk lokal.

Sejauh ini sudah ada produk lokal misalnya kopi Hendea, Kaopiku, mebel jati asli Busel dan , produk-produk tersebut harus masuk dalam sistem e-Katalog lokal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)

baca juga: Gunakan Miniatur Perahu Tradisional, Buton Selatan Juara Pawai Ta’ruf MTQ ke-29 Sultra

“Agar supaya dikenal. Kalau sudah dikenal, maka dari masyarakat luar bisa beli. Tidak hanya orang Busel saja yang belanja. Ini sebenarnya intinya subtansi implementasi P3DN ini sehingga produk kita dikenal, ” tukasnya. (*)