BAUBAU, BP — Pemerintah Kota Baubau memulai rangkaian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik yang digelar di Aula Kantor Wali Kota Baubau, Baubau, Rabu (18/2/2026). Forum ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Baubau, Yusran Fahim, sebagai langkah awal menentukan arah pembangunan daerah tahun mendatang. “Wali Kota Yusran Fahim Buka Dialog Publik Penyusunan RKPD Baubau 2027, Pemkot Dorong Partisipasi Masyarakat,”
Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk menjaring masukan berbagai unsur masyarakat, termasuk pimpinan DPRD Kota Baubau, Organisasi Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, pelaku usaha, hingga akademisi. Pemerintah menekankan bahwa penyusunan RKPD harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat.
Dalam sambutannya, Yusran menyebut konsultasi publik memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses perencanaan pembangunan yang partisipatif dan transparan. “Kami ingin memastikan setiap rencana benar-benar sejalan dengan aspirasi masyarakat,” ujarnya di hadapan peserta forum.
RKPD 2027 diproyeksikan menjadi pedoman kunci dalam penyusunan program dan kegiatan pemerintah daerah, sekaligus mengawal pelaksanaan RPJMD 2025–2029. Dokumen ini mengatur prioritas pembangunan dan alokasi sumber daya yang akan menentukan arah pembangunan lima tahun ke depan.
Pada forum tersebut, Wali Kota Yusran juga mengajak semua pihak memperkuat kolaborasi lintas sektor. Ia menegaskan bahwa konsultasi publik tidak boleh dipandang sebagai acara seremonial semata. “Ini ruang dialog terbuka. Masukan kritis dan ide inovatif sangat kami butuhkan,” tegasnya.
Salah satu fokus utama dalam penyusunan RKPD 2027 adalah isu-isu fundamental seperti penanggulangan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian budaya lokal. Pemkot menilai isu budaya penting karena Baubau memiliki warisan Kesultanan Buton yang menjadi bagian sejarah nasional.
Secara historis, mekanisme konsultasi publik dalam perencanaan pembangunan mulai diterapkan secara intensif di Indonesia pascareformasi 1998 seiring diperkuatnya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan desentralisasi daerah. Secara global, praktik serupa telah lama diterapkan, seperti model public hearing di Amerika Serikat dan citizen participation forums di Uni Eropa sebagai bagian dari kebijakan pembangunan berorientasi masyarakat.
Kepala Bapperida Kota Baubau, Moh. Abduh, turut menjelaskan bahwa forum ini merupakan bagian dari rangkaian panjang perencanaan pembangunan. Menurutnya, masukan masyarakat akan dipadukan dengan hasil Musrenbang kelurahan hingga kecamatan. “Setelah forum ini, masih ada FGD dan Musrenbang berjenjang,” ungkapnya.
Abduh juga menegaskan bahwa penyusunan RKPD mengikuti siklus perencanaan tahunan yang telah ditetapkan secara nasional sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan demikian, setiap pemerintah daerah memiliki mekanisme yang sama dalam menyelaraskan pembangunan daerah dan nasional.
Wali Kota Yusran berharap konsultasi publik ini menghasilkan rumusan kebijakan yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat. “Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan warga Baubau. Itulah inti dari setiap proses perencanaan,” katanya dalam kutipan lain.
Ia juga menambahkan bahwa Kota Baubau harus terus memperkuat daya saing regional melalui inovasi pembangunan. Menurutnya, pengembangan sumber daya manusia, ekonomi kreatif, dan infrastruktur yang adaptif adalah kunci menghadapi perkembangan global.
baca juga:
- DPRD–Pemkot Baubau Gelar RDP Bahas Kejelasan Mekanisme PPPK Paruh Waktu
- Musrenbang Sorawolio, Usulan Warga Sorawolio Dikaji, Potensi Pangan Jadi Fokus Pembahasan
Dalam penutupannya, pemerintah memastikan penyusunan RKPD 2027 ditargetkan rampung pada Mei 2026. Seluruh hasil forum ini akan dirangkum sebagai bagian dari rancangan awal RKPD sebelum memasuki pembahasan lanjutan dan penetapan resmi.
Pemerintah Kota Baubau menegaskan kembali komitmen untuk membuka ruang dialog luas dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih inklusif, tepat sasaran, serta mencerminkan kebutuhan masyarakat di berbagai lapisan.(*)
baca berita lainnya:
Baubau Intensif Konsultasi ke KKP untuk Percepatan Pembangunan Pesisir, Tiga Lokasi Baru Diusulkan Baubau Jadi Kampung Nelayan 2026
ByPrasetio Miliyardi
Feb 12, 2026
Pembahasan mengenai permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) menjadi agenda yang pertama kali dibahas dalam kunjungan itu. Dinas Perikanan bersama unsur DPRD Baubau menemui Direktur Perencanaan Ruang Perairan, Abdi Tunggal Priyanto, S.Si., M.T., M.Sc., Ph.D, guna meminta kejelasan atas permohonan izin PT Salsa Resort.
Menurut penjelasan pihak KKP, lokasi permohonan secara zonasi telah masuk area pariwisata dalam RZWP3K. Namun, kementerian menegaskan bahwa proses izin belum dapat dilanjutkan sebelum seluruh keberatan masyarakat dipertimbangkan. “Kami perlu memastikan aspek sosial dipenuhi dan tidak ada kelompok nelayan yang dirugikan,” ujar Yuli Widiarti mengutip pernyataan pejabat KKP.
Setelah agenda KKPRL, rombongan Baubau melanjutkan konsultasi terkait pengelolaan mangrove kepada Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Dr. Ahmad Aris, S.P., M.Si. Dalam pertemuan itu, pemerintah pusat meminta pemerintah daerah mempercepat sertifikasi lahan mangrove di Lakologou sebagai prasyarat pengelolaan berkelanjutan.
Potensi mangrove sebagai penyerap karbon (blue carbon) turut menjadi fokus pembahasan. Secara global, blue carbon telah menjadi instrumen ekonomi hijau yang berkembang pesat sejak diperkenalkan pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP15) tahun 2009. Indonesia sendiri tercatat sebagai negara dengan ekosistem mangrove terluas di dunia, sehingga peluang ekonomi karbon di Baubau dinilai selaras dengan agenda nasional. “Nilai manfaatnya bisa mencapai sekitar Rp4 juta per hektare per tahun,” jelas Yuli.
Tidak hanya bernilai ekonomi, kawasan mangrove tersebut berpotensi menjadi lokasi ekowisata. Pemerintah pusat membuka peluang kerja sama publik-swasta untuk membangun jalur tracking mangrove guna meningkatkan pendapatan daerah dan partisipasi masyarakat pesisir.
Pada bagian akhir rangkaian konsultasi, Dinas Perikanan Baubau fokus membahas pengembangan Kampung Nelayan bersama Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (PPN), Mahrus, S.St.Pi., M.Si. Dalam kesempatan ini, Baubau resmi mengusulkan tiga lokasi baru: Kelurahan Bone-Bone, Lowu-Lowu, dan Sulaa.
Usulan itu melengkapi pengajuan sebelumnya di Kelurahan Lakologou yang telah dimasukkan sejak 2025. Kampung Nelayan sendiri merupakan program pemerintah pusat yang telah berjalan sejak 2017 dengan tujuan meningkatkan kualitas permukiman pesisir dan sarana perikanan. Program serupa juga pernah sukses diterapkan di Jepang dan Korea Selatan pada dekade 1990-an untuk mendorong modernisasi desa pesisir.
Direktorat PPN memberikan apresiasi atas pengusulan tersebut, namun mengingatkan bahwa ketahanan infrastruktur menjadi prioritas utama. “Lokasi yang berada di atas perairan harus memakai konstruksi tiang pancang agar aman secara jangka panjang,” kata Yuli menyampaikan rekomendasi dari pihak KKP.
Pemerintah pusat juga memberikan batas waktu hingga 28 Februari 2026 untuk melengkapi data teknis serta desain pembangunan. Tanpa pemenuhan dokumen tersebut, usulan tidak dapat diproses lebih lanjut.
baca juga:
- Wali Kota Baubau H Yusran Fahim Nilai RT/RW Adalah Fondasi Harmoni Masyarakat
- Dr Mohamad Tasdik Buka Acara Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Purna Paskibraka Kota III, Baubau Mantapkan Wawasan Kebangsaan
Sebagai tindak lanjut, Dinas Perikanan Baubau menyiapkan penyusunan dokumen teknis, pemetaan lokasi, dan berkas administrasi lainnya. Pemkot menilai sinergi dengan pemerintah pusat menjadi strategi penting dalam merespons tantangan pesisir yang semakin kompleks, mulai dari perubahan iklim hingga tekanan ekonomi masyarakat nelayan.
Yuli menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menjalankan proses secara terbuka. “Kami ingin keputusan yang diambil adil, tidak merugikan pengembang, dan tetap melindungi warga lokal,” ujarnya.
Kunjungan tersebut menandai langkah lanjutan Baubau dalam memperkuat pembangunan pesisir. Dengan adanya peluang blue carbon, pembenahan ruang laut, serta pengembangan Kampung Nelayan, pemerintah daerah berharap ada peningkatan nyata bagi kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus memastikan kelestarian ekosistem laut.(*)