Peliput: Alyakin
PASARWAJO, BP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton menggelar Rapat Paripurna penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton terpilih 2017 Samsu Umar Abdul Samiun SH dan Drs La Bakry Msi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Buton.
“Sesuai dengan Peraturan KPU RI bahwa calon yang terpilih dan ditetapkan oleh KPU Buton itu hasrus disahkan oleh DPRD melalui paripurna,” jelas Ketua DPRD Buton La Ode Rafiun SPd ketika dikonfirmasi Baubau Post diruang kerjanya pada Jumat (17/03).
Dijelaskan, langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh DPRD Kota Baubau adalah mengjukan usulan kepada pemerintah pusat melalui Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam SE, untuk persyaratan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Buton terpilih periode 2017-2022.
Namun, Umar – Bakry yang juga merupakan Bupati dan Wakil Bupati Buton periode sebelumnya masih memiliki masa jabatan hingga 18 Agustus 2017.
“Artinya, Bupati dan Wakil Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun SH dan Drs La Bakry Msi setelah selesai masa jabatanya itu dilantik kembali oleh Mendagri melalui Gubernur Sultra, Karena pasangan Umar Bakry memenangkan Pilkada serentak tahun 2017,” katanya.
Selain itu, Rafiun juga meminta kepada pemerintah pusat untuk menegaskan kepada Gubernur Sultra, agar pada saat masa jabatan Umar – Bakry sebelumnya telah berakhir, langsung dilakukan pelantikan, dan tidak menunggu hingga akhir Desember 2017.
Hal itu dikatakan Rafiun, mengingat jika pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilakukan pada akhir tahun, akan mengganggu jalannya roda Pemerintahan Kabupaten Buton, dikarenakan pihak Pemkab Buton harus melakukan beberapa kegiatan penting diantaranya pembahasan perubahan anggaran.
“Kalau Bupati Buton berakhir di Sgustus, maka Mendagri harus melantik pada Agustus dengan melihat masa jabatan masing-masing bupati daerah yang terpilih, kalaupun ada yang berakhir di Desember serta baru dilakukan pelantikan, maka Mendagri harus mensiasati pelantikan dalam dua gelombang guna pembangunan Daerah Kabupaten Buton,” terangnya.(*)