Peliput : Kasrun
BURANGA,BP – Kepala Puskesmas (Kapus) Wa Ode Buri Dewi Purnama Shanti diduga memotong Insentif Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) para tenaga kesehatan (Nakes) . Insentif UKM yang diduga disunat oleh Kapus itu adalah anggaran tahun 2022.
“Bantuan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik ini merupakan menu tambahan pada Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang selama ini diterima oleh semua Puskesmas, ” kata Ketua KPK Butur Rusdianto saat konferensi pers disalah satu Warkop di Butur, Jumat (06/01/2023).
Kata dia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes-RI) memberikan bantuan berupa insentif upaya kesehatan masyarakat bagi semua Puskesmas diseluruh Indonesia sebagai menu tambahan dari BOK dan diatur dalam PMK nomor 19 tahun 2022 tentang perubahan atas PMK nomor 2 tahun 2022 yang mengatur juknis DAK non fisik tahun 2022.
Rusdianto menambahkan insentif UKM yang diberikan kepada para Nakes ini tujuan besarnya adalah untuk peningkatan kualitas pelayanan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di masyarakat.
Namun, yang terjadi hari ini di PKM Waode Buri insentif para Nakes dibayarkan tidak sesuai dengan juknis. Seharusnya kata Rusdianto, Nakes menerima insentif sebesar Rp. 1.250.000 akan tetapi para Nakes hanya menerima Rp 300.000. Dan ini merugikan para Nakes.
“Olehnya itu, kami meminta kepada pimpinan PKM Waode Buri dalam hal ini Kapus agar membayarkan insentif para Nakes sesuai dengan juknis dan jangan melakukan pemotongan,” tegasnya.
Rusdianto mengungkapkan Kapus Waode Buri mengeluarkan para Nakes yang melakukan komplain untuk mendapatkan hak mereka.
“Dan yang lebih parahnya lagi Kapus mengeluarkan para tenaga kesehatan yang keberatan tentang dana insentif. Kapus tidak boleh bermain-main dengan dana insentif, karena dana ini bukan dana atau uang pribadi, ini merupakan uang negara jadi harus sesuai prosedur jangan asal-asalan disalurkan”, terangnya.
Ditempat yang sama aktifis Butur Arzal sangat menyayangkan apa yang telah dilakukan Kapus PKM Waode Buri terhadap Nakesnya dan sangat berani melakukan pemotongan dana insentif tersebut meski ada perintah dari Kadis Kesehatan Buton Utara agar dibayarkan sesuai juknisnya.
“Kami menduga, disitu ada kerja sama antara bendahara dan Kepala Puskesmas Waode Buri terkait dengan pemotongan dana insentif tenaga kesehatan di lingkup Puskesmas Waode Buri, ” katanya.
Dan yang lebih parahnya lagi kata Arzal, Kapus Waode Buri sempat mengancam para Nakes yang keberatan tentang dana insentif dipotong akan dikeluarkan semuanya.
“Akan tetapi, yang terjadi hari ini tidak semua hanya beberapa saja yang dikeluarkan dari absen. Disini besar kami menduga ada permaian, dan ini sangat aneh. Dan, kami pegang semua bukti-buktinya,” ungkap Arzal.
Ia juga meminta kepada Bupati Butur Ridwan Zakariah agar mencopot Kapus Waode Buri karena diduga telah memotong insentif para Nakes.
“Oleh karena itu, kami meminta kepada bupati Butur harus evaluasi kinerja kapus atas kejadian ini kalau perlu copot Kapus PKM Waode Buri. Kalau kejadian ini dibiarkan maka kami akan melakukan aksi di kantor Bupati dan Dinkes. Bahkan kalau perlu kami akan duduki Dinkes Kabupaten Butur dan bahkan kami akan melaporkan ke Tipikor Polres Butur dan Kejari Muna,” tutupnya.
Saat dikonfirmasi Kepala Puskesmas Waode Ode Buri Dewi Purnama Shanti melalui sambungan telepon selulernya mengarahkan media ini untuk menanyakan secara langsung kepada bendaharanya. Kata dia, semua sudah selesai dan dibayarkan sesuai dengan juknis yang berlaku.
“Kalau soal itu silakan tanya bendahara saya. Itu sudah selesai. Uda diatur kembali, diatur ulang sesuai dengan absensi, beban kerja dan memang benar-benar mengikuti aturannya, “katanya, saat dikonfirmasi media ini jumat malam (06/01/2023).
Wartawan Baubau Post telah berusaha menghubungi bendahara Puskesmas Waode Buri melalui sambungan telepon selulernya untuk dimintai tanggapannya. Namun berkali-kali telfon dari Wartawan ini tidak diangkat.(*)